Korupsi, sebuah penyakit sosial yang telah menggurita dan menjadi momok menakutkan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi ini tak hanya merugikan keuangan negara, namun juga menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan berbagai jenis tindak pidana korupsi. Secara garis besar, jenis-jenis korupsi tersebut dapat dikategorikan menjadi tujuh kelompok besar, yaitu:
Kerugian Keuangan Negara
Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang yang memegang jabatan publik melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Contoh kasus yang sering ditemui adalah penggelapan uang negara, korupsi proyek pembangunan, atau manipulasi anggaran.
Suap-Menyuap
Suap-menyuap merupakan pemberian atau penerimaan sesuatu secara langsung atau tidak langsung dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan hukum atau keputusan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kasus suap sering terjadi dalam proses tender proyek, perizinan, atau pengadaan barang dan jasa.
Penggelapan dalam Jabatan
Pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Contohnya adalah seorang kepala desa yang menggelapkan dana desa untuk kepentingan pribadi.
Pemerasan
Pemerasan terjadi ketika seorang pejabat negara memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman. Tindakan ini seringkali dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
