b. Peringatan transparansi dan akuntabilitas: pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan proses pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem pelaporan keuangan yang transparan,audit yang independen,dan partisipasi publik yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.
c. Pembentukan lembaga anti-korupsi: pemerintah dapat membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melawan korupsi,seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK). Lembaga ini bertanggung jawab untuk menyelidiki,menuntut dan memberantas korupsi di berbagai sektor.
2. Kelemahan dan pendekatan top-down dalam pemberantasanÂ
-terlalu fokus pada pemerintah: pendekatan top-down sering kali hanya berfokus  pada tindakan pemerintah dan lembaga negara,tanpa melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan sektor swasta.
-Rentan terhadap politisasi: pemberantasan korupsi yang terlalu tergantung pada kebijakan pemerintah dapat rentan terhadap politisasi. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum yang adil dan efektif.
3. Kelebihan pendekatan top-down dalam pemberantasan korupsi.
-Otoritas dan sumber daya yang kuat: Pemerintah memiliki otoritas dan sumber daya yang kuat untuk melakukan penyelidikan,penuntutan,dan pemberantasan korupsi. Pendekatan top-down memungkinkan pemerintah untuk menggunakan kekuasaan dan sumber daya ini secara efektif.
-Pengaruh yang luas: Tindakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi dapat memiliki pengaruh yang luas dan mencakup berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Ini dapat membantu mengurangi korupsi secara menyeluruh.
-Pemberantasan korupsi secara battom-
up mencakup pendekatan, strategi, kelemahan, dan kelebihan.
Pemberantasan korupsi secara bottom-up adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya untuk mengurangi atau menghilangkan korupsi. Pendekatan ini berfokus pada peran individu dan kelompok kecil dalam memberantas korupsi di tingkat lokal atau komunitas
