Dari pengamatan penulis ke empat pasangan Baca-Kada tersebut yang sangat membedakan bahwa Baca-Kada Fikar Azmi adalah putra mahkota dari Wali Kota Sungai Penuh, yang sudah mendapat rekomendasi dari Partai Politik antara lain Partai Demokrat dengan jumlah kursi 6 kursi, Hanura dengan 3 kursi, PKB dengan 1 kursi dan terakhir PKS sebanyak 2 kursi, sehingga total 12 kursi, yang cenderung akan melanjutkan perjuangan Bapaknya sebagai wali kota Sungai Penuh, tentunya dengan perjuangan dan memakai strategi bagaimana bisa menang dengan mudah dan telah dilakukan persiapan lebih awal.
Sungguh suatu keanehan sampai saat ini ketiga pasangan ini belum mendapatkan partai pengusung, pada hal dari berbagai aspek ketiga pasangan Baca-Kada tersebut memiliki nilai jual dari aspek track record, dan memiliki basis massa yang cukup bagus di akar rumput, memiliki visi dan missi yang membumi dan sangat layak untuk ikut menjadi competitor yang fair dalam Pemilu-Kada tahun 2020 ini.
Pola interaksi dan strategi politik lokal tidak ada perubahan, fakta terjadi bahwa borong partai oleh figur dominan sudah terjadi pada Pilkada Sungai Penuh. Jika secara normal seorang atau pasangan Baca-Kada hanya mencari persyaratan minimal dukungan Partai Politik untuk maju sebagai pasangan baca-Kada, untuk kota Sungai Penuh minimal 5 kursi partai pengusung, jika sampai melebihi sampai 12 kursi, merupkan suatu keunikan dan keanehan, baik sebagai pasangan Baca-Kada, maupun sebagai partai pengusung antara lain memberi kesan bahwa tidak ada tokoh yang layak menjadi wali kota, selain rencana pasangan  Fikar Azmi dan Yos Adrino, tentunya untuk memperoleh kursi yang lebih banyak dari kondisi normal, tidak terlepas cost politik yang sangat besar, kita belum bicara money politik dan mahar politik.
Bahkan ada kecenderungan scenario pasangan tunggal atau melawan kotak kosong, memang suatu keanehan atau ketakutan untuk bersaing dengan pasangan lain, dan akan memberi kesan berusaha untuk menang tanpa perlawanan atau menang bye.
Yang menjadi persoalan, jelas pasangan tersebut punya keinginan seperti ingin berkompetisi dengan mudah dan aman untuk mendapat kemenangan, namun sayangnya Partai Politik bisa ikut dan bergabung dengan scenerio tersebut, pada hal partai politik seyogyannya akan berusaha untuk menciptakan Pemilu Kada yang berbobot, berkompetisi dan demokrasi yang kompetitif, serta berpikir untuk Pemilu Legeslatif dan Pemilu Presiden Tahun 2024.
Narasi tim peneliti ada kecendrungan pada arah calon tunggal pada Pemilu-KADA Kota Sungai Penuh tahun 2020, yang lebih dimainkan oleh pasangan dari Putra Mahkota Wali Kota Sungai Penuh melawan kotak kosong
Sesungguhnya bahwa calon tunggal pada Pemilihan Wali Kota dan wakil wali kota tahun 2020 menunjukkan praktik politik lokal yang gagal. Keberadaan calon tunggal itu menunjukkan dominasi dan monopoli politik oleh aktor politik tertentu yang tidak sehat. Dalam hal ini, kekuatan partai politik dibuat tergantung pada pihak-pihak elite tertentu saja.
Kita menyarankan agar regulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatasi borong dukungan terhadap partai politik patut dikedepankan, untuk menghindari permainan Politik sistim borong partai dari Baca-Kada yang cenderung dimainkan dari aspek politik, aspek dinasti Politik, dan diharapkan didukung juga regulasi yang membatasi jumlah partai politik pengusung bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah agar muncul lebih dari satu pasangan calon dalam setiap pilkada di Tanah Air.
Kita semua sangat jelas dan faham bahwa dukungan Kursi partai politik terhadap Baca-Kada jelas tidak akan mungkin gratis, dan sudah mempunyai kalkulasi matang bagaimana bisa menguasai sejumlah proyek dari penguasa boneka ciptaannya bukan sekedar untuk balik modal tapi meraup keuntungan sebesar-besarnya.Â
Sudah bisa ditebak, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bakal marak terjadi di seantero negeri ini. Ada indikasi kuat kejadian ini akan terjadi di sejumlah kabupaten-kota terutama kota kecil yang jauh dari Ibukota Negara. Kita harap tidakk terjadi pada Pemilu Kada di Kota Sungai Penuh, walaupun indikasinya semakin jelas.
Indikator yang terjadi pola borang kursi partai politik pada Demokras Pemilu-Kada, jelas memberikan signal kemunduran demokarsi politik yang terjadi, karena peluang pihak lain yang mungkin memilki niat dan visi yang baik untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya, tapi karena kekalahan terutama financial yang sudah tercipta lebih awal melalui pemanfaatan semua sumber daya yang ada didaerah, baik SDA,SDE, SDM dan Infrastruktur politik. Artinya demokrasi sudah tidak berjalan dengan baik, cenderung demokrasi berbungkus dengan pola kerajaan.
