"Antara Harapan dan Kontroversi: Komunikasi Politik Kabinet Baru 2024"

Komunikasi politik sangat penting dalam hubungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berbicara tentang politik melalui berbagai media massa pada pemilu 14 Februari 2024. Karena dinamika politik yang luar biasa dan peran penting media dalam penyebaran informasi, pemilu ini sangat menarik perhatian publik. Saat pemilu berlangsung, media massa menyebarkan berita, analisis, dan isu viral untuk mempengaruhi opini publik dan keputusan pemilih. Selain itu, mereka membentuk opini tentang pemilu dan pemerintahan baru serta mendukung visi para kandidat. Artikel ini membahas peran media, komunikasi politik di Indonesia setelah pemilu 2024, polarisasi politik, dan strategi untuk mempertahankan kepercayaan publik. Tema ini tidak boleh diabaikan karena komunikasi politik yang baik dapat membantu menciptakan persepsi publik yang baik tentang demokrasi.

Peran Media dalam Komunikasi Politik  

Luciana Pye Heryanto dan Shulhan (2013) menyatakan bahwa komunikasi dan politik sangat terkait satu sama lain, dan bahwa komunikasi adalah bagian penting dari politik. Glanoor menyatakan bahwa tidak ada politik, usaha bersama, atau komunikasi tanpanya. Selain itu, Pye menekankan bahwa istilah politik tidak relevan jika tidak ada jaringan komunikasi yang memperluas pilihan individu. Oleh karena itu, komunikasi memainkan peran penting dalam kelangsungan politik karena membantu membangun jaringan yang memungkinkan pengembangan dan penyebaran pilihan yang diperlukan dalam aktivitas politik (Syauket et al., 2024).

Komunikasi politik mencakup pemikiran politik di masyarakat, baik antar kelompok, lembaga, asosiasi, maupun di dalam pemerintahan. Almond dan Powell menyatakan bahwa komunikasi politik juga melakukan hal-hal seperti agregasi, artikulasi, rekrutmen, dan sosialisasi di dalam sistem politik. Saat ini, komunikasi politik sangat bergantung pada fungsi media sosial untuk menyampaikan pesan dengan cepat. Pemerintah sering menggunakan media sosial untuk membangun citra diri dan menjaga opini publik, dan mereka juga berfungsi sebagai sumber informasi mengenai perkembangan politik.

Walaupun begitu, ada kelemahan komunikasi politik dengan media sosial. Contohnya, bahkan di era modern, banyak masyarakat masih terpengaruh oleh berita palsu. Keadaan ini dapat menyebabkan konflik dan perpecahan masyarakat. Selain itu, efeknya meningkatkan kemungkinan serangan yang berupa fitnah dari pihak lawan politik. Konten atau gosip politik viral dapat menyerang seseorang atau kelompok partai. Agar mereka tidak merugikan partai politik selama pemilu, orang atau kelompok ini harus mewaspadai kelemahan ini. Para politisi sering menggunakan media sosial untuk kampanye, propaganda, dan demonstrasi. Personal branding menjadi acuan pemilih di zaman sekarang (Rizky et al., 2023).

Saat kampanye pemilu berlangsung, media sosial menjadi sangat penting untuk menyebarkan informasi positif dan negatif tentang partai politik dan kandidat presiden. Para politisi menggunakan media sosial untuk menarik perhatian pemilih, terutama pemuda. Di sini, teori media framing sangat penting karena media memengaruhi pandangan publik tentang masalah tertentu. Opini publik dan keputusan pemilih dapat dipengaruhi oleh berita tentang calon presiden.

Komunikasi Politik Pasca Pilpres 2024

Komunikasi politik memasuki fase baru yang lebih sulit setelah pemilihan presiden, yaitu fase pasca-pemilu. Untuk memenuhi janji-janji mereka selama kampanye dan memenuhi ekspektasi masyarakat, presiden terpilih dan kabinet barunya harus berhadapan dengan publik. Kabinet harus membangun kepercayaan publik dalam sorotan media karena masyarakat akan menilai kinerja mereka terkait masalah besar seperti kemiskinan, pengangguran, dan ekonomi. Media memainkan peran penting dalam menilai dan mengkritisi kebijakan serta menjembatani pemerintah dan masyarakat.

Media sosial akan terus menjadi tempat bagi orang-orang untuk menyuarakan pendapat mereka tentang bagaimana kebijakan dilaksanakan dan mengukur tingkat kepuasan rakyat. Komunikasi politik, bagaimanapun, tidak selalu mudah. Media dapat mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi jika dipengaruhi oleh kepentingan politik, mereka juga dapat menjadi alat propaganda. Meskipun media sosial memungkinkan orang untuk secara langsung berbicara dengan pemerintah, berita hoax juga dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi pandangan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga reputasi dan kredibilitasnya, pemerintah harus mengelola komunikasi politik dengan baik (Juditha & Darmawan, 2024).

Opini Publik dan Kontroversi Pasca Pemilu 2024

Kabinet Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan setelah pemilihan presiden dan pelantikan presiden baru. Karena kontroversi yang melibatkan beberapa menterinya, kinerjanya dari Oktober hingga Desember 2024 menjadi perhatian publik. Opinion publik dipengaruhi oleh peristiwa kontroversial, meskipun beberapa tindakan strategis telah diambil. Pada awalnya, survei LPI menunjukkan bahwa mayoritas orang senang dengan rencana Prabowo (Aulia, 2024). Publik menganggap upaya pemerintah untuk reformasi birokrasi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur sebagai awal yang baik.

Namun, karena munculnya beberapa kontroversi, optimisme ini mulai menghadapi tantangan. Setelah menjabat, beberapa menteri menunjukkan ketidakahlian dalam berkomunikasi dengan media, publik, dan wartawan. Hal ini terlihat dari pernyataan mereka yang dilontarkan ke media, yang telah memicu perdebatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakata Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa tragedi 1998 bukan merupakan pelanggaran HAM yang signifikan, yang menimbulkan kontroversi. Pernyataan ini menuai kecaman dari masyarakat dan pegiat HAM yang menganggapnya tidak sensitif terhadap keadilan dan sejarah.

Terlepas dari pernyataan sebelumnya, beberapa mentri juga membuat pernyataan yang tidak pantas. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengajukan anggaran tambahan sebesar 20 triliun untuk kementeriannya, yang telah menerima anggaran sebesar 64 miliar. Ini masuk akal untuk mendukung inisiatif penting untuk meningkatkan hak asasi manusia di Indonesia, seperti mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia. Anggaran tahun 2025 sudah ditetapkan, jadi tanggapan DPR terhadap pernyataan ini dianggap tidak penting (Alfarisi, 2024). Selain itu, Utusan Khusus Presiden untuk Kerukunan Umat Beragama, Gus Miftah, juga dikritik karena pernyataannya yang menghina seorang penjual es teh. Presiden Prabowo mengundurkan diri karena kontroversi ini pada Desember 2024, dan dia menganggapnya sebagai tanggung jawab moral (Oktaviani, 2024). Opini publik tentang kabinet baru menjadi semakin terpolarisasi setelah kontroversi ini muncul. Sementara para pengkritik menyarankan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam memilih pejabat publik, sebagian orang melihat pengunduran diri Gus Miftah sebagai tindakan yang tepat dari pemerintah.

Beberapa analis politik berpendapat bahwa dinamika ini menunjukkan bahwa pemerintahan baru menghadapi masalah komunikasi politik. Meskipun kabinet baru-baru ini mencoba menunjukkan transparansi dan komitmen terhadap masalah prioritas, mereka menghadapi kesulitan dalam menangani krisis yang melibatkan para menterinya. Kurangnya koordinasi dalam menyampaikan pesan kepada publik menyebabkan kritik terhadap tindakan pemerintah, yang menyebabkan kritik tambahan. Ketika masalah ini muncul, mereka dengan cepat menjadi topik diskusi publik dan digunakan oleh kelompok tertentu untuk meruntuhkan kredibilitas pemerintahan baru. Media massa, terutama platform digital seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik dan membuat kontroversi semakin viral dan diperbincangkan oleh banyak orang, yang menyebabkan persepsi publik menjadi lebih buruk. Selain itu, bias media memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.

Namun, pemerintah juga menunjukkan keberhasilannya dalam kinerjanya dengan melaporkan target yang telah mulai dicapai. Revitalisasi kawasan industri dan peningkatan konektivitas infrastruktur mendapat respons positif, yang menjanjikan efek jangka panjang pada ekonomi nasional (Yogatama, 2024).

Meskipun pemerintah telah melakukan hal-hal tersebut, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan publik yang telah rusak karena kontroversi. Untuk keberhasilan kabinet Prabowo di masa depan, diperlukan peningkatan koordinasi internal dan komunikasi yang lebih baik. Ini dibutuhkan untuk menghentikan berbagai pernyataan atau tindakan spekulatif dan mengurangi efek dari pernyataan-pernyataan ini. Publik berharap peristiwa yang telah terjadi akan mendorong pemerintah untuk menjadi lebih ahli dan efektif di tahun-tahun mendatang. Kabinet Prabowo memiliki kesempatan untuk meningkatkan kepercayaan dan mewujudkan visi yang dijanjikan untuk rakyat Indonesia.

Persepsi publik terhadap pemerintah dan kebijakannya dipengaruhi oleh teori media framing, yang menyatakan bahwa berbagai media menyoroti berbagai aspek suatu peristiwa. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus memahami dan mengkritik pembingkaian media jika mereka ingin menciptakan opini yang benar. Kontroversi yang terjadi antara anggota kabinet ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif. Pemerintah harus proaktif dalam mengidentifikasi masalah, memastikan informasi yang akurat dan transparan, dan bekerja sama dengan media untuk mempromosikan kinerja dan programnya..

Polarisasi Politik dan Implikasinya  

Polarisasi politik meningkat di media, terutama setelah pemilu 2024 berakhir. Baik kinerja kabinet baru maupun validitas hasil pemilu masih diperdebatkan oleh para pendukung kandidat. Situasi ini diperparah oleh pemberitaan yang tidak adil, yang menghalangi pemerintah untuk memperoleh legitimasi dan kepercayaan publik. Polirasi ini menyebabkan komunikasi pemerintah menjadi kurang efektif, di mana kritik seringkali disebabkan oleh kepentingan politik. Pemerintah harus mendorong diskusi terbuka dan membangun kisah persatuan dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif untuk mengatasi masalah ini.

Strategi Komunikasi Politik yang Efektif  

Untuk mempertahankan kepercayaan publik setelah pemilu, penting untuk melakukan komunikasi politik yang efektif. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

• Meningkatkan transparansi dengan memberikan informasi yang jelas tentang kebijakan dan Keputusan.
• Mengelola krisis dengan cepat melalui klarifikasi, yang penting untuk mengurangi spekulasi negatif.
• Optimalisasi media sosial memungkinkan komunikasi langsung dan umpan balik.
• Membangun cerita positif tentang keberhasilan program pemerintah membantu melawan berita negative.
• Melibatkan media tradisional sebagai mitra juga penting untuk menyampaikan pesan pemerintah secara akurat.

Kesimpulan

Hasil pemilu 2024 menunjukkan bahwa komunikasi politik sangat penting untuk pemerintahan, media, dan masyarakat Indonesia. Kabinet baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto setelah pemilu menghadapi banyak tantangan untuk memenuhi harapan masyarakat dan mempertahankan kepercayaan mereka.

Media massa digital dan tradisional berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Media, sebagai media informasi, memiliki kemampuan untuk menentukan persepsi publik dan menyebabkan disinformasi, yang pada gilirannya meningkatkan kesenjangan sosial dan politik. Sangat jelas bahwa media memiliki kemampuan untuk memengaruhi pilihan pemilih dan pendapat mereka, dan teori pembingkaian media menjelaskan bagaimana media menggunakan elemen tertentu dari masalah untuk membentuk persepsi publik.

Setelah insiden kontroversial yang melibatkan anggota kabinet, muncul tantangan yang mengurangi kepercayaan publik. Beberapa menteri mengkritik pernyataan yang dianggap tidak sensitif. Kontroversi dan kinerja pemerintah memengaruhi opini publik pasca-pemilu, menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan kerja sama internal untuk menangani situasi darurat.

Media yang bias memiliki potensi untuk memperburuk polarisasi politik, menyulitkan pemerintah untuk mendapatkan legitimasi. Oleh karena itu, narasi persatuan dan diskusi inklusif sangat penting. Tantangan komunikasi politik setelah pemilu beralih ke bagaimana pemerintah baru memperoleh kepercayaan publik dan memenuhi janji-janji kampanye.

Pemerintah harus menggunakan media sosial, mengelola krisis, meningkatkan transparansi, dan membangun cerita positif untuk berkomunikasi. Kemampuan kabinet Prabowo untuk berkomunikasi secara efektif dan menanggapi masalah yang ada adalah kunci keberhasilan mereka dalam membangun kepercayaan publik. Komunikasi politik yang efektif dapat meningkatkan stabilitas politik, meningkatkan dukungan publik, dan memperkuat legitimasi pemerintah.

Daftar Pustaka

Alfarisi, T. (2024). Raport Kinerja Satu Minggu Kabinet Prabowo: Banyak Menteri Sedikit Esensi. Diakses dari https://lpmopini.online/raport-kinerja-satu-minggu-kabinet-prabowo-banyak-menteri-sedikit-esensi.

Aulia, M.R. (2024). Survei LPI: Mayoritas Publik Percaya Program Kerja Prabowo Bikin Indonesia Lebih Baik. Diakses dari https://www.metrotvnews.com/read/KRXC5LEa-survei-lpi-mayoritas-publik-percaya-program-kerja-prabowo-bikin-indonesia-lebih-baik.

Juditha, C., & Darmawan, J.J. (2024). Komunikasi Politik Terkait Hoaks Pada Pemilu Presiden 2024. JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA. DOI: 10.17933/jskm.2024.5682.

Oktaviani, S. (2024). Kaleidoskop 2024: Gebrakan Kontroversial Menteri-Menteri Prabowo, Ada Yusril hingga Gus Miftah. Diakses dari https://video.tribunnews.com/view/787534/kaleidoskop-2024-gebrakan-kontroversial-menteri-menteri-prabowo-ada-yusril-hingga-gus-miftah.

Rizky, A.T.J., Harris, E.A., & Soekarno, Z.P. (2023). Analisis Komunikasi Politik Prabowo Subianto Di Media Sosial Menjelang Kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial.

Syauket, A., Indriasari, R., Prayitno, R.B., Mendrofa, D.E.K., & Cabui, C.E. (2024). Komunikasi Politik Pemerintahan. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Yogatama, B.K. (2024). Janji Revitalisasi Industri dari SBY, Jokowi, hingga Prabowo. Diakses dari https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/10/20/janji-revitalisasi-industri-para-presiden-baru?utm_source=chatgpt.com.