Patut dipahami bahwa setelah Edhy Prabowo ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan ekspor benih lobster atau benur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11/2020) lalu, komposisi kabinet pemerintahan menjadi terganggu.
Karena berstatus tersangka dan harus fokus menjalani proses hukum, akhirnya di hari yang sama Edhy menyatakan mundur dari jabatan menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), selain posisi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga demikian.
Maka artinya, kursi Menteri KKP lowong, meski saat ini tengah diisi oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri KKP Ad Interim). Kapan menteri baru dipilih untuk dilantik, dan siapakah dia? Kedua pertanyaan ini, yang berhak menjawab hanya Presiden Joko Widodo.
Walaupun begitu, agaknya tidak salah jika saya (bersama publik) sedikit menerka, siapakah sosok pengganti Edhy. Dan tentunya, kapasitas serta kapabilitas sosok itu mestinya lebih baik dari Edhy.
Namun sebelum diterka, ada baiknya kita berangkat dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sekarang ini. Maksudnya, belum tentu dalam waktu dekat pengganti Edhy ditemukan dan ditentukan.
Di samping Presiden Jokowi yang harus menimbang segala macam, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun butuh kesempatan untuk merenung, berdiskusi, dan sebagainya. Kasus yang menimpa Edhy merupakan bencana politik besar bagi Prabowo.
Di mata Prabowo, Edhy bukanlah sekadar menteri, sebatas kader dan petinggi partai, teman biasa, atau sebutan lainnya. Edhy sudah seperti anak sendiri bagi Prabowo. Separuh perjalanan hidup dan sebagian banyak torehan karir Edhy terbentuk bersama Prabowo.
Baca: Mengenal Edhy Prabowo, Anak Angkat Prabowo Subianto
Pertimbangan Presiden Jokowi dan persoalan kebatinan Prabowo inilah yang kemudian melahirkan berbagai kemungkinan tadi. Apa saja itu? Berikut poin-poinnya:
Pertama, Presiden Jokowi memutuskan pengganti Edhy berasal dari kalangan profesional, bukan kader parpol. Dan pastinya, keputusan ini harus lewat diskusi dengan petinggi parpol koalisi kabinet, termasuk Partai Gerindra.
Kedua, Presiden Jokowi tetap memilih kader parpol demi soliditas koalisi kabinet. Pilihannya ada dua, dari Partai Gerindra atau parpol lain. Tapi menurut saya, hampir pasti kader Partai Gerindra.
