Sejumlah komoditas tertentu ternyata skema transportasinya harus dikirim ke daerah tertentu sebelum ditampung di pasar induk.
Misalnya bawang merah, seluruh bawang dari Indonesia harus dikirim ke Brebes dulu sebagai daerah yang terkenal dengan bawang-bawangan, lalu didistribusikan ke pasar Induk.
Bisa dibayangkan jika bawang dari Sumatera harus ke Brebes dulu lalu dikirim balik ke pasar Induk di Jakarta.
Tentunya mekanisme transportasi seperti ini memakan biaya yang tidak sedikit yang akan berimbas pada harga barang.
Di sisi lain program impor yang dilakukan negara untuk mengantisipasi lonjakan harga juga tidak bisa menjadi solusi tiap tahunnya. Sebab produsen lokal akan merugi dan menyebabkan industri dalam negeri gulung tikar.
Negara harus lebih serius memberantas mafia perdagangan yang sudah sangat meresahkan. Terutama mafia pada kebutuhan pokok dan sembako yang membutuhkan biaya tinggi, akhirnya kekayaan hanya akan berputar pada sekelompok orang saja.
Jika mindset pemerintah berkomitmen melayani rakyat maka pemberantasan mafia bukanlah hal yang sulit. Salah satu caranya bisa dengan menggunakan kecanggihan teknologi.
Misalnya pada Pasar Induk Nusantara yang telah berbasis IT, dimana tempat tersebut menampung barang seluruh pelosok tanah air dan mengirimnya ke semua wilayah Indonesia. Dengan kecanggihan teknologi, maka bisa mengurai dimana letak praktek mafia itu bercokol sehingga mudah dibasmi.
Yang menjadikan masalah mafia ini sulit diatasi jika pejabat ada yang 'main mata' dengan para bos mafia.
Melihat fakta terkini sejumlah pejabat yang terungkap memiliki nominal harta kekayaan yang tidak wajar, kemungkinan itu pastilah ada.
***
