Bangkitkan Perumnas Agar Cinta Keluarga Bersemi Lagi

Hingga kini belum terlihat totalitas dalam kebijakan pembangunan perumahan rakyat. Program kini masih terkesan parsial. Ada baiknya kita menengok bentuk kebijakan perumahan rakyat yang paling efektif yang pernah dijalankan di negeri ini, yakni dalam bentuk koordinasi kebijakan perumahan pada era orde baru. 

Dimasa itu peran koordinasi kebijakan perumahan dijalankan oleh Menteri Perumahan melalui sebuah badan yaitu BKP4N (Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional) yang sebelumnya bernama BKPN (Badan Kebijakan Perumahan Nasional).

Kinerja lembaga di atas sangat efektif karena faktor kepemimpinan Menteri Perumahan yang full power. Sehingga kendala-kendala di daerah bisa diatasi dengan cepat dan tuntas. Kini, langkah pembangunan perumahan rakyat juga terkendala oleh aspek otonomi daerah yang berbentuk Perda yang terasa memberatkan rakyat dan pihak yang terkait pembangunan perumahan.

Mestinya kompleksitas persoalan perumahan rakyat diatasi dengan signifikansi pembentukan BKP4N wajah baru serta memberikan peran yang lebih besar kepada PT Perumnas dengan membentuk postur manajemen baru yang lebih bersih dan kredibel. Hal tersebut juga untuk mengatasi masalah gentrifikasi kota dengan pendekatan yang terpadu antar eselon yang terkait dengan masalah infrastruktur serta pihak pemerintah daerah. 

Apalagi ada disparitas yang lebar dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah untuk kalangan atas dengan rakyat kecil. Pada saat ini pembangunan kompleks perumahan mewah sangat pesat hingga melahirkan fenomena gentrifikasi. Pembangunan perumahan mewah itu memang searah dengan filosofi kota modern yang memadukan kebutuhan hidup warganya selama 24 jam. 

Implikasinya terwujudlah pusat-pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan rumah mewah. Lalu terjadilah penumpukan orang kaya di pusat kota . Terjadilah fenomena gentrifikasi, yakni fenomena di mana warga miskin atau mereka yang lemah terlempar ke luar kota tanpa ada kepastian untuk mendapatkan sarana perumahan yang layak.

Ada baiknya kita simak teori pakar perencanaan kota Neil Smith yang mengingatkan kita bahwa gentrifikasi bisa dianalogikan sebagai dua mata sisi pedang. Di satu sisi bersifat optimalisasi ruang kota. Tetapi di sisi lain bisa memicu ketimpangan sosial yang bisa menjadi bom waktu. Oleh sebab itu proses gentrifikasi harus segera ditangani dengan program pembangunan rumah rakyat yang benar-benar murah. Bukan sekedar retorika.

Masih banyak aset dan produk Perumnas yang masih nganggur dan terbengkalai lepas dari kontrol manajemen pusat. Sehingga manajemen Perumnas belum mampu menciptakan kawasan pertumbuhan kota yang nyaman dan sarat nilai tambah ekonomi. Untuk kedepan langkah Perumnas dalam penyediaan rumah hendaknya tidak semakin kandas karena sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang membangun permukiman secara nasional. Fungsi Perumnas sebagai pembangun kota baru dan peremaja kota harus segera ditingkatkan. (TS)