Ketika mutualisme ilegal ini berlangsung jangka panjang, rezim shadow state terbentuk. Interupsi, debat, orasi indah dalam sidang DPRD sekedar dagelan, karena keputusan telah dibuat dalam rapat gelap elit birokrat, ketua partai, pengusaha, dan gembong kriminal. Sebuah negara klandestin berjalan di balik sandiwara rutinitas palsu negara formal.
Dengan demikian, maka gagal sudah argumentasi ketua DPR Bambang Soesatyo bahwa pilkada oleh DPRD akan meminimalisir korupsi kepala daerah dan menekan money politics.
Pilkada oleh DPRD tidak mencegah money politics. Ia hanya melokasikasi money politics, dari door to door di tengah masyarakat menjadi tertutup dalam pertemuan-pertemuan rahasia cakada-cukong-anggota DPRD-Ketua Parpol.
Jadi, pertahankan pemilukada atau membiarkan shadow state menguat?
***
Tilaria Padika
Timor, 15/03/2018
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
