Untuk Menjadi Negara Maju, RI Butuh 800 Ribu Wirausaha Baru, Bagaimana Caranya?

Indonesia ditargetkan menjadi negara maju pada 2045 di saat usianya yang ke-100. Untuk mencapai target ini jumlah rasio kewirausahaan sedikitnya 4 persen dari total angkatan kerja. Rasio kewirausahaan memang menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju.

Saat ini, rasionya baru mencapai 3,35% atau 4,9 juta dari jumlah angkatan kerja. Untuk mencapai rasio 4 persen, dibutuhkan sekitar 800 ribu wirausaha lagi. Apakah Indonesia mampu memenuhi target itu?

"Saya punya optimis. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh semua kementerian bergabung insyaallah tercapai," tegas Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah, dalam konferensi pers 10 Tahun Inovasi dan Kolaborasi untuk Kemandirian Menuju Indonesia Maju, Senin 14 Oktober 2024 di Press Room Kementerian Koperasi dan UKM.

Meski Indonesia menargetkan 4 persen rasio kewirausahaan, namun jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih jauh tertinggal. Bahkan dengan Singapura dan Malaysia, negara tetangga terdekat Indonesia, yang sudah jauh di atas Indonesia.

Singapura yang jumlah penduduknya 5 jutaan, pengusahanya sudah mencapai 8,6 persen dari total penduduknya. Sedangkan Malaysia maupun Thailand sudah di atas 4 persen.

"Kalau di negara maju seperti Amerika Serikat rasionya malah 12%. Dari populasi angkatan kerja Amerika, 12 persennya itu pengusaha atau wirausaha. Artinya memang mereka telah menciptakan lapangan kerja yang lebih besar. Itu yang kita harapkan," ucapnya.

Sebenarnya, kata Azizah, rasio kewirausahaan di Indonesia sudah meningkat sejak 2019 yang tercatat 3,12% dengan pertumbuhan 1,71%. Di awal-awal kementerian ini dipimpin oleh Teten Masduki. Sayangnya, karena badai pandemi Covid-19, jumlahnya menurun tajam menjadi 2,93 persen atau minus 7,16% pada 2020. Ini adalah fase tersambar Covid-19.

Banyak pelaku usaha terpaksa menghentikan aktivitas mereka akibat kondisi yang sulit. Munculnya Covid pada Maret 2020 ini sangat memukul para wirausaha. Banyak pelaku usaha yang terpaksa tidak bisa melanjutkan usahanya.

Pada 2023 meningkat lagi  9,13% menjadi 3,04%. Kemudian pada 2024 telah tercatat 3,3% rasio wirausaha atau naik 2,05%. Pertumbuhannya sudah positif.

"Ya memang naik turun, up and down, karena kita tahu sifat dari wirausaha ini, kalau mereka tidak stabil mereka akan tutup, tapi kalau stabil mereka akan terus berlanjut. Adanya rasio ini mencerminkan pelaku usaha yang terus mengembangkan bisnis mereka, meski ada berbagai tantangan yang harus dihadapi," ucapnya.  

Dok. Humas KemenKopUKM

Ekosistem digital

Hingga Juli 2024, ebanyak 25,55 juta UMKM telah onboarding digital melalui kerjasama kolaboratif Kementerian Koperasi dan UMKM dengan berbagai pihak. Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) itu telah bertransformasi dan masuk ke dalam ekosistem digital. 

Antara lain meliputi optimalisasi penggunaan e-katalog dan media sosial bagi pelaku usaha mikro. Ada juga optimalisasi e-commerce lokal dan homogen bagi pelaku usaha kecil, serta digitalisasi pendataan anggota dan pelaporan keuangan bagi usaha menengah. Transformasi digital UMKM ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi.  

Digitalisasi ini tidak hanya sebatas pada pemasaran online, tetapi juga berbagai aspek bisnis UMKM lainnya. Mulai dari produksi, pengelolaan sumber daya manusia, hingga pembayaran.

"Kami mendapatkan data hingga saat ini terdapat 32 juta merchant telah terdaftar sebagai pengguna QRIS, di mana 95 persen adalah pelaku UMKM," ungkapnya.

"Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya perdagangan digital.
Kita harus membanjir marketplace dengan produk-produk dalam negeri, produk-produk
UMKM kita" mengutip Presiden.

Ia melanjutkan, pada fase keberlanjutan, Kemenkop UKM juga menginisiasi fasilitasi Startup Go Global. Dari inisiasi ini diharapkan dapat menciptakan startup yang berdaya saing, bukan hanya di pasar domestik, tetapi juga di pasar internasional. 

"Fasilitasi ini ditujukan kepada startup terpilih untuk belajar pengembangan startup di Australia, Belanda, Korea Selatan, dan Jepang.  Mengapa negara-negara ini, karena di sana pengembangan wirausahanya sudah maju dan terfokus.

Dokumen pribadi

Pendidikan entrepreneur sejak dini

Azizah mengatakan pemerintah juga mendorong agar perguruan tinggi menyiapkan anak-anak muda, sarjana-sarjana Indonesia untuk menjadi entrepreneur. Mereka tidak lagi mencari pekerjaan tetapi menciptakan lapangan kerja.

"Jadi nantinya tugas akhirnya itu bukan lagi skripsi tetapi bisnis plan sehingga ketika lulus bukan hanya punya ijazah tetapi bisnisnya pun sudah jalan."

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas wirausaha di Tanah Air. Caranya dengan memasukkan kewirausahaan sebagai kurikulum bidang studi. 

Kampus juga dapat berperan dalam mendirikan inkubator wirausaha, mengadakan event kewirausahaan bagi mahasiswa, serta menjalin kemitraan dengan swasta dan pemerintah.

Disebutkan, beberapa universitas di Indonesia sudah ada yang memiliki prodi kewirausahaan yang membekali mahasiswanya untuk dapat mengidentifikasi dan menerapkan ide, konsep, dan strategi baru dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan suatu usaha atau bisnis.

"Ini penting untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sehingga tercipta semangat inovasi dan kreativitas dalam diri mahasiswa. Jika tidak dipersiapkan sejak dini, bisa menjadi bencana demografi karena tidak dapat terserap di dunia kerja," tandasnya.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) juga sudah menggulirkan Program Wirausaha Merdeka 2024 yang menargetkan untuk mencetak 10.000 wirausaha baru yang siap bersaing di pasar global.

"Saya berharap ekosistem kewirausahaan nasional kita semakin membaik dan akan
lahir lebih banyak wirausaha-wirausaha muda yang baru, yang produktif, yang kreatif,
yang siap memajukan UMKM Indonesia dan dapat bersaing di pasar global" begitu amanat Presiden Joko Widodo.

Pemerintah, katanya, terus menggencarkan supaya masyarakat memiliki minat untuk melakukan wirausaha sebagaimana amanat Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan.

Dalam perpres tersebut dijelaskan pemerintah berupaya untuk mewujudkan ekosistem berwirausaha dan mencapai target rasio kewirausahaan nasional 3,95 persen, dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen.