Sejak 5 November 2023, sejumlah buruh di berbagai daerah melakukan mogok kerja nasional sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah dan pengusaha terkait upah minimum. Buruh menuntut agar upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024 dinaikkan sebesar 25% dari tahun sebelumnya. Aksi mogok kerja ini akan berlangsung hingga puncaknya pada 30 November-12 Desember 2023.
Namun, apa alasan dan latar belakang buruh melakukan mogok kerja nasional, serta tuntutan mereka untuk menaikkan UMP sebesar 25%? Berikut adalah ulasannya:
Alasan dan Latar Belakang Mogok Kerja Nasional
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, alasan utama buruh melakukan mogok kerja nasional adalah menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
Permenaker tersebut memperbolehkan perusahaan industri padat karya berorientasi ekspor, seperti tekstil, alas kaki, kulit, furnitur, dan mainan, untuk memotong upah pekerja sebesar 25% selama enam bulan ke depan. Alasannya, perusahaan tersebut mengalami penurunan ekspor akibat dampak pandemi Covid-19 dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
Said Iqbal menilai, Permenaker tersebut merampas hak dan kesejahteraan buruh, serta melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dia mengatakan, buruh tidak mau menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil dan tidak manusiawi tersebut.
Selain itu, alasan lain buruh melakukan mogok kerja nasional adalah menuntut kenaikan UMP tahun 2024 sebesar 25%. Said Iqbal mengatakan, tuntutan ini didasarkan pada kenyataan bahwa upah buruh saat ini tidak sebanding dengan meningkatnya biaya hidup, kesenjangan sosial, dan ekonomi saat ini.
Dia menyebut, upah buruh saat ini masih di bawah standar kebutuhan hidup layak (KHL), yang mencakup 84 komponen, seperti makanan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dia juga menyebut, upah buruh saat ini masih jauh di bawah upah pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri, yang sudah diumumkan kenaikan upahnya sebesar 8%-12%.
"Kami setuju dan mendukung kenaikan upah PNS dan TNI/Polri, tetapi kami menuntut upah buruh di atas PNS," kata Said Iqbal.
Dampak dan Implikasi Tuntutan Buruh
Tuntutan buruh untuk menaikkan UMP sebesar 25% tentu saja memiliki dampak dan implikasi bagi perekonomian dan kesejahteraan buruh. Berikut adalah beberapa dampak dan implikasi yang mungkin terjadi:
