Ironi Miskin Tapi Bahagia di DIY, Cambuk Reformasi Birokrasi

IPM menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat di suatu negara secara komprehensif yang melibatkan berbagai dimensi. Adapun pengukuran IPM di Indonesia menggunakan 3 dimensi yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Tiap dimensi kemudian juga dijabarkan dengan indikatornya masing-masing. Umur panjang dan hidup sehat dihitung berdasarkan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan dihitung berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita.

Kemiskinan sebagai Cambuk Reformasi Birokrasi 

Fakta kemiskinan sebetulnya perlu menjadi cambuk reformasi birokrasi di pemda DIY dan serta 4 Kabupaten dan Kota Yogyakarta untuk melakukan perubahan mendasar. Perubahan mendasar tersebut adalah perubahan mindset dari "Mindset Pangreh Praja"  atau birokrasi yang dilayani kepada "Mindset Pamong Projo" yaitu birokrasi yang melayani. Mindset birokrasi yang melayani akan membawa perubahan orientasi dari kerja ke kinerja. Sikap (attitude) melayani ini tentu membutuhkan etos yang akan membentuk budaya birokrasi sebagai pelayan publik. Etos birokrasi di lingkungan PEMDA DIY disimbolkan melalui akronim SATRIYA.
SATRIYA dimaknai sebagai watak ksatria yaitu sikap memegang teguh ajaran moral : sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab). Semangat "golong gilig" yang artinya semangat persatuan kesatuan antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia. Sifat atau watak inilah yang harus menjiwai seorang aparatur dalam menjalankan tugasnya. SATRIYA juga merupakan akronim  dari : Selaras, Akal budi Luhur, Teladan-keteladanan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, serta Ahli-profesional. Masing-masing hal itu merupakan butir-butir dari falsafah Hamemayu Hayuning Bawana yang memiliki makna dan pengertian luhur. Reformasi Birokrasi perlu cambuk yang akan membentuk Birokrasi Berkelas Dunia pada Tahun 2025 sesuai roadmap yang ada. Penghargaan dan capaian administrasi SAKIP dan RB harus dimaknai sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi dengan membentuk attitude dan kultur birokrasi berkelas dunia yang berorientasi pada pelayanan publik prima. 

Inovasi dan Terobosan Pengentasan Kemiskinan 

Pengentasan kemiskinan membutuhkan banyak terobosan yang saat ini sedang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Visi Bapak Gubernur dalam RPJMD DIY tahun 2022-2027 dikemas dalam Lima Kemuliaan yang disebut Pancamulia.  Ada tiga hal yang saling terkait dan menjadi prioritas perhatian yakni kawasan selatan, reformasi kelurahan, dan teknologi informasi.

Visi tersebut diturunkan dalam empat misi, yakni pertama, mereformasi kelurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan warga, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan atau pengelolaan sumber daya setempat. Ketiga, meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Keempat, melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Berbagai program inovasi pengentasan kemiskinan perlu didorong dengan memprioritaskan wilayah selatan DIY sebagai subyek prioritas pembangunan. Sinergi pendidikan, kebudayaan dan pariwisata perlu dirumuskan dalam bentuk program pemberdayaan dan transformasi sosial melalui agenda reformasi kelurahan sebagai basis pembangunan yang holistik.