Kurikulum Merdeka dan Masalah Fleksibilitas Sekolah Terpencil

Salah satu ukuran keberhasilan Kurikulum Merdeka adalah mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial perlu metode yang lebih pas. Era Industri 4.0 dan gelombang disrupsi teknologi harus dipahami secara baik oleh generasi muda saat ini. Metode membumikan Pancasila sebagai ideologi negara telah dilakukan beberapa dekade lalu. 

Namun, problem sekarang lebih kompleks. Hal ini karena perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang sangat lengket dalam kehidupan masyarakat.

Gelombang disrupsi harus dipahami secara baik oleh generasi muda saat ini dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Banyak ragam profesi yang terkubur lalu muncul jenis profesi baru. Agar generasi muda memahami fenomena diatas lebih dini, dibutuhkan inovasi pembelajaran dan guru-guru yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk menjadi navigator kemajuan zaman.

Para siswa sekolah pada saat ini perlu menghayati dan mengamalkan Pancasila dengan metode yang lebih menarik. Yakni mengawinkan nilai Pancasila dengan aspek ragam profesi yang kelak akan digeluti oleh siswa. Nilai-nilai Pancasila harus bisa mewarnai pola dan sikap profesionalitas masyarakat. 

Nilai itu merupakan pupuk untuk menumbuhkan cita-cita seseorang. Untuk menumbuhkan sikap profesionalisme dan ragam profesi diperlukan sistem nilai yang bermuara kepada pranata dan persepsi masyarakat dalam kondisi kekinian.

Kebijakan kurikulum dan pembelajaran dalam Permendikbud Ristek 12/2024 adalah bagian dari upaya yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkeadilan. 

Kebijakan ini melengkapi dan mendukung berbagai program dan kebijakan Merdeka Belajar lain seperti penyediaan materi ajar dan pengembangan diri melalui Platform Merdeka Mengajar; penyediaan umpan balik tentang kualitas pembelajaran melalui Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan, serta evaluasi terhadap layanan pendidikan melalui akreditasi sekolah dan SPM pendidikan.

Perubahan kurikulum diperlukan untuk memudahkan dan mendorong guru melakukan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dengan konten wajib yang berkurang, Kurikulum Merdeka tidak membebani guru dengan kewajiban menyelesaikan materi. 

Ilustrasi penerapan Kurikulum Merdeka dan kondisi sekolah terpencil ( Sumber gambar : KOMPAS.id ) 

Sebaliknya, Kurikulum Merdeka memberi lebih banyak waktu bagi guru untuk memperhatikan proses belajar murid, menerapkan asesmen formatif, melakukan penyesuaian materi dan kecepatan mengajar, serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih mendalam.

Pihak Kemendikbud Ristek mengklaim bahwa struktur Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memungkinkan sekolah untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan yang cocok dengan karakteristik sekolah dan lingkungan setempat.