"Sunhaji", Utusan Kerukunan Agama dan Kemarahan Warganet

Sunhaji berdagang es teh sesudah cedera di lengan yang membuatnya tak bisa lagi mengangkat beban berat sebagai buruh tebang dan angkut kayu. 

Ia masih harus menafkahi istri dan dua orang anaknya yang masih bersekolah di SD dan SMP, seperti yang dikabarkan wartawan Kompas.com. Sebagai pedagang es teh bakul, Sunhaji rutin pergi ke pengajian-pengajian yang mengumpulkan khalayak ramai. Dari Magelang, Temanggung dan Bandungan. Keuntungan yang didapatkan seadanya saja, cukup untuk ongkos pulang dan sangu anaknya. 

Di 20 November 2024, hari ketika diolok-olok oleh penceramah Miftah Maulana Habiburrahman pada acara "Magelang Bersholawat" di Lapangan Drh Soepardi, Mungkid, Magelang, Sunhaji tersinggung, sakit hati, tapi menyimpannya sendiri (Kompas.com). Ia juga memilih memaafkan dan mungkin sudah melupakan insiden tersebut.

Sesudah videonya diolok-olok dalam bahasa Jawa viral di jagat digital, Sunhaji banjir simpati dan dukungan. 

Banyak orang menyatakan dukungan kepadanya dan kecaman kepada Miftah, pendakwah kondang yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Presiden Prabowo. Kecaman itu berkembang menjadi gerakan politik yang menuntut sang pendakwah ini diberhentikan. 

Tapi kecaman terhadap Utusan Khusus Presiden ini tak berhenti di sini, di kejadian yang menimpa Sunhaji saja. 

Potongan-potongan lama video Miftah ketika berceramah ramai beredar. Hanya ada satu pesan yang terus direproduksi: penceramah yang satu ini tak memiliki adab yang patut, jauh dari teladan. 

Boleh dikata, kecaman-kecaman lanjutan di jagat digital telah berkembang menjadi "Cancel culture". 

Intinya, tak cukup dengan meminta maaf atau mengakui kesalahan, Miftah harus diberhentikan dari semua alasan (posisi, akses, sumberdaya dan pengaruh) yang membuatnya mengada. 

Seketika saja, episode Sunhaji yang diolok-olok sudah bukan headline dalam episode baru ini. Sunhaji kembali kepada hidup sehari-hari, kepada sepinya sendiri. 

Pada bagian Sunhaji kembali ke hidup sehari-hari inilah, ada beberapa hal yang menarik diperiksa dengan bertanya:

Mengapa Olok-olok Miftah Maulana kepada Sunhaji memicu Kemarahan? 

Ada banyak sekali alasannya, tentu saja. Tapi saya ingin melukiskannya seperti berikut ini.  

Sunhaji adalah pergulatan sehari-hari milik orang kecil yang seringkali jauh dari perhatian. Karena itu, Sunhaji tidak sendirian dan pergulatannya (menafkahi keluarga) juga bukan perkara yang dibicarakan kekuasaan.

Kecemasannya terhadap hari ini dan masa depan kebanyakan dipendam atau dibicarakan dengan keluarga saja. Saat bersamaan, dalam kesendiriaan yang banyak sekaligus tak dibicarakan ini, Sunhaji pertama-tama adalah isyarat dari negara yang absen. 

Dalam situasi ketakhadiran politis ini, Sunhaji mewakili psikologi mereka yang butuh dirangkul, butuh di-manusawi-kan, diberikan dukungan melewati beratnya beban. Dengan kata lain, Sunhaji adalah basis sosial sekaligus moral dari alasan mendirikan bernegara (apa guna bernegara dengan kemiskinan yang merajalela?).  

Di sisi yang sebaliknya, Sunhaji dan orang-orang kecil yang pergi ke pengajian, ibadah KKR, dan sebagainya, demi tetap menjaga keselarasan amaliyah di tengah hidup yang makin menggerogoti kewarasan. Dalam rombongan kecil, berduyun-duyun mereka pergi jauh-jauh demi mendengarkan ajaran firman yang meneduhkan. 

Mereka tidak pergi ke tempat-tempat dimana keresahan dan kecemasan mereka dimutasi menjadi pemberontakan dan ekstrimisme. Mereka menjaga keharmonisan dengan cara yang tidak pernah dihitung oleh negara.

Jadi, akal sehat mana yang tidak tersinggung dengan kejadian yang menimpa Sunhaji? 

Utusan Khusus Kekuasaan, demi apa? Insiden Sunhaji membuat orang banyak menggugat kepantasan Miftah Maulana Habiburrahman sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. 

Bagi saya, masalahnya bukan pada kepantasan atau ketakpantasan seseorang ada di situ. Ada kesenjangan yang lebih mendasar dari fungsi utusan semacam itu. 

Begini kira-kira gambarannya.

Di lapis akar rumput yang menghidupkan rumah-rumah ibadah dan melayani jamaah, ada banyak sekali agamawan kampung yang bertahun-tahun bekerja demi kerukunan dan cinta tanah air tanpa pernah disorot. 

Mereka mengayakan dialog-dialog lintas iman, mengisi pelatihan, dan pergi ke forum-forum kepemudaan dengan komitmen yang teguh.

Rumah mereka sederhana tapi selalu terbuka bagi siapa saja. Mereka tidak muncul di podcast, berita selebritas, atau liputan sosok di pikiran redaktur media besar.

Mereka berikat dalam jejaring yang kulturnya kuat mengakar di kampung-kampung, beririsan dengan banyak aktor dan kepentingan, juga mengelola keterbatasan infrastruktur, tanpa banyak publisitas yang melenakan. 

Dalam banyak hal, mereka justru khawatir dengan cara negara bekerja mengelola kebersamaan dan kerukunan. 

Sebab saat yang sama, negara menghancurkan hutan yang menjadi rumah suci masyarakat adat demi ambisi swasembada beras (sebab pangan lebih luas dari sekadar beras).

Mereka khawatir dengan cara negara memberi dukungan pada keberadaan industri ekstraktif, yang merampas tanah dan menimbulkan pencemaran. Masyarakat menolak dan protes tapi segera saja ini akan menjadi alasan untuk dikriminalisasi dengan dalih melanggar ketertiban umum. 

Jadi kerukunan macam apa yang dibayangkan, jika perampasan ruang hidup terus terjadi? Jangan-jangan, kerukunan yang tidak ditumbuhkan oleh kultur dialog dan kerjasama dari akar rumput. Namun jenis kerukunan yang dijaga oleh kitab undang-undang dan penjara?

Di samping itu, ada juga Rumah Moderasi Beragama yang menjamur di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di Indonesia. Setidaknya, Rumah Moderasi Beragama ini memiliki tiga tujuan. 

• Mendorong moderasi beragama sebagai landasan berpikir, bersikap, dan rumusan kebijakan dan program; 
• Memfasilitasi, mengadvokasi, dan memediasi konflik agama antar umat beragama, antar umat seagama, dan antar umat beragama dengan pemerintah; 
• Menjadi laboratorium moderasi beragama yang terbuka bagi masyarakat umum.

Tentu saja ada kritik terhadap program Rumah Moderasi Beragama, seperti misalnya ia berkembang sebagai institusi yang elitis, tidak menjawab langsung problem real yang dialami warga. 

Atau moderasi beragama yang dibangun lebih kepada mendialogkan problem antar penganut ajaran, bukan pada ajaran dan keberpihakan pada kenyataan hidup penganut ajaran. 

Walau begitu, instrumen semacam Rumah Moderasi Beragama ini tetap dibutuhkan sebagai bagian dari produksi gagasan dan riset-riset mutakhir tentang kerukunan, keadilan, dan hak-hak warga negara yang sering dibaca terpisah oleh aparatur pemerintahan.

Belum lagi instrumen kolaborasi lainnya yang tumbuh di luar kampus-kampus berbasis agama dengan concern yang sama. 

Mereka juga bekerja melalui jejaring yang massif beserta komitmen yang tangguh, yang menyatukan agawaman dan anak-anak muda lintas keyakinan dan pandangan, semisal Gusdurian. Tak jarang mereka membantu menyelesaikan gesekan-gesekan sosial yang dipicu oleh kebijakan negara sendiri.   

Jadi, untuk apa Utusan Khusus Kerukunan Beragama itu diadakan?

***