Mohon tunggu...
Thurneysen Simanjuntak
Thurneysen Simanjuntak Mohon Tunggu... Guru - Nomine Kompasiana Awards 2022 (Kategori Best Teacher), Pendidik, Pegiat Literasi, serta Peraih 70++ Penghargaan Menulis.

www.thurneysensimanjuntak.com

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

LPSK Bagai Oase bagi Saksi dan Korban

11 November 2018   21:55 Diperbarui: 12 November 2018   07:27 817
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber : IG @infolpsk

Kebenaran dan keadilan akan tersembunyi dan terbungkus rapi ketika tidak seorang pun mendukung korban dan saksi untuk membukanya (Thurneysen)

Pagi itu, seorang siswa menghampiriku. Kemudian mencoba menyampaikan sebuah informasi. Singkatnya, ada seorang temannya yang dicurigai ingin menyontek saat ujian. Menurutnya, orang tersebut layak dicurigai berdasarkan pengamatan dan pengalamannya.

Tentu tidak sepenuhnya 100% mempercayai informasi tersebut tanpa pembuktian, tetapi tidak pula mengabaikan informasi yang disampaikan itu. Setidaknya dengan informasi tersebut, dapat dijadikan sinyal untuk lebih fokus dalam mengawasi ujian yang akan dilangsungkan.

Selain itu, hal penting lainnya yang dapat dipetik dari peristiwa itu, bahwa masih ada siswa yang memiliki rasa peduli lingkungan sosialnya serta menginginkan kujujuran tetap dijunjung tinggi oleh teman-temannya.

Menurut hemat saya, ketika seorang siswa berani melaporkan suatu pelanggaran atau penyimpangan yang dicurigai, sepatutnya guru harus memberi apresiasi dan jaminan rasa aman. Kemudian didorong dan diajarkan terus agar sejak dini menjadi seorang anak pemberani dalam bersaksi dan mengungkap hal-hal yang tidak benar disekitarnya.

Dengan demikian, semangat tersebut menjadi pintu masuk baginya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan hingga masa depannya ketika sudah terjun di masyarakat.

**

Jika melihat masyarakat tempat kita tinggal, sesungguhnya banyak kejahatan dan ketidakadilan terjadi karena ada pembiaran. Bahkan tidak sedikit pula diakibatkan karena para saksi dan korban memilih diam dengan berbagai alasan.

Mungkin, merasa sungkan membeberkan pelecehan yang dialaminya karena dianggap sebagai aib bagi diri atau keluarganya. Atau mungkin karena pelakunya berasal dari lingkup keluarga sendiri. Kemudian, ada pula korban atau orang yang menyaksikan tindakan kejahatan mengalami ketakutan karena ada ancaman, intimidasi, bahkan teror dari pelaku kejahatan.

Kembali mengingatkan melalui pembuka tulisan ini bahwa "Kebenaran dan keadilan akan tersembunyi dan terbungkus rapi ketika tidak seorang pun mendukung korban dan saksi untuk membukanya".

Jadi, ketika korban dan saksi tidak berani membuka dan mengungkapkan tabir kejahatan, maka peran masyarakat penting untuk membangkitkan keberanian mereka. Jika tidak, maka kejahatan yang dibiarkan hari ini, sesungguhnya adalah "raksasa" kejahatan masa yang akan datang.

Untuk itu, masyarakat pun harus semakin melek dengan perkembangan regulasi serta sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melindungi para saksi dan korban kejahatan. Misalnya, melek dengan keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Undang Undang No.31 Tahun 2014 sebagai payung hukumnya.

Dalam Undang Undang tersebut, sangat jelas disampaikan bahwa adanya jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.

Nah, sebelum kita lanjutkan, kita perlu menyamakan persepsi secara bersama, sesungguhnya siapa yang dimaksud dengan saksi dan korban tersebut?

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. (Pasal pasal 1 ayat 1).

Sementara korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (Pasal pasal 1 ayat 3).

Adapun yang menjadi hak dari saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat pada pasal 5 ayat 1 yakni:

(a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (c) memberikan keterangan tanpa tekanan; (d) mendapat penerjemah; (e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; (g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; (h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; (i) dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; (k) mendapat tempat kediaman sementara; (l) mendapat tempat kediaman baru; (m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (n) mendapat nasihat hukum; (o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau (p) mendapat pendampingan.

Sumber : IG @infolpsk
Sumber : IG @infolpsk
Atau jika kita baca pasal-pasal berikutnya di Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tersebut, maka ada beberapa jenis lain yang menjadi jenis perlindungan yang diberikan oleh LPSK, seperti infografis yang tertera di atas.

Dengan hak-hak tersebut, maka saksi dan korban serta masyarakat luas harusnya semakin berani menyatakan kebenaran dan menjunjung keadilan. Dengan demikian masyarakat pun dapat hidup lebih aman dan nyaman.

LPSK Satu Dasawarsa

Sepuluh tahun sudah LPSK hadir di negeri ini, terlihat semakin dibutuhkan fungsi dan perannya. Tanpa LPSK, bisa kita bayangkan bagaimana nasib para korban kejahatan. Mereka bagaikan hidup di padang gurun yang merindukan oase demi memuaskan "dahaga kebenaran dan keadilan" yang menyiksa batin mereka.

Sepuluh tahun bukan waktu yang panjang dan bukan pula waktu yang singkat. Mungkin masih ada yang belum mengenal dan merasakan kehadirannya. Tapi yakinlah, kehadirannya adalah jaminan bagi para saksi dan korban. Tandanya bahwa saksi dan korban tidak berdiri sendiri merasakan kepiluannya.

Tanpa terasa, kepemimpinan LPSK periode berjalan pun akan berakhir. Kemudian kepemimpinan baru untuk periode berikutnya 2018-2023 akan segera hadir. Masyarakat berharap kepemimpinan ini akan semakin optimal dalam melindungi saksi dan korban.

Masyarakat pun harus lebih optimis dan membuka diri dengan kehadiran LPSK, kemudian bersinergi demi terwujudnya nilai-nilai kebenaran dan keadilan, demi rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat.

Akhirnya, selamat melayani dan mengabdi LPSK untuk bangsa dan negeri ini.

___________

Sumber Referensi :

UU No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Share Link :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156927380593140&id=687993139

https://twitter.com/ThaddiusStak/status/1061780173484244992

https://www.instagram.com/p/BqD2PEygt5A/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=mfztpdethhi5

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun