Nurani, Korupsi dan Kemiskinan

Dalam banyak kasus korupsi, sebagian besar oknum yang terlibat adalah mereka yang memegang jabatan penting. Mereka yang menerima gaji dan fasilitas yang jauh dari kata cukup. Hal tersebut seolah menyampaikan pesan matinya nurani sekaligus menegaskan bahwa korupsi tidak selalu berbanding terbalik dengan penghasilan sah yang diperoleh. Maka ketika seorang menteri mengatakan bahwa korupsi marak karena penghasilan yang kurang sebagaimana dimuat oleh sebuah media online beberapa waktu lalu, sungguh dapat diperdebatkan.

Semoga kita menyadari pentingnya perubahan. Sebagai penyelenggara pemerintahan, mari terus berlomba memberikan layanan prima ---layanan yang cepat, mudah dan murah--- kepada segenap lapisan masyarakat tanpa membuat strata perbedaan. Sebaliknya, sebagai rakyat, mari untuk terus memantau kualitas layanan publik. Ketika menemukan layanan yang tidak sesuai prosedur agar tidak segan melaporkan kepada Lembaga Pengawas Layanan Publik atau kepada Tim Saber Pungli, jika hal tersebut terkait pungli, dan bukan justru ikut memberi imunitas terhadap suburnya praktik-praktik kotor tersebut. Yang tidak kalah penting, mari kita menjadikan nurani sebagai panglima dan terus membenahi kompetensi diri untuk memberikan layanan terbaik kepada rakyat.

Akselerasi posisi Provinsi Bengkulu dari Zona Merah ke Zona Hijau pada evaluasi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik oleh Ombudsman tahun 2016, sepatutnya membuat kita bangga. Upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu menempatkan reformasi birokrasi dalam lima program prioritas sepertinya menunjukkan hasil yang amat baik. Loncatan prestasi yang luar biasa tersebut, semoga menjadi titik awal perbaikan pelayanan publik, khususnya di lingkungan Provinsi Bengkulu. Semoga prestasi tersebut diikuti oleh pemerintah di Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Bengkulu sehingga memberi dampak yang jauh lebih luas. Harapannya jelas bermuara pada peningkatan kesejahteraan Rakyat Bengkulu, layaknya Nogales Utara.