Program ini akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional, sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk mengelola inisiatif ini. Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun (sekitar USD 4,3 miliar) untuk tahun 2025, program ini bertujuan menjangkau 19,5 juta penerima manfaat pada tahap awal.
Kritik dalam Program Makan Bergizi Gratis MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah bukanlah hal baru, akan tetapi merupakan inisiatif global yang telah diimplementasikan di 118 negara dengan 53 negara menyediakan makanan bergizi secara gratis.
Di beberapa negara, program ini terbukti dapat meningkatkan kesehatan, prestasi akademik, partisipasi sekolah, status gizi anak, serta menciptakan lapangan kerja sambil menurunkan angka putus sekolah. Namun, tidak semua negara sukses menjalankan program sejenis MBG.
Dari perspektif kebijakan, program MBG membutuhkan dukungan legislatif dan regulasi yang kuat melalui undang-undang. Di beberapa negara, penyediaan makanan bergizi di sekolah telah diatur melalui undang-undang.
Misalnya, di Amerika Serikat terdapat National School Lunch Act 1946, di Jepang ada Shokuiku Kihon Hō 1954, di Finlandia Perusopetuslaki 1998, di Brasil Lei No. 11.947/2009, di Swedia Skollagen 2010, di India National Food Security Act 2013, dan di Inggris ada Children and Families Act 2014. Hal ini menunjukkan pentingnya kerangka regulasi untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan serta integrasi program ke dalam kurikulum pendidikan.
Tentu, Indonesia sebagai negara yang akan mengikuti jejak negara yang menerapkan makan gratis. Sangat perlu untuk belajar dan meninjau kembali kemungkinan hambatan yang akan terjadi dalam jangka pendek maupun Panjang. Berikut ini berbagai kritik dan keraguan yang muncul terkait implementasinya:
- Keberlanjutan Anggaran: Salah satu kritik utama adalah keberlanjutan pendanaan program ini. Mengingat skala nasionalnya, banyak pihak yang meragukan apakah anggaran pemerintah dapat terus menopang program ini tanpa mengorbankan sektor lain. Sebuah laporan dari Institute for Development and Policy Analysis (2023) menunjukkan bahwa program-program serupa di negara berkembang sering kali terhambat karena ketergantungan pada anggaran tahunan yang fluktuatif.
- Efisiensi Distribusi: Banyak yang mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk memastikan distribusi makanan bergizi ke seluruh pelosok negeri secara adil. Masalah infrastruktur di daerah terpencil sering kali menjadi penghalang utama, kekhawatiran seperti keterlambatan pengiriman dan kerusakan bahan makanan.
- Kualitas dan Keamanan Makanan: Kritik lainnya adalah terkait kualitas dan keamanan makanan yang disediakan. Tidak jarang program-program sebelumnya menghadapi masalah makanan yang tidak sesuai standar gizi atau bahkan tidak higienis. Menurut laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM, 2021), lebih dari 15% makanan dalam program bantuan pemerintah ditemukan mengandung bahan yang tidak layak konsumsi.
- Potensi Ketergantungan: Ada kekhawatiran bahwa program ini dapat menciptakan ketergantungan di masyarakat jika tidak disertai dengan edukasi mengenai kemandirian pangan. Beberapa ahli berpendapat bahwa memberikan bantuan tanpa edukasi tambahan dapat mengurangi inisiatif masyarakat untuk mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
- Kurangnya Transparansi: Kekhawatiran tentang korupsi dan penyalahgunaan dana juga menjadi perhatian. Tanpa pengawasan yang ketat dan transparansi, banyak yang meragukan efektivitas program ini.
Meski memiliki niat baik, program makan bergizi gratis membutuhkan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta pelibatan komunitas lokal agar dapat benar-benar mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Tanpa hal-hal tersebut, program ini berisiko menjadi sekadar proyek populis yang gagal memberikan dampak nyata.
Sasaran dan Tujuan Program MBG Perlu Diperjelas: Pengentasan Stunting atau Perbaikan Gizi?
Hal lainnya sebelum lebih jauh membahas tentang MBG, yang tidak kalah penting adalah kejelasan dari tujuan program MBG ini. Belum ada kerangka teori resmi yang diumumkan untuk mendesain program ini.
Jika disesuaikan dengan kerangka Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (PPS) 2018 dan pedoman FAO School Food and Nutrition (SFN) 2022, program MBG dapat berkontribusi pada peningkatan status gizi.
