Dari informasi harga beras dan harga sagu, tentu memiliki harga dengan selisih yang cukup jauh per kg. Apalagi operasi pasar dan subsidi yang digelontorkan pemeritah lebih ditujukan untuk menjaga kestabilan harga beras di masyarakat.
Sehingga program ketahan pangan lokal yang seharusnya sudah menjadi program pemerintah kurang diperhatikan, padahal merupakan kekuatan pangan nasional untuk menanggulangi permasalahan seperti krisis pangan.
Lebi lanjut menurut Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, sebenarnya Mentan harusnya menawarkan solusi yang benar-benar menjawab masalah. Untuk membeli beras saja sudah susah, apalagi membeli sagu yang harganya hampir dua atau tiga kali dari harga beras.
Sebagai contoh katanya, “Misalnya, di Ambon, harga sagu itu bisa mencapai Rp 400 ribu per 20 kg. Dengan uang yang sama sudah bisa memperoleh 50 kg beras. Solusinya akan benar kalau produksi sagu tinggi, sehingga orang bisa membeli dengan harga yang lebih terjangkau. Itu kan jadi asal omong tanpa tahu harga sagu di lapangan. Berarti dia kira sagu lebih murah ya,”
Penjelasan Kementan
Sebenarnya jelang dua hari sejak pernyataan Mentan SYL mengeluarkan statement yang mendapat kriik pedas dari Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, melalui kompas.com (08/10/2022). Dibawah judul berita Penjelasan Kementan Soal Menteri SYL Sebut Bakal Potong Pohon Sagu Jika Beras Mahal.
Sudah dapat terbaca bahwa Kementan perlu segera meluruskan pernyataan sang Menteri. Seperti yang disampaikan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, pernyataan Mentan SYL tersebut merupakan analogi ekstrem bila terjadi masalah stok pangan. Sebab, dijelaskan dia, Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman pangan lokal.
Jika ditelisik hal ini sebenarnya menjadi esensi yang menjadi sorotan Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina. Dimana ia menyebutkan, bahwa “Kalau begini, jujur saja, saya ragu program food estate itu berjalan baik di lapangan. Waktu akan menjawab itu.
Sebab, kalau berjalan baik tidak perlu Menteri khawatir krisis beras dan melirik sagu yang telah lama dilupakan,” Lebih lanjut ia menambahkan sebenarnya kalau pemerintah di berbagai level serius untuk mengutamakan pangan lokal, maka tidak mungkin terjadi krisis pangan, karena keberagaman pangan lokal yang dimiliki Indonesia.
Jadi tiba pada kesimpulan, apa Lacur (bagaiman lagi), sekalipun menurut urutan tanggal pemberitaan, sejak pernyataan, sekalipun telah diluruskan Kementan. Kritik yang datang sehari setelah pelurusan pernyataan harus dapat diterima sebagai kritikan yang membangun dari masyarakat.
Sehingga ke depan bahkan saat ini juga kementan harus banyak berdialog dengan para ekonom, pengamat, pelaku pasar, asosiasi, civil society, hingga sekelas pakar/akademisi perlu di ajak duduk bersama dengan kementrian, lembaga dan institusi terkait di dalam menghadapi “ancaman krisis pangan global” yang tidak bisa dihindari akan dialami Indonesia juga.
