Marah-marah dan Etika Kebijakan Publik (Menanggapi Marahnya Tri Rismaharini)

Penulis sangat berterimakasih dengan marah-marahnya Menteri Sosial kita, Ibu Tri Rismaharini yang belakangan viral saat di Gurontalo. Mengapa demikian...? 

Karena prilaku yang Ibu Risma tunjukan adalah bagian dari mata kuliah saat penulis mengenyam pendidikan S1 jurusan Administrasi Negara (FISIP Universitas Tanjungpura) dengan mata kuliah Etika Kebijakan Publik. 

Secara tidak langsung penulis sedikit bernostalgia dengan mata kuliah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa "prilaku" pun telah ada kajian teoritis nya bagaimana dan apakah hal tersebut efektif untuk mendukung goal sesungguhnya yakni terwujudnya good governance atau pelayanan publik yang maksimal. 

Memang profesi penulis saat ini hanyalah sebagai karyawan swasta disalah satu perusahaan, bukan seorang akademisi, politisi, atau analis. Namun sebagai alumni perguruan tinggi, penulis akan sedikit mencoba memberikan tanggapan terkait gaya, atau prilaku, yang berkaitan dengan etika yang sering kali ditunjukan didepan publik dan publik menganggap hal tersebut bukanlah prilaku yang pantas.

Dalam tulisan ini penulis mencoba kembali menyampaikan sisa-sisa ingatan saat materi ini dibahas dibangku kuliah dulu, mungkin pembahasannya tidak sedetail dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar kebijakan publik, namun lebih kepada rangkuman terkait hubungan dan analisa terkait dengan masalah yang masih hangat dibicarakan di media massa.

MAKNA ETIKA

Secara definisi kita bisa memahami bahwa etika merupakan ilmu tentang baik atau buruknya prilaku, hak dan kewajiban moral, sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salah perbuatan atau prilaku yang dianut oleh masyarakat. 

Pada dasarnya etika membahas terkait tingkah laku manusia bagaimana manusia memiliki faktor X dan Y dalan dirinya dan etika adalah tindak lanjut dari pemahaman makna filsafat yang akan mempengaruhi cara berfikir dan cara bertindak seseorang.

ETIKA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Jelas apabila keduanya dihubungkan akan menjadi sebuah kajian yang membahas lebih fokus permasalahan-permasalahan dalam terciptanya good governance, atau terimplementasinya pelayanan publik yang akan menghasilkan kebijakan yang diharapkan tepat sasaran.