Peningkatan Mutu Pendidikan sebagai Bagian Pemerataan Pendidikan Negara

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan yang penting dan primer, sehingga harus difokuskan oleh pemerintah dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan sebagai upaya kemajuan bangsa Indonesia untuk tampil sebagai orientasi maju negara berkembang. Selain itu, pendidikan masuk dalam daftar perencaaan pemerintah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adanya ketetapan tersebut, memberi makna terang bahwa pendidikan perlu ditangani secara serius. Mengingat masih banyak bagian fungsional yang belum sepenuhnya dapat terselesaikan. Termasuk di dalamnya proses perjalanan pemerataan pendidikan bagi kaum marginal yang tidak menyentuh anggaran pendidikan pemerintah.

Pendidikan adalah masalah dan tanggung jawab nasional, bagian dari tujuan nasional dan ruang lingkupnya pun nasional. Karenanya ditangani atau dikelola secara nasional pula. Meskipun demikian dalam penyelenggaraannya disadari keperluan pelimpahan sebagian tugas dan wewenangnya ke daerah. Hal ini sejalan dengan tantangan lingkup wilayah yang besar dan luas, kebhinekaan kondisi dan budaya, prinsip-prinsip manajerial yang diperlukan, dll. 

Bagaimanapun besarnya kemampuan pusat tidak mungkin tidak mengaitkan atau memperhatikan fungsi dan peranan daerah. Secara taktis dan praktis satu unit satuan tugas, meskipun dibagi dan ditangani oleh dua lembaga, kepemimpinannya perlu satu. Perlu dimasyarakatkan citra, tugas dan peranan gubernur dan atau bupati/walikota sebagai kepala wilayah merangkap sebagai kepada daerah otonom dalam konteks pemerintahan di daerah sesuai dengan Undan-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, dalam kaitan ini kepala instansi vertikal dan dinas daerah yang sejenis lebih tepat dipegang dalam satu tangan, baik sebagai alat pusat maupun daerah. Petugas tersebut diangkat dari yang berpengalaman dalam dunia pendidikan.

Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan kesempatan belajar bagi setiap peserta didik dalam rangka pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan mutu proses belajar-mengajar serta pendidikan pada umumnya. 

Prestasi yang dicapai, terutama selama 23 tahun terakhir ini yakni sejak Pelita I tidak dapat diragukan. Namun demikian, sebagai suatu negara yang sedang membangun, berbagai tantangan masih dihadapi, terutama dalam memasuki abad 21 yang merupakan abad globalisasi dan era industrialisasi. Dalam hubungan inilah maka upaya pemerataan pendidikan terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung perlu segera dituntaskan. Sedangkan peningkatan mutu yang menjadi prioritas utama pembangunan pendidikan perlu ditangani secara lebih sistemik, sistematis dan berencana.

Kesadaran mengenai pentingnya pendidikan sudah harus masuk ke dalam pola pikir masyarakat di bagian daerah terpencil. Di mana daerah yang masih memegang peranan adat istiadat dan kebudayaan yang kuat. Rendahnya pola pikir dapat menentukan perkembangan pendidikan yang efektif dan efisien. Pengaruh dari masyarakat secara tidak langsung membawa dampak yang signifikan. Contoh, masih ada masyarakat menolak perubahan dari pendidikan. 

Hal tersebut, menyebabkan misi dari pemerintah dalam membangun negara maju tidak akan bisa berjalan optimal. Perlu diketahui, untuk mendapatkan ‘label’ sebagai negara harus memenuhi aspek pendukung, salah satunya pendidikan yang bermutu (Aljauhari, 2017). Kontribusi pendidikan dapat memberikan arti yang nyata terhadap keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan bermutu akan menghasilkan kualitas bangsa yang baik, jika rendahnya mutu pendidikan maka akan berdampak besar pada keunggulan SDM (Muhardi, 2004).

Hal ini dapat dipahami karena pendidikan dan kebudayaan merupakan wahana untuk membentuk manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan; memiliki kecerdasan dan keterampilan yang memungkinkan mmperbaiki kehidupan diri, keluarga, dan bangsanya; memiliki dan mengamalkan budi pekerti yang terpuji dalam pergaulan masyarakat bangsa Indonesia dan bangsa lain; memperkuat kepribadian, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Dengan kualitas yang demikian maka akan tumbuh manusia-manusia pembangunan yang mampu membangun dirinya sendiri, dan secara bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pendidikan, terutama pada tingkat sekolah dasar, namun demikian masih banyak pihak yang menilai bahwa pemerataan kesempatan belajar, terutama mutu pendidikan di Indonesia belum memadai. Karena iu Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) menyusun Memorandum Pandangan (position paper) tentang peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan dasar ini, sebagai sumbangan pemikiran BPPN untuk merencanakan dan melaksanakan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Telah menjadi keputusan politik, sebagaimana digariskan pada Garis-garis Besar Haluan Negara 1988 bahwa Era Pembangunan Jangka Panjang 5 Tahun Kedua merupakan Era Pembangunan Tinggal Landas, era menuju masyarakat industri, era peningkatan kualitas manusia serta seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, laju pembangunan tidak hanya bersifat fisik industri, akan tetapi berbarengan pula dengan pembangunan kualitas manusianya. 

Meskipun pembangunan kualitas manusia memiliki keterkaitan terpadu dalam berbagai sektor, peranan pokok tetap berada pada tugas sektor pendidikan dan kebudayaan, dimana pendidikan dasar menempati fungsi dan peranan yang menentukan.

Langkah tepat, yaitu dengan proses pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan pendekatan dan sosialisasi yang baik dalam menghadapi masyarakat yang masih tertinggal. Penempatan mahasiswa di setiap regional pelosok negeri  menjadi salah satu kontribusi pemerintah dalam mendorong kesuksesan pendidikan. 

Bukan hanya itu,  dapat pula mengurangi peningkatan kasus buta huruf di Indonesia.  Menurut International Student Assesment (PISA), Indonesia berada pada posisi tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Transfer of knowledge, mengakselerasikan perubahan nyata dalam bentuk peralihan pendidikan formal menuju pembelajaran informal. Hal tersebut sebagai alternatif perbaikan pemerataan pendidikan di Indonesia.  

Tidak hanya sekedar program pengenalan, tetapi masuk ke dalam pengalihan rencana perubahan pendidikan yang lebih baik. Pendidikan alternatif seperti ini memberi harapan yang berdampak positif  bagi pengembangan pendidikan. Sebagai wujud dalam mengoptimalkan kontribusi pendidikan, diperlukan adanya sinergisitas bersama antara pemerintah dan masyarakat..

Segi pemerataan (kuantitatif) dan kualitatif (mutu) pendidikan dasar dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

A.    Aspek Pemerataan (Kesempatan Memperoleh Pendidikan)

1.   Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 7-12 tahun untuk SD dan 13-15 tahun untuk SLTP. Kesempatan belajar telah digunakan secara maksimal jika APM telah mencapai 100% dan laju putus sekolah ditekan serendah mungkin.

2.  Rasio aspek-aspek input-instrumental per murid yang mesti ditampung (gedung, ruang, tempat belajar, buku dan alat pelajaran, paket-paket belajar, modul, guru, laboratorium, perpustakaan, pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan sebagainya).

Pemerataan telah tercapai bila aspek-aspek tersebut telah tersedia, dan cukup untuk menyediakan pendidikan yang banyak bagi anak usia sekolah.

B.    Aspek Mutu Perkembangan Pendidikan

1.  Mutu prasarana pendidikan: gedung, ruangan, laboratorium, dsb.

2.  Mutu sarana pendidikan: buku, paket belajar, modul, alat peraga, dsb.

3.  Mutu tenaga kependidikan: tingkat pendidikan dan profesionalisasi kepala sekolah, guru, tenaga teknis, tenaga administratif dan supervisi.

4.  Mutu pengelolaan pendidikan dan tingkat partisipasi orang tua dan masyarakat.

5.  Mutu proses belajar-mengajar: jumlah waktu efektif belajar, frekuensi kegiatan latihan dan evaluasi, penggunaan multi media dan metode.

C.    Aspek Hasil dan Dampak Pendidikan

Aspek tersebut meliputi:

1.  pembentukan pribadi sebagai individu dan warga masyarakat;

2.  penguasaan kemampuan akademik, daya nalar, dan keterampilan;

3.  relevansi pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan dunia kerja dan kehidupan masyarakat, baik mengisi lapangan kerja yang telah tersedia maupun kemampuannya menciptakan lapangan kerja baru.

Tujuan yang diharapkan juga sama, yaitu meningkatkan mutu Pendidikan, menciptakan manusia yang bermartabat dan mulia. Selain itu, bagian yang terpenting dalam pendidikan, yaitu mampu membuat seseorang siap untuk menghadapi tekanan perubahan. Dalam konteks perkembangannya, pendidikan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan menjadi wadahpartisipasi pemuda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Oleh : Tri Yuda Pramudityo

Asal Kota : Purwokerto, Jawa Tengah