PSI dan Paradoks Kursi Parlemen: Usut Gagal Masuknya ke Senayan dalam Pileg 2024

Fungsi partai politik yang terakhir adalah sebagai sarana pengatur konflik adalah untuk mengatasi hadirnya perbedaan-perbedaan di masyarakat yang bersifat heterogen seperti di Indonesia. Oleh karena itu, partai politik hadir sebagai sarana pengatur konflik yang hadir di masyarakat yang majemuk dan heterogen tersebut. 

Partai-partai politik yang hadir di Indonesia tentunya harus memiliki fungsi-fungsi tersebut sebagai penunjang dan branding dirinya untuk mencari serta mengajak orang untuk ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik. Baik sebagai anggotanya maupun sebagai masyarakat yang memilih partainya. 

Selain itu, hadirnya partai politik pun menjadi wadah dan jembatan bagi masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Namun, dalam implementasinya tentu tidak semua partai politik di Indonesia dapat masuk begitu saja ke senayan untuk mewakili rakyatnya. Terdapat beberapa regulasi atau syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat masuk ke senayan melalui pemilihan umum. Salah satu nya adalah suatu partai politik harus memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas masuk parlemen. 

Threshold atau tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan. Batas minimal itu biasanya diwujudkan dalam persentase dari hasil pemilu. Dalam praktek pemilu, threshold berkembang dalam penggunaannya di setiap negara. Legal threshold tidak sekedar dimaksudkan sebagai batas minimal dukungan yang harus diperoleh partai untuk mendapatkan perwakilan di parlemen, yang kemudian disebut parliamentary threshold, tetapi berkembang menjadi batas minimal yang harus diperoleh partai sebagai syarat untuk dapat mengikuti pemilu pada pemilu periode berikutnya (electoral threshold). 

Threshold sebagai syarat partai untuk dapat mengikuti pemilu pada pemilu periode berikutnya diimplementasikan di Indonesia.Tujuan diimplementasikan parliamentary threshold di Indonesia adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia yang multipartai. Batas ambang yang diberlakukan pada Pileg 2024 adalah sebesar 4% sama seperti pada pemilihan umum sebelumnya yaitu Pemilu 2019. Syarat ambang batas 4% ini tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pasal 414 dan 415. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan oleh KPU RI pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024 telah diperoleh 8 partai politik yang memenuhi syarat 4% parliamentary threshold. Delapan diantaranya yaitu PDIP (16,7%), Partai Golkar (15,3%), Partai Gerindra (13,2%), Partai PKB (10,6%), Partai Nasdem (9,6%), Partai PKS (8,4), Partai Demokrat (7,4%) dan Partai PAN (7,2%). Sedangkan PSI sebagai partai baru tidak memenuhi syarat batas ambang 4% dan hanya memperoleh suara sebesar 4.260.169 suara sah atau setara dengan  2,80%.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai baru yang terbentuk sekitar akhir tahun 2014. Terbentuk nya partai ini atas dasar keinginan para pendirinya dalam mengembalikan etika politik, menolak modal politik dari kekuatan elit, serta menghargai akan kemajemukan dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan solidaritas. 

Secara khusus, PSI memiliki keinginan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan pemuda. Sebagai partai yang tersegmentasi, PSI membatasi dirinya untuk pemilih muda yang sebagian besar merupakan generasi milenial. Generasi milenial yang dimaksud disini adalah para pemilih pemuda yang gencar menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, sehingga hal ini menjadi poin plus bagi partai ini dalam mengumpulkan suara.  

 

Tentu saja PSI sebagai "Partai Anak Muda" memiliki caranya sendiri untuk menggaet suara pemuda dalam kontestasi Pileg 2024. Salah satu cara mereka untuk mendulang suara adalah dengan pemasangan APK di seluruh penjuru negeri. Hal ini tentu dengan tujuan agar elektabilitas partai bisa naik. 

Kampanye yang merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang memiliki sifat persuasif gencar dilakukan untuk memperoleh dukungan politik. Secara umum, sasaran komunikasi politik dengan  sifat persuasif akan dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu; (1) Kognitif atau seseorang menjadi tahu pada objek yang diperkenalkan, (2) Terdapat kecenderungan suka atau tidak suka pada objek yang diperkenalkan, dan (3) Konatif atau seseorang sudah berada pada tahap melakukan sesuatu pada objek yang diperkenalkan. Pada kontestasi legislatif tahun 2024, setelah dilakukannya pengangkatan Ketua Umum Partai PSI yaitu Kaesang Pangarep (putra bungsu presiden RI) mulai lah bermunculan APK-APK PSI yang bertajuk "PSI Partai Jokowi" di seantero negeri ini.