Konsep desentralisasi dalam sistem pendidikan nasional lebih mengacu pada sekolah manajemen mandiri (self-managing schools) daripada penyelenggara mandiri (self-governing schools). Desentralisasi pendidikan bukan berarti penciutan substansi pendidikan yang bersifat sempit dan lokal yang dapat melahirkan sentimen kedaerahan, tetapi pelimpahan kekuasaan dan wewenang kepada daerah dan sekolah dalam mengelola berbagai sumber meliputi ketenagaan, keuangan, kurikulum serta sarana dan prasarana yang mengacu kebijakan nasional.
Dalam merealisasi desentralisasi pendidikan, konsep manajemen berbasis sekolah tidak dapat dipisahkan dari konsep pendidikan berbasis masyarakat. di era otonomi, partisipasi masyarakat sebagai kekuatan kontrol dalam penyelenggaraan pendidikan sangat penting. Partisipasi masyarakat diharapkan menjadi kekuatan kontrol bagi pelaksanaan dan peningkatan kualitas sekolah.Â
Oleh karena itu, lahirlah gagasan komite sekolah yang berperan sebagai mitra sekolah yang menyalurkan partisipasi masyarakat. komite sekolah berfungsi menjaga transparansi, akuntabilitas sekolah dan menyalurkan partisipasi masyarakat pada sekolah.
Otonomi pendidikan adalah suatu keniscayaan (necessary) karena otonomi akan menjadi daya dorong bagi sekolah-sekolah untuk meningkatkan kreativitas. Dalam otonomi pendidikan, yang mengimplikasikan persaingan, semua sekolah dituntut mampu bersikap mandiri, kreatif dan inovatif agar dapat menyediakan sistem pendidikan berkualitas. Persaingan bukan berarti negatif karena persaingan mampu mendorong kepada kemajuan.
Namun demikian, otonomi pendidikan bukan berarti serta merta dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. pertama, desentralisasi yang memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada otoritas daerah, akan memindahkan "borok-borok" pusat ke daerah. Penyelewengan
kekuasaan oleh kelompok elit pusat akan berkembang di kalangan penguasa elit daerah. Praktekpraktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah. Desentralisasi tanpa kontrol kuat oleh masyarakat tidak akan membawa perubahan dalam pendidikan di Indonesia karena pendidikan tetap dapat diselenggarakan oleh segelintir orang untuk kepentingan mereka sehingga pendidikan akan tetap dikebiri oleh penguasa sebagaimana yang selama ini terjadi.
Kedua, otonomi pendidikan akan memperlebar kesenjangan antara sekolah maju dan sekolah terbelakang. Masalah yang muncul dalam otonomi pendidikan adalah kesiapan sekolah-sekolah sebagai ujung tombak dari implementasi otonomi pendidikan. Dalam sistem pendidikan di Indonesia
OTONOMISASI PENDIDIKAN DI USA
Seperti yang diterapkan oleh konstitusi Amerika Serikat, kewenangan pendidikan diberikan seluas-luasnya kepada negara bagian. Sya kutip dari laman, cipta.ogg, Dengan judul, Apa Peran Pemerintah Federal Dalam Pendidikan? (18/12/2020)
Disebutkan bahwa, Pendidikan terutama merupakan tanggung jawab negara bagian dan lokal di Amerika Serikat. Ini adalah negara bagian dan masyarakat, serta organisasi publik dan swasta dari semua jenis, yang mendirikan sekolah dan perguruan tinggi, mengembangkan kurikulum, dan menentukan persyaratan untuk pendaftaran dan kelulusan.
Struktur keuangan pendidikan di Amerika mencerminkan peran negara bagian dan lokal yang dominan ini. Hasilnya adalah kontribusi Federal untuk pendidikan dasar dan menengah hanya di bawah 10%, yang mencakup dana tidak hanya dari Departemen Pendidikan (ED) tetapi juga dari lembaga Federal lainnya, seperti Head Start Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. dan program Makan Siang Sekolah Departemen Pertanian. Program Federal ini tidak terpengaruh oleh Formula Pendanaan Kontrol Lokal California.
