Jika konflik terkait dengan regulasi yang sama ditafsirkan secara berbeda, atau aturan pajak dilaksanakan jika menguntungkan salah satu pihak ini juga akan menjadikan konflik antara WP dan pemeriksa ini akan menjadi kontrak produktif , yang seharusnya semua rangkaian dalam menguji kepatuhan WP selesai di pemeriksaan tetapi harus diselesaikan dengan tindakan hukum keberatan, banding dan gugatan kemahkamah Agung, ini tidak hanya akan membebani keuangan WP namun juga membebani fiskus sebagai pihak yang mengawasi proses penerimaan pajak bagi negara. Atas konflik perbedaan penafsiran ini sejalan dengan filosofi hanacara yaitu sama mati pada akhirnya.
Atas semua konflik yang terjadi antara yang melakukan pembayaran pajak dan yang mengawasi pembayaran pajak ini harusnya diselesaiakan dengan jalan keluar yang adil bagi semua pihak (Sintesis), dengan diantranya :
- Dilakukan penertiban aturan yang tumpang tindah dan terkadang kontrak produktif saru dengan yang lain,
- Penyederhaan aturan seharusnya menjadi jalan keluar, atas kerumitan regulasi yang telah dibuat
- Insentif pajak yang masuk akal dan adil bagi semua pihak, baik sebagai pengusaha kecil dengan perushaaan yang besar yang punya kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak atau pengelapan pajak karena punya sumberdaya yang banyak
- Diberikan sosialisasi yang cukup bagi wajib pajak jika terjadi aturan, sistem baru, dan memberikan waktu yang cukup (masa peralihan) agar peralihan berjalan dengan baik, masih banyak aturan pajak yang berlaku mundur, ini tidak adil bagi WP.
- pelaksana pajak (Fiskus) juga harus memilki Integritas yang baik, agar WP juga bisa melakukan kewajiban pajaknya tanpa melakuakan negosiasi.
- Masih banyak tahapan yang memberikan ruang-ruang bagi Penyelengara pajak dengan WP melakukan dealing terhadap besarnya pajak yang akan dibayar kenegara,
- Sintesis berikutnya adalah dibuatnya coretax yang akan diberlakukan tahun 2025, semoga bisa menjebatani kerumitan urusan perpajakan di indonesia.
Sementa implementasi filosofi Hanacaraka dalam prosedur pemeriksaan perpajakan melibatkan penerapan prinsip harmoni dan keseimbangan. Auditor, sebagai penjaga keseimbangan, harus berperan tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai fasilitator yang menciptakan dialog konstruktif antara negara dan wajib pajak, untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau pihak yang diperlakukan tidak adil baik oleh penyelegara perpajakan (Fiskus) maupun oleh aturan perpajakan yang dibuat. proses pemeriksaan yang berjalan juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi, bukan merasa pihak yang paling berhak menafsirkan peraturan perundag-undangan.
Bagaimana peran filosofi Hanacaraka yang dikaitkan dengan tafsir hermeneutis, berbicara tentang bagaimana simbol-simbol aksara Jawa diinterpretasikan dalam konteks pencarian kebenaran. Hermeneutika mengajarkan bahwa setiap teks atau simbol memiliki lapisan makna yang harus diungkap melalui proses dialog diskusi agar memiliki pemahan yang sama atau resolusi yang diharapkan, baik dialog internal (dialog manusaia dalam dirinya sendiri) maupun dialog eksternal (antara manusia dengan dunia di sekitarnya).
Filosofi Hanacaraka menggambarkan perjalanan hidup manusia yang penuh dengan kontradiksi. Ini sesuai dengan konsep cipta, rasa, dan karsa dalam filsafat Jawa, di mana manusia terus-menerus berada dalam konflik antara keinginan, pemikiran, dan perasaan. Keseimbangan hanya dapat dicapai ketika manusia mampu memahami dan menerima dualitas tersebut. Tafsir hermeneutis terhadap Hanacaraka melihat simbolisme ini sebagai penggambaran yang lebih luas tentang dialektika hidup, di mana setiap perlawanan atau kontradiksi akhirnya berujung pada harmoni.
pendekatan dialektika Hermeneuties dan Hanacaraka kaitannya dengan prosedur pemeriksaan pajak dapat dianalisis melalui sebagai berikut:
- Tesis (Ha Na Ca Ra Ka): Pemerintah melalui undang-undang dan peraturan menetapkan aturan perpajakan yang harus diikuti oleh wajib pajak. Ini adalah titik awal atau tesis, di mana peraturan dianggap sebagai representasi dari kepentingan negara untuk mendapatkan penerimaan pajak.
- Antitesis (Da Ta Sa Wa La): Dalam praktiknya, wajib pajak mungkin tidak selalu mematuhi peraturan dengan cara yang sesuai. Mungkin terjadi ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak, perbedaan interpretasi, atau bahkan kecurangan. Antitesis ini mewakili konflik yang yang tergambar dari nominatif pemeriksaan mau pun dari hasil analisis resiko, ataupun dari Informasi, Data, Laporan dan pengaduan, sehingga menjadi target dilakukan pemeriksaan.
- Sintesis (Pa Da Ja Ya Nya): Proses audit adalah penyelesaian dari konflik ini, di mana auditor melakukan pemeriksaan dan klarifikasi untuk menemukan kesepakatan baru. Sintesis terjadi ketika wajib pajak mengoreksi laporan mereka kaitannya dengan SP2DK, atau ketika terjadi penyesuaian atas dasar temuan audit berdasarkan hasil akhir pembahasan hasil pemeriksaan. Ini menghasilkan suatu bentuk harmoni baru antara negara dan wajib pajak.
- Kekosongan atau Suwung (Ma Ga Ba Tha Nga): Setelah audit selesai, terjadi keadaan baru di mana keseimbangan fiskal tercapai. Ini mencerminkan filosofi "Hong" atau kehampaan melepaskan keegoisan dalam Hanacaraka, di mana ketegangan antara negara dan wajib pajak telah diatasi, dan keseimbangan baru telah tercipta, atau praktik penerpan pajak yang baru diterapkan setelah hasil audit.
Ungkapan kata bijak yang mengandung nilai moral dan filosofi hidup ”Lamun sira sekti aja Mateni, Lamun sira Banter aja Ndisiki, Lamun sira Pinter aja Minteri”
Daftar Pustaka
1. Studies in the Hegelian Dialectic, Jhon Mc Taggart Ellis Mc Taggart, seccond edition, Cambridge University Press, printed edition 2000, Batoche Books, KIcheren
