Telah dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2015 pemerintah juga tetap menganggarkan alokasi transfer ke daerah sebagai instrument desentralisasi fiscal, tahun 2015 sebagai tahun pertama RPJM 2015-2019 sekaligus sebagai konsekuensi terhdap UU Desa selain dana transfer ke daerah kepada daerah juga akan dialokasikan dana desa melalui anggaran belanja pusat yang berbasisi desa. Selanjutnya untuk pemenuhyan anggaran desa sebsar 10% dari dan diluar anggaran transfer ke daerah akan dilakukan secara bertahap
Dalam RAPBN 2015 alokasi anggaran transfers ke daerah dan dana desa  640 trilun yang berarti naik 43,5 triliun dari alokasi tahun anggaran 2014.
Dalam RAPBN 2015 alokasi otonomi khusus sebsar 16,5 trilun atau naik sebesar 320,4 miliar dari alokasi tahun 2014 sebsar 16, 1 triliun. Dana tersebut dialokasikan masing-masing untuk dana otonomi khusus propinsi papupa dan papua barat 7 triliun dan dana otonomi khusus untuk propinsi aceh 7 trliun selain dana otsus kepada propinsi papua dan papua barat juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur sebsar 2,5 trilun. Dana otnomi khusus papua dan papua barat ditujukan untuk mendanai bidang pendidikan dan kesehatan.sementara dana otnomi khusus propinsi aceh diarahakn untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan dan kesehatan.
Selain dana transfer ke daerha dalam rangka implementasi UU Desa dalam RAPBN 2015 pemerintah mengusulkan alokasi anggaran danba desa sebesar 9,1 triliun dana tersebut berasal dari pnpm yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat. Penggunaan dana tersebut terus akan dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan pemerinta. Pengalokasian dana desa tersebut diarahakan teruatama untuk kemandirian masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan pembangunan pemerintahahan desa.
Untuk tahun 2015 kita perlu mempercepat pembangunan nasional melalui kebijakan fiscal yang ekpansif, sebagaimana kita ketahui konsekuensi dari kebijakan fiscal yang ekpansif adalah terjadinya deficit anggaran. Dalam rangka mendukung kebijakan fiskalo pad atahun 2015. Kebijakan umum diarahkan pada beberapa kebijakan utama antara lain
1. Â Â Â Pengendalian rasio utang terhadap PDB
2. Â Â Â Mengutamakan pembiatyaan utang yang bersumber dari dalam negeri
3. Â Â Â Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produksi
Melalui serangkaian kebijakan pembiayaan anggaran rasio utang pemerintah terhadap PDB dapat dijaga trend yang menurun dalam jangka menengah. Penurunan rasio utang terhadap PDB harus terus dijaga dan dilanjutkan guna mencapai kemandirian fiscal yang berkelanjutan. Yang insya allah akan memperkuat pertahanan fiscal kita. Dengan urain RAPBN 2015 fostur RAPBN 2015 dapat disampaikan sebagai berikut:
Total pendapatan negara mencapai 1.762,3 trilun yang terdiri dari penerimaan pajak sebsar 1370,8 trilun PNBP 388 triliun dan penerimaan hibah 3,4 trilun. Sementara total belanja negara 2019,9 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 1379,9 triliun transfer ke daerah 640 trilun rupiah dengan demikian deficit anggaran dalam RAPBN 257,6 trilun  atau 2,23 % terhadap PDB turun dari deficit APBN P 2014 2,4% terhadap PDB.
Sekian, semoga dengan intisari pidato tersebut di atas dapat memberikan kita pengetahuan mengenai capain pemerintahan sekarang dan juga bayangan bagaimana pemerintahan setelah presiden SBY melakukan management keuangan negara yang baik.
Terima kasih pak SBY atas pengabdian mu selama 10 tahun ini, banyak pembangunan yang telah dicapai.