Sebagai direktur Archipelago Solidarity Foundation, kini ia banyak mencurahkan perhatiannya ke tanah leluhurnya namun tidak ketinggalan dalam masalah politik nasional bahkan, sejarah, ekonomi. sosial, seni dan kebudayaan.
Salah satu upayanya di dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Maluku adalah melalui jaringannya dan pengetahuannya tentang perminyakan, sebagai putri pelopor perminyakan di Indonesia. Engelina bersama kolega-koleganya, para profesor dan didukung oleh menteri  Dr. Ir. Rizal Ramli, M.A. meyakinkan Presiden Jokowi soal pedebatan skema pengelolaan Blok Masela. Sehinga presiden pada maret 2016,  akhirnya memutuskan skema pengelolaan eksplorasi gas Blok Masela di Maluku Selatan dengan mekanisme darat atau onshore. Keputusan ini disampaikan Jokowi di sela kunjungan kerja di Kalimantan.
"Dari kalkulasi, perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya hitung. Kita putuskan dibangun di darat," kata Jokowi saat mengumumkan keputusan itu di Bandar Udara Supadio, Kalimantan Barat, 23 Maret 2016.
Sekalipun masih banyak pertanyaan, kapan proyek sumber gas abadi dan terbesar milik Indonesia ini. Presiden tetap pada keputusannya, dan mengungkapkan bahwa "Keuntungan besar nanti kalau Blok Masela. adalah di Tanimbar, di Saumlaki dan itu akan baik untuk perputaran di daerah PDRB, di kabupaten Tanibar dan juga Maluku," kata Jokowi, (cnbcindonesia.com 2/9/2022).
Ini adalah salah satu bukti perjuangan engelina untuk mendorong bahkan hingga kini tetap berupaya baik lewat tulisan dan melalui kolega-koleganya mempercepat beroperasi pekerjaan tahap awal Blok Masela dan ikut mengawal, tentu saja bersama-sama rakyat Maluku dan pemerintah.
Pernyataan yang cukup keras dari engelina tentang kemiskinan di provinsi Maluku ketika mentan mengeluarkan pernyataan soal sagu dapat menjadi pengganti beras, tentu antara lain Provinsi Maluku, yang miskin ke 4 di Indonesoa. Â "Kok tiba-tiba mau mengandalkan pangan orang yang sudah miskin untuk mengatasi masalah krisis pangan". Kritikan yang Ketus dari Engelina ini masuk diakal saya, entah anda. Sekalipun Provinsi Maluku adalah salah satu Provinsi penghasil sagu di Indonesia namun harganya jauh lebih tinggi dari beras per Kg. Â
Kita tengok sebentar terkait Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU), tahun 2019-2021 untuk provinsi Maluku, bersumber data BPS, di tahun 2019 sebesar 34,12%, Â di tahun 2020 35,55 dan di tahun 2021 sebesar 29,62%. Selama 3 tahun provinsi Maluku dengan presentase tersebut menduduki peringkat ke 3 di indonesia dengan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan paling tinggi.
Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, di mana konsumsi energi sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Defenisi ini, bisa diartikan bahwa selama ini penduduk Maluku bisa jadi, tidak diperhatikan  (berkonotasi dibiarkan) hidup miskin dalam ketidak normalan.
Semakin tinggi prevalensi ketidakcukupan pangan, maka semakin tinggi pula persentase penduduk yang mengkonsumsi makanan, tetapi kurang dari kebutuhan energinya.
Indikator ini juga dapat menggambarkan perubahan ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan.
Pelu diketahui bahwa PoU merupakan salah satu indikator SDG (Sustainable Development Goals) dengan target  Tanpa Kelaparan. Pada tahun 2030 diharapkan di dunia sudah tidak ada kelaparan, setiap penduduk miskin mampu mengakses pangan sepanjang tahun.
