Terima Kasih Pak SBY (Pidato Presiden SBY dalam RAPBN 2015)

Jumat (15/8/2014) digelar Sidang Bersama DPR dan DPD RI untuk mendengarkan pidato kenegaraan serta nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berikut adalah intisari dari pidato kenegaraan yang disampaikan Kepala Negara dalam rangka RAPBN 2015 di depan sidang bersama DPR dan DPD RI:

Pemerintah memprediksi kondisi perekonomian dunia akan lebih baik. Hal itu bakal turut mendorong perbaikan ekonomi domestik.Perekonomian dunia diproyeksi akan lebih baik, terutama didorong oleh perekonomian di negara maju

Meski membaik, perekonomian global tetap akan mendapat tantangan terutama dari kondisi ekonomi Amerika Serikat dan China. Kenaikan suku bunga Bank Sentral AS, Federal Reserve (the Fed) tahun depan serta perlambatan ekonomi China masih menjadi faktor utama yang harus dihadapi.Kedua faktor tersebut diperkirakan akan mempengaruhi akselerasi pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sementara itu dari sisi domestik, stabilitas ekonomi makro serta terjaganya situasi politik menyusul terpilihnya pemerintahan yang baru akan menjadi pendorong akselerasi perekonomian nasional.

Meski sempat dirundung masalah perlambatan ekonomi global, Indonesia berhasil menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi negara-negara anggota G20. berdasar data terbaru, angka pengangguran di Indonesia per Februari 2014 berhasil ditekan menjadi 5,7%.

Selain itu, pada pengujung 2013, pemerintah telah menjalankan sistem jaminan nasional yang dijalankan oleh dua badan penyelenggaran jaminan sosial yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakejraan dimana Pemerintah memberi jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengakses kesehatan. bahwa sejumlah sasaran belum sepenuhnya bisa dipenuhi. Itu terjadi karena adanya tantangan internal dan eksternal yang harus dihadapi, pertumbuhan ekonomi Emerging Economy mengalami perlambatan pada 2013.

Langkah bank sentral Amerika Serikat mengatasi kondisi ekonomi di negerinya telah menimbulkan gejolak berkepanjangan kepada sejumlah negara emerging economy termasuk Indonesia

Diharapkan agar pemerintah baru bisa semakin gesit dan serius untuk memperbaiki program dan anggaran  dalam lima tahun ke depan. Saya yakin pemerintah baru dapat memiliki ruang gerak yang baru untuk memperbaiki keadaan Setelah 20 Oktober mendatang, diharapkan pada pemerintahan selanjutnya kondisi Tanah Air semakin lebih baik, terkhusus juga dari sisi demokrasi.

penyusunan anggaran belanja Kementerian Negara dan Lembaga dalam RAPBN 2015 masih bersifat baseline, yang substansi utamanya hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Seperti diketahui, total belanja negara pada 2004 senilai Rp427,2 triliun. Sedangkan pada 2014, mencapai Rp1.876 triliun. dalam 10 tahun, belanja negara meningkat sekitar empat kali lipat.

Pemerintah merencanakan belanja negara dalam RAPBN 2015 sebesar Rp2.019,87, naik 7,6% terhadap APBN Perubahan 2014. salah satu fungsi anggaran belanja negara adalah sebagai penggerak perekonomian. Pengalokasian belanja negara yang tepat sasaran dapat memberikan efek yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. RAPBN 2015 dapat memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Pada 2015, pemerintah merencanakan anggaran pendidikan Rp404 triliun.

pokok-pokok kebijakan belanja pemerintah pusat diarahkan untuk delapan hal.

Pertama, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif melalui program reformasi birokrasi pada kementerian negara dan lembaga, serta perbaikan kualitas belanja.

Kedua, meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi serta melakukan upaya pengentasan kemiskinan,

Ketiga, mendukung percepatan pencapaian kekuatan dasar TNI yang diperlukan (minimum essential force), sesuai dengan kemampuan keuangan negara dengan lebih memberdayakan industri pertahanan dalam negeri.

Keempat, meningkatkan efektivitas kebijakan anggaran subsidi yang tepat sasaran melalui pengendalian besaran subsidi, baik subsidi energi maupun subsidi nonenergi.

Kelima, mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta melakukan mitigasi terhadap potensi bencana dan adaptasi terhadap dampak bencana terkini, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, air, dan energi.

Keenam, meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas.

Ketujuh,meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Kedelapan, mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan cadangan risiko fiskal.

RAPBN 2015 merencanakan alokasi anggaran di atas Rp40 triliun bagi tujuh kementerian/lembaga. tujuh kementerian itu meliputi Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kepolisian RI, dan Kementerian Perhubungan.

Alokasi Kemendikbud sebesar Rp67,2 triliun dan Kemenag Rp50,5 triliun, akan diprioritaskan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan.Strategi tersebut ditujukan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia, sekaligus memanfaatkan potensi demografi Indonesia yang produktif. Sejak tahun pelajaran 2013/2014, pemerintah terus berupaya agar kualitas pendidikan terus meningkat dan akses menjadi semakin luas, termasuk untuk daerah terpencil, terluar, dan tertinggal,

Kemenkes mendapat alokasi Rp47,4 triliun, Kemenhan Rp95 triliun, Polri Rp47,2 triliun, Kemen PU Rp74,2 triliun, Kemenhub Rp44,6 triliun.

Dukungan industry kecil terus dilakukan, pemberdayaan masyarakat terus dioptimalkan, pemebrian subsidi perlu terus diperbaiki, anggaran kita yang terbatas harus dioptimalkan dengan baik terutama bagi kelas menengah ke bawah.

Dengan memperhatikan perkembangan global, proyeksi tersebut disampaikan sejumlah

1.      Gejolak perekonomiamn global akan terus terjadi, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,6 persen.

2.      Asusmsi inflasi 2015 kisaran 4,4%, akan menjamin pasokan kebutuhan masy

3.      Nilai tukar rupiah,diperkirakan akan terjkaga 11.900

4.      Berkaitan dengan asusmsi suku bunga rata-rata SPN 3 bulan 6,2%

5.      Harga minyak mentah indonsesia, rata-rata 105 dolar /barel

6.      Lifting minyak mentah dan gas bumi diperkirana akan meningkat secara 845. 000 barel

Kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara, Kebijakan fiscal

1.      Menyempurnaan perundang-undangan perpajakan, menggali potensi perpajakan 1,375, trilun naik 1,247 triliun.

2.      Untuk mengoptimlakna penerimaan pajak dengan melakukan pemberina insentif perpajakan.

3.       Pada tahun 2015 perlu dioptimalakn pendapatan bukan pajak

4.        Fungai anggaran negara adalah sebagai penggerak ekonomi

5.        Mendukung pemerintahan yang efisien, meningkatkan daya saing, mendukung percapaian

Berdasarkan arah dan kebijakan strategis yang dikemukana  tadi pada RAPBN 2015 kita dapat memenuhi amanat kosntitusi yaitu anggaran pendidikan dalam APBN 20%.

Dalam perencanaan anggaran beberapa tahun terakhir adanya pengkaplingan anggaran belanja untuk memenuhi amanat UU, saya berharap eksekutif dan legislative tidak lagi melakukan pengkaplingan. Langkah untuk menghindari pengpalingan ini dengan dilakukan harmonisasi undang-undang.

Tahun 2013 pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi tahun 2014 pemrintah menaikan tariff dasar listrik, ini dimaksudkan agar subsdi itu tepat sasaran. Pemerintah juga mengalokasikan

Sebagai salah satu penopang pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kebutuhan energy adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan, melalui kementrian energy dan sumber daya mineral dialokasikan anggaran 11,3 triliun yang direncanakan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan dan bio energy, anggaran belanja non kementrian negara dan lembaga dalam RAPBN 2015 direncanakan sebesar 779,3 triliun rupiah yang dialokasikan antara lain untuk belanja subsidi dan pembayaran bunga utang.anggaran belanja subsidi dalam RAPBN 2015 dialokasikan 433,5 triliun anggaran tersebut dialokasikan subsidi energy 363,5subsidi non energy 70 triliun.

Pemerintah menyadari dalam pelaksanaan nya penyaluran subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah sebagaina juga masih dinikmatio oleh oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi. Oleh karena itu serjumlah kebijakan selama ini dilakukan untuk efisiensi energy dan juga alokasi yang tepat sasaran perlu terus dilakukan dalam tahun 2015. Untuk melanjutkan kebijakan tersebut perlu diambil langkah-langkah kebijakan berupa:

peningkatan efisiensi subsidi energy melalui ketapatan target sasraan, penyalkuran susbsidi non  energy lebih efisiensi, penajaman pemantapan sasaran dan penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan yang lebih valid dan pengendalaian konsumsi BBM subsidi.

Dalam RAPBN 2015 dialokasikan program pengelolan utang negara untuk pembayaran bunga utang sebsar 154, triliuun rupiah.  Dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah berhasil melakukan stratgei pengelolan utang negara yang salah satunya ditunjukan melalui turunan rasio pembayaran utang terhadap belanja pemerintah dari 14,9 % pada tahun 2009, menjadi 10,6 % pada tahun 2014.

Telah dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2015 pemerintah juga tetap menganggarkan alokasi transfer ke daerah sebagai instrument desentralisasi fiscal, tahun 2015 sebagai tahun pertama RPJM 2015-2019 sekaligus sebagai konsekuensi terhdap UU Desa selain dana transfer ke daerah kepada daerah juga akan dialokasikan dana desa melalui anggaran belanja pusat yang berbasisi desa. Selanjutnya untuk pemenuhyan anggaran desa sebsar 10% dari dan diluar anggaran transfer ke daerah akan dilakukan secara bertahap

Dalam RAPBN 2015 alokasi anggaran transfers ke daerah dan dana desa  640 trilun yang berarti naik 43,5 triliun dari alokasi tahun anggaran 2014.

Dalam RAPBN 2015 alokasi otonomi khusus sebsar 16,5 trilun atau naik sebesar 320,4 miliar dari alokasi tahun 2014 sebsar 16, 1 triliun. Dana tersebut dialokasikan masing-masing untuk dana otonomi khusus propinsi papupa dan papua barat 7 triliun dan dana otonomi khusus untuk propinsi aceh 7 trliun selain dana otsus kepada propinsi papua dan papua barat juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur sebsar 2,5 trilun. Dana otnomi khusus papua dan papua barat ditujukan untuk mendanai bidang pendidikan dan kesehatan.sementara dana otnomi khusus propinsi aceh diarahakn untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan dan kesehatan.

Selain dana transfer ke daerha dalam rangka implementasi UU Desa dalam RAPBN 2015 pemerintah mengusulkan alokasi anggaran danba desa sebesar 9,1 triliun dana tersebut berasal dari pnpm yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat. Penggunaan dana tersebut terus akan dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan pemerinta. Pengalokasian dana desa tersebut diarahakan teruatama untuk kemandirian masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan pembangunan pemerintahahan desa.

Untuk tahun 2015 kita perlu mempercepat pembangunan nasional melalui kebijakan fiscal yang ekpansif, sebagaimana kita ketahui konsekuensi dari kebijakan fiscal yang ekpansif adalah terjadinya deficit anggaran. Dalam rangka mendukung kebijakan fiskalo pad atahun 2015. Kebijakan umum diarahkan pada beberapa kebijakan utama antara lain

1.      Pengendalian rasio utang terhadap PDB

2.      Mengutamakan pembiatyaan utang yang bersumber dari dalam negeri

3.      Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produksi

Melalui serangkaian kebijakan pembiayaan anggaran rasio utang pemerintah terhadap PDB dapat dijaga trend yang menurun dalam jangka menengah. Penurunan rasio utang terhadap PDB harus terus dijaga dan dilanjutkan guna mencapai kemandirian fiscal yang berkelanjutan. Yang insya allah akan memperkuat pertahanan fiscal kita. Dengan urain RAPBN 2015 fostur RAPBN 2015 dapat disampaikan sebagai berikut:

Total pendapatan negara mencapai 1.762,3 trilun yang terdiri dari penerimaan pajak sebsar 1370,8 trilun PNBP 388 triliun dan penerimaan hibah 3,4 trilun. Sementara total belanja negara 2019,9 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 1379,9 triliun transfer ke daerah 640 trilun rupiah dengan demikian deficit anggaran dalam RAPBN 257,6 trilun  atau 2,23 % terhadap PDB turun dari deficit APBN P 2014 2,4% terhadap PDB.

Sekian, semoga dengan intisari pidato tersebut di atas dapat memberikan kita pengetahuan mengenai capain pemerintahan sekarang dan juga bayangan bagaimana pemerintahan setelah presiden SBY melakukan management keuangan negara yang baik.

Terima kasih pak SBY atas pengabdian mu selama 10 tahun ini, banyak pembangunan yang telah dicapai.