Mohon tunggu...
Thomson Cyrus
Thomson Cyrus Mohon Tunggu... Wiraswasta - Wiraswasta, blogger, vlogger

Untuk Kerjasama, Bisa hub Kontak Email : thomsoncyrus74@gmail.com DM IG : @thomsoncyrus74

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Membedah Strategi PDIP Membangun Rezim PDIP yang Kuat

14 September 2020   14:08 Diperbarui: 14 September 2020   14:19 560
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber Gambar : jateng.tribunnews.com

Kebanyakan elite politik sekarang hanya memikirkan bagaimana agar partainya menang lalu berkuasa lebih lama. Oleh sebab itu, akhirnya elite politik berupaya untuk membangun jaringan memenangkan partainya baik di pilkada maupun dalam pileg dan pilpres.

Para elite politik sudah melupakan, mengapa terjadi Reformasi? Reformasi terjadi untuk menumbangkan rezim Orde Baru yang terlalu lama berkuasa. Salah satu pelaku sejarah itu masih memimpin partai PDIP hingga kini, Megawati Soekarnoputri.

Namun di sisi lain, sebagai Ketum partai PDIP, Megawati juga punya tujuan yang sama, Bagaimana agar PDIP bisa menang di Pemilu yang akan datang, tentu juga dengan waktu yang lebih lama.

Dulu, orang menyadari bahwa rezim yang terlalu lama berkuasa akan melahirkan tirani bagi warganya. Tetapi karena godaan kekuasaan, Rezim PDIP yang pernah merasakan sakitnya ditindas rezim yang lama berkuasa pun mulai kita cium ingin membangun rezim yang lebih lama berkuasa di Indonesia ini. Dapat kita lihat dari beberapa hal yang saya sebutkan di bawah ini. Sadar atau tidak kita sadari, itulah nanti yang akan terjadi.

Pertama, bila kita mengamati Kursi Menteri yang diambil oleh PDIP di Kabinet Jokowi, maka disana kita bisa mencium areal yang mereka sasar adalah yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia dan Hukum. Artinya, PDIP focus pada orang, PDIP focus pada membangun jaringan di pemerintahan.

Mari kita lihat ya!

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo, segala aturan dan peraturan serta rekruitmen ASN tentulah berada di bawah naungan Tjahjo Kumolo.

Meski banyak embel-embel profesionalisme dalam recruitment ASN, tetapi yang namanya titip menitip dalam proses rekruitmen di tubuh ASN belum bisa dihilangkan,artinya di ruang ini, ada ruang untuk membangun rezim dan itulah yang dilakukan Orde Baru di masa lalu. 

Membangun rezim Orde Baru lewat penguasaan PNS dan ABRI hingga ke level daerah. Dalam konteks ini, secara halus PDIP ingin membangun rezim lewat jaringan ASN.

Dua periode PDIP dapat jatah Menteri Hukum dan HAM, dengan Menteri yang sama Yasonna Laoly. Mengapa PDIP mengincar posisi ini? Mengapa tidak Menteri yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam semisal Menteri Pertanian, Menteri KKP atau Menteri ESDM misalnya? Apakah Jokowi tidak memberikan mereka Sektor SDA yang tentu banyak uang di sana.

Menurut hemat saya ,PDIP lah yang menginginkan Posisi Menhukam. Mengapa? Lagi-lagi posisi ini berhubungan langsung dengan manusia. Di Indonesia ini, masalah terbesar adalah penegakan hukum, itu artinya di bidang hukum ada begitu banyak masalah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun