Kisah Sedih Desa Tepi Sungai

 

14268562351186364453

Di desa-desa yang terletak di tepian sungai ini, saya banyak menemukan peristiwa-peristiwa yang bikin miris kalau bukan malah menangis. 

Beberapa saya ceritakan, beberapa lagi saya simpan. Penduduknya banyak hidup dari perikanan tangkap, ada juga yang berburu di hutan dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Semua pekerjaan itu sering tak cukup untuk hidup sehari-hari. 

Di desa-desa tepian sungai ini, kecuali ibu kota kecamatan dan desa yang dekat dari situ, listrik tak ada, air bersih tak punya. Fasilitas pendidikan terbatas, fasilitas kesehatan sama adanya. Tak ada jalan darat, semua lewat sungai. Keluar-masuk desa melalui sungai membutuhkan biaya yang tidak sedikit, khususnya untuk membeli BBM. 

Nenek yang sakit dan perempuan yang baru meninggal kemarin pagi itu adalah contoh bagaimana susahnya penduduk desa tepian sungai mendapatkan fasilitas kesehatan yang siap siaga di desanya. Hanya ada puskesmas pembantu, dalam kondisi darurat, tenaga medisnya sering tak berdaya. 

Orang yang sakit harus segera dikirim ke kecamatan. Tapi itu jika ada ces dan bensin. Taksi perahu tidak lewat setiap hari. 

Bagaimana jika kondisi darurat terjadi malam hari? Ketika memikirkan ini, seperti mengalami jalan buntu bernegara saja. 

Berpuluh tahun bernegara, masih banyak desa yang hidup dalam ketakberdayaan yang menyakitkan. Seolah-olah hidup mereka hanya untuk bertahan day-to-day, bukan untuk mengembangkan harap dan pendakian cita-cita yang lebih tinggi. Sementara kota-kota terus tumbuh mencakar angkasa. 

Orang-orang sibuk mengejar materi seolah hidup akan berakhir hari itu juga. Konsumerisme menyeruak hingga ke gang-gang yang sesak dan akrab bau comberan. Kampus-kampus megah dibangun. Gedung-gedung perkantoran dipugar. Megah lagi gagah. Negara seolah menyediakan apa saja di kota-kota. 

Kini, ada harapan, UU Desa produk reformasi benar-benar menciptakan perubahan kebijakan yang nyata dan berdampak positif untuk melindungi masyarakat desa tepian sungai dari ketidakberdayaan karena keterbatasan fasilitas. 

Gelontoran dana yang besar harus menciptakan transformasi sosial yang menyejahterakan dan memandirikan desa-desa. Tegas kata, UU Desa yang baru benar-benar membuat negara hadir dan membangun tanpa menyakiti. Salam. 

[Mendawai, Katingan: Akhir Maret 2015]