Padahal jika para pemimpin negara dan bangsa ini melihat warga negaranya dalam perspektif  pembangunan manusianya, bukan kekuasaan atas luasan tanahnya. Jika pandangan para pimpinan negara normal maka seharusnya jika terjadi stagnasi pembangunannya yang rutin bahkan menjadi tradisi dan budaya baru dalam negara tentu pilihan terbaik justru melepaskan mereka kepada negara lain atau merdeka secara total (freedom).
Sistem kepemimpinan dalam budaya rakyat Aceh dimasa lalu memang tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagaimana sekarang, untuk kemudahan kekuasaan sistem kapitalis dalam mengeruk hasil bumi supaya mudah dalam transportasinya, tetapi kehidupan rakyat Aceh dimasa lalu dan peradabannya lebih mengutamakan kemanusiaan atau jiwa manusianya.
Karena itu sistem budaya Islam pada masyarakat Aceh terpelihara secara sempurna. Masyarakat Aceh tidak hidup nafsi-nafsi sebagaimana kehidupan manusia jaman ini yang di kembangkan dengan ajaran individualisme. Padahal jika kita belajar pada bangsa Cina mereka hidup bertalian lintas keluarganya tidak ada yang liar meskipun mereka berdomisili di negara lain.
Hal ini menjadi salah satu alat pelemahan dan penghancuran sistem budaya hidup rakyat Aceh yang sebelumnya dikenal budaya hidup bersama (Udeep Saree). Semangat inilah yang seharusnya bisa dimiliki pemimpin di Aceh sebagaimana di Papua, sebagai dasar kebijakan Dana Otsus yang dibagi ketika rakyat menghadapi krisis ekonominya. Apakah ini kebijakan bodoh? Tergantung darikacamana anda melihatnya, dalam kacamata soliditas pemimpin dan rakyat yang terbuka bagi uang itu sesuatu yang smart dan luar biasa. Bahkan kebijakan tersebut adalah kebutuhan rakyat yang terkenal dalam pemberontakannya.
Kenapa? Tentu saja karena Dana Otsus diperoleh atas tahapan pencapaian yang diperoleh atas partisispasi perjuangan rakyat Aceh secara keseluruhan secara bersama sehingga semua warganya berhak mendapatkannya sebagai wujud keadilan dalam budaya kepemimpinan masyarakat Aceh masa lalu, dimana pemimpinnya hanya berfungsi kordinatif dalam mengawal kehidupan warganya.
Dengan opini Aceh yang Otsus Aceh yang termiskin maka jika dana otsus ini tidak dibagi maka tidak berbeda dengan mempertontonkan sikap arogansi pemimpin dalam sistem keIndonesiaan yang berlebihan. Tontonan ini menjadi tidak berguna bagi rakyat Aceh tetapi hanya berguna bagi kepentingan individualisme, menunjukkan kemampuan merancang bangunan  dan memperoleh fee proyek gedung yang sama sekali tidak bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi pembangunan tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat sama sekali namun pemerintah hanya sebatas membuat program menghabiskan dana itu tanpa feedback kepada masyarakat.
Untuk itu melalui artikel ini penulis menyampaikan pesan rakyat.kepada para eksekutif, lagislatif Aceh untuk membagi Dana Otsus untuk membangun soliditas rakyat yang telah lama terbiarkan dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan budayanya "Udeep Saree Matee Syahid"
Jika tidak dilakukan maka sungguh terkutuk para pemimpin Aceh yang mengutamakan hidup pribadi dan keluarganya dengan Dana perjuangan mempertaruhkan nyawa rakyat Aceh kemudian dibangun ini dan itu untuk tujuan bisa memperoleh fee dari pembangunan tersebut. Bahkan ada yang fee tersebut telah duluan diterima di depan atau sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan.
Perlu diketahui mereka inilah Eksekutif dan Legislatif yang murni dapat dikatagorikan sebagai pengkhianat rakyat Aceh dan merekalah yang memakan uang perjuangan rakyat untuk menjadi kapitalis yang mengutamakan kehidupan pribadi dan keluarganya serta menyengsarakan rakyat Aceh dalam sistem kepemimpinan negara Republik Indonesia.
Salam
Penulis adalah pemerhati politik dan sosial berdomisili di Aceh
