Target Kemiskinan Ekstrim Nol Persen Tahun 2024, Terlalu Ambisius?

 

 

Pemerintah targetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024. Melalui Sri Mulyani, Menteri keuangan, dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan fokus jangka pendek pemerintah.

Pieter Abdullah sebagai direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam mengatakan bahwa target tersebut terlalu ambisius dan perlu keajaiban untuk mewujudkannya.

Pieter mengutip data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2021, di mana tingkat kemiskinan ekstrem secara nasional sekitar 2,14 persen, selanjutnya menurun menjadi 2,04 persen pada 2022.

Dalam periode satu tahun dari 2021 ke 2022, penurunan kemiskinan ekstrem hanya 0,1 persen. Sehingga bagaimana mungkin menurunkan 2,04 persen ke angka nol persen dalam kurun waktu satu tahun? Lantas bagaimana pemerintah bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2024?

Apa itu kemiskinan ekstrem

Dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan warga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, sanitasi layak, air bersih, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Jika mengacu pada data BPS pada tahun 2021, rakyat yang masuk kategori miskin ekstrem jika mempunyai pengeluaran di bawah Rp 10.739/orang/hari atau sebesar Rp 322.170/orang/bulan.

Sehingga apabila dalam satu keluarga terdapat 4 orang (bapak, ibu dan 2 orang anak), mempunyai kesanggupan memenuhi pengeluaran sama atau di bawah Rp 1.288.680/bulan maka masuk dalam kategori miskin ekstrem.

 

Program pemerintah untuk mewujudkan kemiskinan ekstrem nol persen

Diketahui bahwa regulasi agar fokus jangka pendek kemiskinan ekstrem nol persen terwujud yaitu adanya Inpres Nomor 4 tahun 2022. Di dalam aturan tersebut telah memberi amanat kepada 22 kementerian dan 6 lembaga.

Ada kegiatan kunci yang dilakukan pemerintah untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, yaitu:

1. Bantuan sosial dan subsidi yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran

2. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan

3. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar agar mengurangi  jumlah kantong kemiskinan.

Lantas apakah program ini akan berhasil?

Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) menyebutkan terdapat 5,6 juta orang yang harus dituntaskan problem kemiskinan ekstremnya.

Jika rakyat hanya diberi bantuan sosial dan subsidi yang bersifat temporal dengan jumlah tak seberapa apakah bisa mengakhiri kemiskinan ekstrimnya? Sementara harga barang terus mengalami kenaikan.

Adapun pemberdayaan masyarakat maka pemerintah juga harus serius membuka lapangan pekerjaan untuk rakyatnya, minimal untuk golongan miskin ekstrim itu.

Padahal sebagaimana kita tahu, proyek pemerintah bersama Cina misalnya Kereta api cepat Bandung-Jakarta banyak menggunakan pekerja asing atau dari Cina. Sehingga pekerja lokal lagi-lagi gigit jari.

Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur dasar adalah pembangunan jalan yang menghubungkan suatu daerah ke daerah lain, akses terhadap listrik, penyediaan air bersih, serta koneksi internet.

Pembangunan infrastruktur dasar memang sangat dibutuhkan oleh warga secara keseluruhan. Namun untuk rakyat dengan kemiskinan ekstrem, ketika infrastruktur telah dibangun maka mereka juga sulit untuk mengaksesnya.

Misalkan sebuah desa sudah dibangun infrastruktur listrik yang memadai, namun jika biaya tarif dasar dasar listrik masih mahal, maka rakyat miskin ekstrim ini tetap tidak bisa menggunakannya.

Atau jika koneksi internet juga sudah tertata dengan bagus, namun harga pulsa masih mahal, bagaimana mungkin masyarakat miskin ekstrem bisa mengakses informasi yang akan mencerdaskan mereka.

Sehingga program yang digembar-gemborkan pemerintah terlalu ambisius bahkan hanyalah pepesan kosong.

 

Pengentasan kemiskinan dalam Islam

Adanya 5,6 juta orang yang hidupnya masih jauh dari kata sejahtera ini problematikanya bukan karena bumi kekurangan sumber daya alam, namun mereka tidak bisa mengakses sumber daya alam yang tersedia.

Ketika Allah menciptakan manusia, maka rezekinya juga sudah ditentukan. Namun, mengapa rezeki itu tidak sampai kepadanya, maka ini yang harus dievaluasi.

Dalam alam kapitalisme, ada satu persen penduduk yang menguasai dua pertiga kekayaan dunia. Ketimpangan yang sangat besar ini juga patut untuk dianalisa.

Pertama, Islam memerintahkan laki-laki sebagai keluarga untuk bekerja. Negara harus tegas terhadap para suami yang malas-malasan dalam mencari nafkah.

Umar bin Khattab adalah pemimpin yang zuhud, tapi tetap menjadi seorang pekerja keras. Dia pernah menegur sahabatnya Abu Hurairah yang zuhud tapi tidak bekerja. Dia juga menegur para pemuda yang tidak bekerja dan menghabiskan waktunya dengan beribadah di masjid.

Jika seorang perempuan tidak ada yang menafkahi maka negara akan bertanggung jawab terhadap nafkahnya.

Di sisi lain, negara dalam Islam harus bertanggung jawab membuka lapangan pekerjaan yang besar untuk semua warganya.

Adapun dalam pengelolaan sumber daya alam, maka wajib dikelola oleh negara dan tidak boleh diserahkan pada pihak swasta.

Jika swasta dilarang mengambil alih sumber daya alam yang nilainya sangat besar, maka nantinya tidak ada pengusaha tambang batubara, emas dan lain sebagainya yang hartanya sangat banyak sehingga menciptakan kesenjangan yang tinggi.

Dari pengelolaan SDA yang dilakukan oleh negara, maka tidak ada potensi komersialisasi produk SDA. Misalnya minyak bumi. Sehingga harga bensin hanya akan senilai biaya eksplorasinya yang tentu sangat murah.

Hasil tambang emas bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan sekaligus aksesnya. Sehingga akan memungkinkan biaya pendidikan dan kesehatan akan digratiskan untuk seluruh warga.

Dengan mekanisme tersebut, maka kemiskinan ekstrim akan segera menuju nol persen dengan cepat. Dengan syarat mau berpindah dari sistem kapitalisme menuju sistem ciptaan Allah, syariat Islam.***