Sinergi juga harus dibangun pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta seperti investor dan UMKM yang ada di Lombok dan sekitarnya.
Di sini masing-masing pihak harus melepaskan ego sektoral dan kepentingan-kepentingan pihak ekonomi maupun politis pihak-pihak tertentu. Kebijakan-kebijakan harus juga bersifat bottom-up. Jangan sampai daerah hanya menjadi obyek semata.
3. Berkelanjutan (sustainable)
Di seluruh dunia industri pariwisata merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung. Saat ini pariwisata sudah menjadi sebuah industri yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Tetapi jika tidak hati-hati, industri pariwisata bisa mendatangkan efek negatif terhadap social culture dan alam. Maka dari itu pariwisata Mandalika-Lombok harus menjadi pariwisata yang berkelanjutan (sustainable).
Secara umum pariwisata harus mampu menjaga dan melestarikan sumber daya lingkungan, menjaga proses ekologi dan keragaman hayati Pulau Lombok yang menjadi elemen penting dalam pengembangan pariwisata.
Mandalika harus menjaga keaslian sosial budaya dan bersahabat dengan kearifan masyarakat lokal, melestarikan peninggalan bersejarah dan warisan budaya serta nilai-nilai tradisional. Industri pariwisata Mandalika tidak boleh berbenturan dengan adat dan budaya suku Sasak sebagai masyarakat asli Lombok.
Secara jangka panjang, Mandalika harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan terutama pelaku UMKM. Termasuk terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Bahkan Masyarakat lokal yang pekerjaan utama bukan dari pariwisata dapat mereguk manfaat misalnya menjadikan rumah mereka penginapan insidental bagi pelancong backpacker. Dalam hal ini tentu perlu ada edukasi yang baik agar standar kenyamanan dan keamanan terjaga.
Kehadiran Sirkuit Mandalika harus menjadi peluang bagi produk lokal go-internasional. Baik itu yang dijual di spot-spot wisata maupun nantinya ada permintaan ekspor ke luar negeri.
4. Profesionalisme dan Peningkatan Kualitas SDM