4). Yurisprudensi Sosiologis, di mana kami melakukan studi terhadap sistem secara fungsional sebagai mekanisme sosial dan institusi serta doktrinnya sehubungan dengan tujuan sosial yang ingin dilayani.
Teori Kepentingan Pound
Salah satu turunan yurisprudensi sosiologis adalah “yurisprudensi kepentingan”. Premis utama yurisprudensi kepentingan adalah bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kompromi antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan, untuk mencapai keseimbangan kepentingan, yaitu membiarkan kepentingan kelompok sosial dominan yang lebih besar menang. Mereka akan mendukung gagasan bahwa peran hakim adalah untuk memastikan kepentingan yang ingin dilindungi oleh pembuat undang-undang, yaitu kepentingan yang dilindungi undang-undang. Pound juga menganut pandangan yang sama. Namun dia melangkah lebih jauh. Saat membahas kepentingan dan hak, ia mengamati bahwa “sistem hukum mencapai tujuannya dengan mengakui kepentingan tertentu, baik individu, umum, dan sosial; dengan menetapkan batasan-batasan di mana kepentingan-kepentingan ini diakui secara hukum dan diberlakukan melalui kekuatan negara, dan dengan berupaya untuk mengamankan kepentingan-kepentingan yang diakui dalam batasan-batasan yang telah ditentukan.”
Oleh karena itu, ia mengkategorikan kepentingan menjadi tiga jenis berbeda. Yakni, kepentingan individu, kepentingan umum, dan kepentingan sosial.
1. Kepentingan individu adalah tuntutan atau keinginan atau tuntutan yang terlibat dalam kehidupan individu dan dinyatakan langsung dalam hak hidup itu.
2. Kepentingan umum adalah tuntutan atau keinginan yang terlibat dalam kehidupan dalam suatu masyarakat yang terorganisir secara politik dan dinyatakan dalam hak organisasi itu.
3. Kepentingan sosial yaitu tuntutan atau keinginan yang terlibat dalam kehidupan sosial dalam masyarakat yang beradab dan ditegaskan dalam gelar kehidupan itu.
Teori Keadilan Pound
Pound berpendapat bahwa hukum bukanlah elemen penting dalam penyelenggaraan peradilan. Ia berpendapat, keadilan terbagi menjadi 2 macam, yaitu keadilan yang mengandung unsur pra-hukum dan keadilan yang mengandung unsur hukum. Ia percaya bahwa “keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan keinginan individu yang menjalankannya saat ini, atau dapat juga dikelola menurut undang-undang. Tipe pertama adalah yudisial, dimana norma, pedoman diterapkan ketika keadilan ditegakkan. Tipe kedua adalah administratif. Di sinilah keadilan ditegakkan atas kemauan atau intuisi seseorang karena dia mempunyai keleluasaan untuk melakukannya karena dia tidak terikat pada aturan yang pasti. Ketika Pound berbicara tentang elemen non-hukum dalam administrasi peradilan, ia membahas bahwa hakim menggunakan kebijaksanaannya atau keadilan alami atau keadilan dan hati nurani yang baik atau aturan pelonggaran aturan yang tertentu dan diperbolehkan dengan mengacu pada persyaratan kasus individu dan keadaan atau penerapan hukum yang adil, penggeledahan bebas di sebelah kanan.
Ia kemudian mengkritik kedua jenis administrasi peradilan, bagaimana administrasi peradilan menurut hukum mengarah pada keseragaman, standar yang diciptakan dan bagaimana hal ini memastikan keseimbangan kepentingan yang lebih baik tetapi pada saat yang sama, hal ini bisa menjadi terlalu kaku karena memiliki aturan ketat yang tidak dapat diubah.
