Raffi Ahmad, Selebriti yang Menembus Batasan Dunia Politik Tanah Air

Adik Raffi, Nisya Ahmad, baru saja dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meski sebelumnya tidak mendapatkan cukup suara dalam Pemilu 2024. Pelantikan Nisya menjadi sorotan karena ia meraih kursi DPRD setelah pesaingnya, Thoriqoh Nashrullah Fitriyah, mengundurkan diri. Pelantikan ini memicu perhatian publik, terutama Nikita Mirzani, yang secara langsung melontarkan kritik tajam terhadap Nisya. Nikita mempertanyakan apa yang bisa diberikan Nisya sebagai pejabat publik, kualitas dan kapasitas seorang anggota dewan dalam menjalankan tugasnya.

Pelantikan Nisya Ahmad sebagai DPRD. sumber gambar: Okezone

Sebelumnya, Raffi Ahmad diketahui menerima gelar doktor kehormatan atau doctor honoris causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM). Gelar ini diberikan di bidang event management and global digital development, yang diumumkan lulus pada 24 Agustus 2024 di Bangkok, Thailand. Pemberian gelar ini dianggap sebagai bentuk penghargaan atas raihan dan kontribusi Raffi di industri hiburan serta bisnis digital. 

Namun, warganet dan publik mulai mempertanyakan keabsahan dan kredibilitas dari institusi yang memberikan gelar tersebut. Polemik jadi semakin ramai ketika sejumlah pihak menelusuri kredibitlitas UIPM sebagai instansi akademik yang memiliki hak pemberian gelar,

Pemberian gelar doktor kehormatan kepada Raffi Ahmad adalah fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial saat ini. Di satu sisi, Raffi Ahmad telah berhasil membangun kerajaan bisnis melalui RANS Entertainment, yang mencakup berbagai bidang seperti hiburan, olahraga, hingga ekonomi digital. Dari perspektif ini, gelar kehormatan yang diberikan kepadanya bisa dianggap sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian luar biasa di dunia kreatif dan manajerial. 

Gelar honoris causa sering kali diberikan kepada individu yang memiliki kontribusi signifikan di luar akademik, sehingga pada dasarnya, Raffi memenuhi kriteria sebagai penerima. Namun, yang menjadi persoalan adalah kredibilitas dari institusi yang memberikan gelar tersebut. Universal Institute of Professional Management (UIPM) menjadi perhatian karena banyak pihak yang menganggap bahwa institusi ini tidak memiliki legitimasi akademik yang jelas.

 Masyarakat yang merasa janggal, mulai menelusuri terkait keberadaan fisik dan status legalitas universitas tersebut. Penelusuran dimulai oleh mahasiswa doktoral di Chulalongkorn University, Niar Ibrahim Rose, serta investigasi media seperti Tempo, menemukan bahwa tidak ada kampus fisik UIPM di Bangkok maupun di lokasi lain yang disebutkan. Hal ini semakin membuat masyarakat yang ragu menjadi gaduh terhadap keabsahan status universitas tersebut, yang tentunya berdampak pada validitas gelar yang diberikan.

Jika dilihat dari sisi akademik, pemberian gelar kehormatan bukanlah hal yang seharusnya dilakukan dengan sembarangan. Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjaga integritas akademis mereka. Gelar akademik, terutama yang berbasis kehormatan, harus memiliki dasar yang kuat dan tidak hanya sekedar formalitas atau sarana promosi bagi lembaga maupun penerima. 

Dalam konteks ini, wajar jika publik meragukan apakah UIPM memenuhi standar tersebut, mengingat adanya indikasi bahwa universitas tersebut beroperasi tanpa izin resmi dan tanpa aktivitas akademik yang memadai.

Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan bagaimana sosok selebritas diangkat menjadi simbol kesuksesan, tidak hanya di dunia hiburan tetapi juga dalam konteks bisnis, politik, dan bahkan pendidikan. Popularitas sering kali menjadi modal yang lebih kuat daripada kemampuan teknis atau intelektual, yang dalam kasus Raffi Ahmad terlihat dari berbagai posisi strategis yang dia pegang, seperti Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan ketua tim pemenangan dalam berbagai ajang politik.

Kedudukan Raffi dalam posisi-posisi penting ini tentu tidak bisa dipisahkan dari popularitasnya sebagai figur publik. Popularitas ini memberi akses dan pengaruh yang luas, yang sering kali dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik itu institusi pendidikan, partai politik, atau organisasi bisnis, untuk menarik perhatian massa.