Krisis Tata Kelola SDA di Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Paradoks Kekayaan?

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, kini dihadapi oleh ironi yang signifikan. Dibalik kekayaan sumber daya alam tersebut, Indonesia dihadapi oleh krisis tata kelola sumberdaya alam yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Kekayaan alam meliputi tambang mineral yang melimpah, hutan hujan tropis yang luas, hingga lautan dan isinya yang kaya seringkali tidak memberi manfaat. Kekayaan tersebut malah dieksploitasi hingga menyebabkan deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan kerusakan lingkungan. Sebuah ironi, dimana kekayaan alam yang seharusnya dapat memberi manfaat, malah menjadi akar permasalahan yang rumit dan merugikan Indonesia. Mengapa paradoks ini terus berlanjut? Dan bagaimana kita keluar dari jeritannya?

Mengapa Paradoks ini Terjadi?

Kebijakan Politik yang Lemah dan Korupsi

Kebijakan izin tambang yang seringkali tidak melalui regulasi yang ketat dan tidak memikirkan jangka panjang. Hal ini tercermin pada jumlah data tambang ilegal yang banyak. Dilansir dari data kementerian di laman minerba.esdm.go.id, terdapat 2.741 lokasi praktek penambangan tanpa izin (PETI). Regulasi yang lemah ini seringkali dibarengi oleh korupsi pejabat yang haus akan kekayaan. Bahkan, akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan dengan korupsi dengan nominal fantastis yaitu korupsi pertambangan PT. Timah yang harus menelan kerugian negara sebanyak 271 Trilliun. Kebijakan yang lemah dan praktik korupsi ini seringkali berjalan beriringan sehingga perusahaan dapat mengeksploitasi dengan bebas tanpa adanya bertanggung jawaban. 

Konflik Kepentingan dan Ketidakadilan Sosial

Kekayaan SDA ini seringkali dipolitisasi dan dipakai untuk memperkaya sepihak, sementara masyarakat adat dan lokal malah terpinggirkan. Seringkali masyarakat lokal dan adat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan diberikan hak-haknya. Hal ini memicu ketidakadilan sosial dan ekonomi suatu daerah yang dieksploitasi.

Kurangnya Kesadaran dan Kepentingan Lingkungan

Kesadaran akan pentingnya lingkungan masih rendah baik dikalangan masyarakat dan pejabat. Hal ini tercermin dari political will pemerintah yang belum memprioritaskan lingkungan baik dari pendidikan dan ekonomi sehingga orang-orang belum memahami urgensi menjaga SDA di masa depan.

Bagaimana Keluar dari Paradoks ini?

Agar dapat keluar dari paradoks ini, penting untuk memahami bagaimana cara agar dapat menyelaraskan rasionalitas ekonomi dan lingkungan. Menurut Dr. Arif Satria, cara agar menyeimbangkan rasionalitas ekonomi dan lingkungan adalah dengan Inovasi. Terdapat dua pendekatan yaitu selain pendekatan teknis seperti penciptaan teknologi dan meningkatkan ekonomi, ada pendekatan ekologi politik, dimana menciptakan manajemen tata kelola sumber daya alam yang efektif dan leadership yang kuat untuk mewujudkannya. Dalam pendekatan ekologi politik, terdapat beberapa isu yang perlu dibangun oleh pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sda, diantaranya yaitu:

Penegakan Hukum yang Tegas

Diperlukan peningkatan regulasi dan penegakan hukum terkait pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Tindakan tegas harus diambil terhadap pejabat yang terlibat dalam korupsi dan perusahaan yang melanggar regulasi. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu agar dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah perlu menerapkan sistem keterbukaan dalam perizinan dan pengelolaan SDA. Informasi terkait izin tambang, pembukaan lahan, dan penggunaan SDA harus dapat diakses oleh masyarakat umum. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan penting untuk memastikan bahwa pengelolaan SDA dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Adat

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak tanah masyarakat adat dan lokal sangat penting. Masyarakat tersebut harus diberdayakan untuk mengelola SDA di wilayah mereka. Program-program pemberdayaan yang mendukung masyarakat lokal dalam mengembangkan kegiatan ekonomi berkelanjutan perlu ditingkatkan.

Reformasi Kebijakan Agraria

Pembagian ulang tanah secara adil dan pendataan ulang kepemilikan serta penggunaan lahan harus dilakukan untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi ini akan membantu memastikan bahwa SDA dimanfaatkan secara efisien dan adil.

Kerjasama Antar Sektor

Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus dibangun untuk proyek-proyek pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Kolaborasi ini akan membantu mengoptimalkan sumber daya dan mencapai hasil yang lebih baik.

Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

Pendidikan lingkungan seharusnya menjadi bagian integral dari kurikulum di semua tingkatan pendidikan. Diperlukan kampanye kesadaran lingkungan yang menyeluruh guna mengubah paradigma masyarakat mengenai perlunya melestarikan sumber daya alam.

Terlepas dari semua itu, hal yang paling penting dalam tatakelola adalah keadilan bagi sesama. Indonesia dengan sistem demokrasinya sangat memungkinkan untuk terjadinya keadilan bagi sesama, dimana tidak ada aktor yang dominan dalam mengelola tata kelola SDA. Akan tetapi, hak-hak masyarakat sipil dan adat seringkali diabaikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong peran masyarakat sipil dan adat agar keadilan tetap tersebar merata. 

Indonesia memiliki potensi SDA yang sangat besar, namun tanpa tata kelola yang efektif, kekayaan ini dapat menjadi sumber konflik. Dengan pendekatan ekologi politik, kita dapat mengubah paradoks ini menjadi anugerah yang membawa kemakmuran bagi semua warga Indonesia. Saatnya bagi kita untuk bertindak secara bijaksana dan berkelanjutan dalam mengelola SDA.