Oleh karena banyak masalah, maka hukum bisa digunakan dalam waktu-waktu tertentu menekan pihak-pihak tertentu bila di rasa perlu. Sebutlah misalnya kasus Habib Rizieq, dengan mudah ditemukan adanya pelanggaran hukum di dalam diri Habib Rizieq, maka mudah bagi Yasonna Laoly mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan imigrasi misalnya.
Apakah itu salah? Tidak, karena memang ada ruang penegakan hukum disana. Tetapi sebagai pengamat, bisa juga disimpulkan orang, langkah-langkah terhadap Habib Rizieq kategori politisasi hukum.
Dan bila PDIP misalnya mendapatkan posisi di bidang Menhukam ini lebih lama misal hingga 4 periode, maka kita bisa bayangkan betapa kuatnya pengaruh PDIP di bidang ini dan itu tidak bagus bagi demokrasi. Sebab suatu saat bisa disalahgunakan sebagaimana dulu kita saksikan peran Dwifungsi ABRI di era Orde Baru.
Meski Jaksa Agung S.T Burhanudin dianggap dari kalangan Karir (professional), tetapi orang tak boleh disalahkan bila itu juga dikaitkan dengan PDIP, mengingat Jaksa Agung sekarang adalah Adek Kandung dari T. B. Hasanuddin (PDIP). Lagi-lagi posisi Hukum, erat kaitannya dengan PDIP.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, adalah juga bagian dari scenario untuk membuat kokoh rezim PDIP, paling tidak bila tidak ada pengakuan, maka Tito Karnavian tidak bisa dipisahkan dari Jokowi.
Artinya bila Tito Karnavian bukan orang PDIP, maka paling tidak orangnya Jokowi. Menteri Dalam Negeri ini sangat besar peran dan kontribusinya dalam mengelola Pemerintah Daerah, pun mengurusi regulasi yang berhubungan dengan Pileg dan Pilpres. Kebijakan-kebijakan Mendagri tentu akan sepengetahuan Jokowi (PDIP) sebagai atasannya.
Selain itu, Posisi lingkungan Istana Presiden tentulah dipenuhi orang-orang PDIP atau paling tidak, orang-orangnya Presiden Jokowi. Seskab dan Setneg adalah 2 jabatan yang dipegang oleh PDIP dan orangnya Jokowi. Artinya,rahasia-rahasia Negara selama 10 tahun ini, persis berada ditangan mereka.
Lebih lebar lagi, Budi Gunawan, Kabin adalah juga orang dekat Ibu Megawati dan itu sudah menjadi rahasia umum. Meski BIN diperuntukkan untuk menunjang kebutuhan Presiden, tetapi yang namanya politik itu, tetap bekerja dalam sunyi untuk tujuan tertentu.
Selain dari pusat, politik pilkada yang dimulai 09 desember 2020 ini juga sudah dirancang sedemikian rupa untuk memperkuat rezim PDIP, bisa terlihat misalnya dari beberapa Anak dan Menantu para pejabat teras PDIP yang maju dalam pilkada tahun 2020 ini semisal Gibran Rakabuming di Solo.
Ada juga bobby Nasution di medan. Demikian juga di Jawa Timur ada anak dari Pramono Anung yang maju pilkada. Hebatnya, PDIP sepertinya menggandeng Gerindra untuk memperkuat rezim PDIP ini, bisa terkonfirmasi dari rekomendasi yang mereka lakukan di berbagai daerah. PDIP dan Gerindra saling membantu kader untuk terjun di pilkada.
Bila proyek pilkada ini, banyak dimenangkan oleh PDIP maka klop sudah berbagai scenario itu untuk terus memperkuat rezim PDIP di masa yang akan datang. Sebagai pemilih setia PDIP sejak era Reformasi, saya senang akan pencapaian itu.
