Tetapi sumber pendanaan UBI bisa pula dipadukan dengan Sovereign Wealth Fund (SWF), mekanisme penciptaan dana abadi negara. Negara (bukan pemerintah sebab biasanya ditangani Bank Sentral) menginvestasikan dana pada instrumen-instrumen menguntungkan dalam jangka panjang hingga jumlahnya terus terakumulasi dan kelak mencapai skala yang pendapatan bunganya cukup untuk membiayai pengeluaran rutin seperti UBI ini.
Mungkinkah Indonesia kelak menerapkannya?
Pertanyaan ini perlu dipisahkan antara bisa dan mau.
Kalau bisa atau tidak, pasti bisa, hanya tentu saja bukan sekarang. Yang jelas, jika negara lain bisa, kitapun pasti bisa.
Spanyol, yang pada Mei ini akan menerapkan UBI, sudah bukan lagi negara kaya. Dibandingkan negara Eropa lain (seperti Jerman dan Inggris), Spanyol tergolong miskin. Nyatanya mereka mau dan mampu menerapkan UBI.
Karena itu pertanyaan terpenting sebenarnya adalah apakah pemerintah yang berkuasa memiliki political will untuk menerapkan UBI?
Ada yang berpendapat, Spayol mau menerapkan UBI karena pemerintahannya dikuasai kalangan sosialis.
Sekadar catatan, sebelum diterapkan secara nasional Mei ini (menurut rencana), sudah sejak 2016 Spanyol menerapkan UBI di tingkat kota (di A Coruna) dan wilayah otonomi Andalusia yang dikuasi partai kiri Podemos.
Pada pemilu November 2019, aliansi kiri yang dibentuk Partai Buruh Sosialis Spanyol dan Podemos sepakat menjadikan penerapan UBI sebagai platform aliansi mereka.
Tetapi seperti sudah disinggung sebelumnya, UBI bukanlah program khas kaum sosialis. Sebagian ekonom pendukung UBI justru merupakan dedengkot pendukung hardcore neoliberalisme seperti tokoh anarkis kanan Frederik Hayek yang merupakan Bapak Neoliberal itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dipandang sebagai emak-nya neoliberalisme di Indonesia juga tidak menolak konsep UBI.