Komunikasi Publik Buruk, Masalah UU Cipta Kerja Tambah Keruh

Yang pasti, apa yang diungkup oleh Presiden Jokowi menyoal disinformasi dan hoaks, tanpa disadari semakin memperlemah posisi pemerintah yang bak belahan jiwa dengan DPR. Serta semakin memperlemah wibawa pemerintah sendiri yang semakin tak dipercaya rakyat dalam komunikasi publik yang buruk.

Jokowi menyusul komunikasi buruk menterinya dalam hal UU Cipta Kerja, Airlangga Hartarto dan Mahfud MD yang menuduh ada dalang kerusuhan dan mau manangkapi dan menindak tegas demonstran yang anarkis.

Indikator lain yang membuktikan bahwa UU Cipta Kerja bermasalah dan ditolak berbagai pihak, beberapa gubernurpun mendukung rakyat atas penolakan ini.

Bahkan tercatat sudah ada beberapa nama gubernur yang diwartakan berbagai media nasional ada dipihak rakyat.

Gubernur yang memilih berada di samping buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di antaranya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ikut berkirim surat ke Presiden Jokowi agar menangguhkan undang-undang yang dijuluki sapu jagat itu. Mengikuti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang lebih dulu meminta pemerintah membatalkan UU Ciptaker.

Bila para Gubernur sampai harus berkirim surst kepada Presiden karena berpihak kepada rakyat, ini semakin memberikan bukti bahwa selama ini komunikasi publik publik pemerintah kepada rakyat buruk dan gagal. Hal ini pun semakin menunjukkan bahwa negeri ini semakin terpuruk khususnya dalam pendidikan  karakter dan pendidikan bangsa pada umumnya.