Penegakan Hukum yang Tegas
Diperlukan peningkatan regulasi dan penegakan hukum terkait pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Tindakan tegas harus diambil terhadap pejabat yang terlibat dalam korupsi dan perusahaan yang melanggar regulasi. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu agar dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar.
Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah perlu menerapkan sistem keterbukaan dalam perizinan dan pengelolaan SDA. Informasi terkait izin tambang, pembukaan lahan, dan penggunaan SDA harus dapat diakses oleh masyarakat umum. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan penting untuk memastikan bahwa pengelolaan SDA dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Adat
Pengakuan dan perlindungan terhadap hak tanah masyarakat adat dan lokal sangat penting. Masyarakat tersebut harus diberdayakan untuk mengelola SDA di wilayah mereka. Program-program pemberdayaan yang mendukung masyarakat lokal dalam mengembangkan kegiatan ekonomi berkelanjutan perlu ditingkatkan.
Reformasi Kebijakan Agraria
Pembagian ulang tanah secara adil dan pendataan ulang kepemilikan serta penggunaan lahan harus dilakukan untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi ini akan membantu memastikan bahwa SDA dimanfaatkan secara efisien dan adil.
Kerjasama Antar Sektor
Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus dibangun untuk proyek-proyek pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Kolaborasi ini akan membantu mengoptimalkan sumber daya dan mencapai hasil yang lebih baik.
Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan
