"Kita mengenal ada tiga klasifikasi, apabila proyek itu tidak visible, proyek itu harus dilakukan oleh kementerian bersangkutan. Kalau proyek itu visible, diberikan kepada badan usaha atau swasta. Salah satunya seperti PT Jasa Marga untuk membangun sejumlah ruas jalan tol di tanah air," ungkap Budi Karya.
Kedua, Menhub menjelaskan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memilah-milah proyek yang visible dikelola oleh Kemenhub. Yakni pelabuhan dan bandara.
"Jika prospeknya bagus, kita lakukan kerjasama terbatas, bukan tidak terbatas, antara 10-30 tahun," ujar Budi Karya.
Skema pembiayaan dengan melibatkan swasta ini juga dimaksudkan agar pengelolaan infrastruktur itu agar lebih profesional, seperti pengelolaan bandara Raden Intan di Lampung.
Saat ini kalau dihitung dari pendapatan dan pengeluaran keuangannnya bandara Raden Intan menampilkan satu kinerja keuangan yang positif bahkan apabila mereka berinvesatsi dan volumenya naik maka akan ada tambahan positif kinerja keuangan. Kalau kinerja keuangan positif maka tentunya  akan bisa mengembalikan investasi yang dilakukan selama ini.
Saat ini Jasa Marga mempunyai konsesi 1.260 KM, sampai akhir tahun lalu sudah beroperasi sekitar 593 KM, hal ini tidak sampai separuhnya. Untuk itu pihak Jasa Marga dituntut untuk segera menuntaskan lebih dari jumlah yang sama dalam tempo 3 tahun ini.
Jasa Marga juga telah mengoperasikan 600 an KM jalan baru dengan nilai investasi lebih dari 100 Triliun.
"Yang masih beroperasi baru 600 KM. Nilai yang kami investasikan sebesar 100 triliun rupiah untuk menyelesaikan itu," ungkapnya.
Ibu Desi juga menjelaskan bahwa sebagai koorporasi Jasa Marga mempunyai keterbatasan untuk melakukan investasi. Jasa Marga tidak boleh berhutang melebihi batasannya dan juga membayar bunga meebihi batasannya.
Pemerintah beberapa kali menyampaikan kepada Jasa Marga untuk mencari inovasi dalam mencari pembiayaaan salah satunya dengan sekuritisasi.
