Gerakan Moral Kampus dan Praktik Politik "Pork Barrel" Jokowi

Ibarat bola salju yang terus menggelinding semakin besar, gelombang petisi sebagai gerakan moral kampus dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta terus bergerak. Pergerakan alamiah ini sebagai reaksi kecemasan atas kecenderungan penyelenggaraan praktik sekelompok elit pemerintah yang jauh dari substansi dan prinsip demokrasi Pancasila.

Gerakan moral dari kampus yang didukung oleh sivitas akademik ini mengingatkan kita pada gelombang gerakan mahasiswa yang diawali tahun 1997 sampai puncaknya pada tanggal 21 Mei 1998 saat Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah berkuasa 32 tahun. Pembacaan "Petisi Bulaksumur" pada tanggal 31 Januari 2024 telah menginspirasi dan memanggil para guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni dari Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 1 Februari 2024 untuk mengekspresikan seruan moral yang disusul oleh berbagai perguruan tinggi.

Fenomena "snowball effect" gerakan moral kampus ini tentu membuat cemas elit politik di Istana. Berbagai upaya dilakukan untuk meredam perguliran bola salju gerakan moral untuk mengingatkan pentingnya penghormatan atas etika dan moral demokrasi. Petisi Bulaksumur sebagai pionir gerakan moral sivitas akademika itu disusun sebagai seruan moral sivitas akademika yang memiliki "moral obligation" baik secara individu maupun secara kolektif.

Fenomena politik Indonesia mutakhir ini, terjadi selain sebagai sebuah reaksi kekecewaan atas perilaku elit politik, namun juga sebagai reaksi keterkejutan atas perilaku presiden yang nampak semakin tidak bisa menjaga integritas etika dan moral. Sikap untuk menjaga imparsialitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 secara LUBER dan JURDIL semakin diabaikan. Pernyataan sikap berupa petisi maupun seruan moral ini, jauh dari kepentingan politik elektoral. Komunikasi politik istana untuk merespon gerakan moral ini, justru nampak semakin kacau.

Menjadi Sosok Antagonis
Terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada pilpres 2014 dan 2019 dengan tingkat popularitas tinggi, membuat UGM sebagai almameternya merasa mendapatkan berkat terbaik. Namun saat akhir 2023,  ketika Jokowi mengabaikan pencalonan Gibran sebagai Wapres, sebagian sivitas akademika UGM mulai memandang Jokowi sebagai sosok antagonis.

Persoalan mal praktik Tata Negara di Indonesia, menjadi banyak sorotan dan pertanyaan oleh para pakar hukum tata negara, yang dipicu dengan keputusan MKMK tentang pelanggaran etik berat MK atas putusan MK no:90. Persoalan hukum tata negara ini semakin blunder, saat Jokowi menyatakan secara terbuka melalui media masa di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi. Pesan bahwa Presiden boleh kampanye dan memihak, tanpa menyebutkan prasyarat formil yang harus dipenuhi misalnya cuti saat kampanye, menimbulkan kontroversi publik.

Komunikasi Politik yang Buruk
Jokowi dan Tim-nya yang juga alumni UGM semestinya introspeksi atas teguran kasih "civitas academica". Namun,  sesudah petisi Bulaksumur keluar, pihak istana justru nampak menuduh bahwa ada upaya mengorkestrasi narasi tertentu untuk kepentingan politik elektoral. Komunikasi politik demikian yang nampak defensif justru akan kontraproduktif. 

Jurgen Habermas dalam bukunya Theory of Communicative Action (1988), menyampaikan bahwa membangun demokrasi memerlukan kemampuan komunikasi politik yang kuat.  Habermas membayangkan kemampuan komunikasi politik ideal akan menimbulkan dialog antara elit politik sebagai penyampai pesan komunikasi dan rakyat secara terbuka, jujur, dan setara. 

Dalam hal menjaga komunikasi politik dialogis ini, ada tiga cara menguji keabsahan pesan politik kepada publik yang ditawarkan Habermas. Ketiga cara tersebut adalah menguji kejelasan arti pesan, menguji kesungguhan maksud pesan, dan menguji kebenaran faktual. Mestinya komunikasi politik yang harus dilakukan oleh istana mengikuti kaidah komunikasi politik yang baik seperti diungkap Habermas.

Praktik Politik Pork Barrel
Salah satu hal yang mencolok mata publik adalah kegiatan pembagian sembako oleh Jokowi mendekati Pemilu 2024. Praktik penggunaan APBN untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang diharapkan akan memilih kandidat tertentu sebagai imbalannya sering disebut sebagai praktik politik "Pork Barrel". 

Terminologi "Pork Barrel" (Tong Babi) populer di Amerika pada tahun 1870-an, dimana para politisi menyimpan daging babi di tong secara sembunyi-sembunyi untuk dibagikan kepada rakyat di daerah tertentu agar memilih para politisi tersebut. 

Penyebutan "Pork" menjadi hal yang umum di Kongres, dan istilah ini semakin dipopulerkan oleh artikel tahun 1919 oleh Chester Collins Maxey di National Municipal Review, yang melaporkan tindakan legislatif tertentu yang dikenal oleh anggota Kongres sebagai "uang kertas pork barrel". 

Praktik "Pork Barrel" terjadi secara masif sebelum Perang Saudara dimana politisi  memberikan budak satu tong daging babi asin sebagai hadiah dan mengharuskan mereka bersaing satu sama lain untuk mendapatkan bagian dari pemberian tersebut. Satu tong daging babi asin adalah makanan yang umum digunakan oleh satu keluarga pada abad ke-19, dan dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan finansial keluarga.

Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Iriana Jokowi ke Lapangan Sepak Bola Klumpit Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin (22/1/2024) untuk memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP), patut diduga merupakan praktik politik "Pork Barrel". 

Kontroversi soal hal tersebut tentu memiliki kompleksitas yang diakibatkan oleh posisi Gibran sebagai Cawapres 2024. Semestinya, Jokowi menjaga untuk tidak perlu turun sendiri ke lapangan memastikan penyaluran bantuan cadangan beras ke rakyat. Praktik demikian akan menguatkan persepsi publik bahwa presiden melakukan praktik politik "Pork Barrel". 

Bagaimana para cendekiawan dan rohaniwan di Indonesia bisa berdiam menahan diri demi melihat perilaku politik yang jauh dari prinsip demokrasi Pancasila. Bantuan sosial yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin di Indonesia pada awal 2024  berdasarkan Buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2024, direncanakan sebesar Rp 79,19 triliun.

Bantuan Sosial Pemerintah 
BLT El Nino, untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Adapun, nilainya mencapai Rp 400.000 per KPM. Bansos Beras bantuan pangan beras 10 kilogram

PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. PKH kesehatan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar Rp3 juta per tahun. PKH untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk tujuan kesejahteraan, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas akan menerima Rp2,4 juta per tahun.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.

Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan

Dulu bantuan ini namanya program raskin. Kemudian penyaluran raskin diganti menggunakan kartu elektronik. Kartu ini bisa digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan gizi seimbang, bukan hanya karbohidrat, melainkan juga protein.

Program Indonesia Pintar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) akan berlanjut pada 2024. Dari catatan Kemendikbudristek, alokasi PIP tahun 2024 ditujukan untuk 18,59 juta SD, SMP, SMA/SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp 1 juta pada 2023, menjadi Rp 1,8 juta pada tahun ini.

Bantuan sosial di atas tentu baik untuk mengatasi krisis pangan dan energi bagi masyarakat kurang mampu. Namun akibat hubungan keluarga Presiden dengan Gibran sebagai Cawapres 2024, berbagai kegiatan bantuan sosial yang baik tersebut menjadi buruk jika tidak dilakukan selaras dengan standar moral dan etika umum. 

Praktik politik "Pork Barrel" di tahun 2024 ini menjadi salah satu potensi besar delegitimasi Pemilu. Perhatikan dan dengarkanlah seruan moral dari gerakan menegakkan demokrasi Pancasila di Indonesia.