Mohon tunggu...
Supartono JW
Supartono JW Mohon Tunggu... Konsultan - Pengamat dan Praktisi
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Mengalirdiakunketiga05092020

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Demonstran Sampah Demokrasi, Apa Benar Begitu Pak Ngabalin?

14 Oktober 2020   08:48 Diperbarui: 14 Oktober 2020   09:17 229
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sementara kemunculan Presiden Jokowi yang tak menemui demonstran di Istana Negara, sehari berikutnya melakukan konferensi pers dan menyanggah bahwa apa yang diterima oleh rakyat dan akibatkan demonstrasi karena disinformasi dan hoaks.

Kini, terbaru, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut masyarakat yang tetap menggelar aksi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 sebagai sampah demokrasi.

Luar biasa apa yang diungkap oleh Ngabalin dari balik pagar Istana Negara yang bak kerajaan ini.

Bahkan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/10/2020), lewat sambungan telefon, Ngabalin dengan percaya dirinya sampai mengatakan:

"Dalam masa pandemi, dia kirim orang untuk berdemonstrasi. Di mana logikanya coba. Jangan jadi sampah demokrasi di negeri ini."

Tak berhenti di situ, dalam kepercayaan diri yang cukup tinggi, Ngabalin yang mungkin memang sudah tertutup mata hatinya, karena sedang dalam posisi tidak menjadi rakyat, bahkan mempertanyakan alasan masyarakat datang ke Istana Negara maupun DPR untuk menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, ada hak konstitusi yang bisa digunakan masyarakat menyatakan keberatan dengan UU tersebut.
Misalnya, kata Ngabalin, masyarakat bisa mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena sedang dalam posisi di pihak penguasa, Ngabalin lupa bahwa rakyat tahu siapa MK kini. Meski jelas menempuh jalur ke MK adalah cara legal yang telah diatur di dalam UUD 1945, apakah selama ini Ngabalin lupa.dengan kisah-kisah tentang MK di negeri ini yang sudah dipahami rakyat.

Apakah Ngabalin yang dengan tanpa hati dan pikiran mengatai demonstran adalah sampah demokrasi sadar, bahwa apa yang diperjuangkan para demonstran yang "asli" bukan yang rekayasa dan ditunggangi untuk anarki adalah menyoal aspirasi demi kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat dan masa depan Indonesia? 

Sungguh, kali ini Ngabalin benar-benar tak pantas duduk sebagai Staf Presiden, bila ucapannya tak etis, tak sopan, tak berpendidikan, bahkan semakin membikin rakyat anitpati karena tak ada empati dan simpati.

Rakyat akan kembali jadi rakyat

Lihatlah dan camkan apa yang kini dirasakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Presiden Indonesia ke-6 seperti saya kutip dari judul artikel di pikiranrakyat.com, Selasa (13/10/2020) dengan judul "Saya Sakit Hati Pak Jokowi, Bapak Suatu Saat Juga Akan Seperti Saya, Kembali ke Masyarakat!"

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun