METODE PENULISAN
        Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yudiris normative dalam penelitian hukum. Pendekatan ini pada aturan-aturan hukum dan Undang-Undang Dasar, serta melibatkan penelusuran jurnal-jurnal yang relevan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebebasan Berpendapat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia
        Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Hak ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang kebebasan untuk menyampaikan ide-ide secara bebas dan bertanggung jawab, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui cara lainnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Asshiddiqie, 2004).
        Dalam sistem demokrasi Indonesia, kebebasan perpendapat merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, penerapannya sering kali menjadi sumber perdebatan. Masalah seperti ketidakjelasan regulasi menjadi tantangan utama dalam menjamin keberlanjutan dan ketidakpastian hak ini.
        Di satu sisi, Indonesia memiliki perangkat hukum yang memadai untuk melindungi kebebasan berpendapat, namun di sisi lain, tantangan dalam implementasi masih ada. Beberapa masalah yang perlu diatasi meliputi penegakkan hukum yang tidak konsisten, diskriminasi, dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang kadang-kadang dilakukan untuk menjaga stabilitas nasional namun dapat mengancam kebebasan individu (Asshiddiqie, 2009).
        Pentingnya kebebasakan berpendapat dalam sistem demokrasi tidak hanya terletak pada perlindungan hak individu, tetapi juga pada perannya dalam mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi. Kebebasan ini memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pandangan mereka tanpa rasa takut akan represi atau diskriminasi. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan pilar utama dalam demokrasi yang sehat.
        Untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, perlu adanya komitmen dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Negara harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah pelanggaran HAM, menyediakan akses terhadap sistem peradilan yang adil, dan memastikan adanya lembaga serta mekanisme yang efektif. Upaya ini akan menjamin kebebasan berpendapat tetap terjaga, mendorong partisipasi aktif warga negara, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Konteks Hak Asasi Manusia (HAM)
        Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dilindungi oleh negara. Penerapan pada kebebasan berpendapat bisa berbentuk tulisan, buku, diskusi, atau melalui aktivitas jurnalistik. Masyarakat memiliki hak mutlak untuk menyampaikan pemikirannya, yang sering kali diekspresikan melalui cerita atau postingan di media sosial.
