Partai Lokal Yang Demokratis Adalah Harga Diri Rakyat Daerah, Partai Lokal Otoriter Ingkari Jati Dirinya
Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
Dasar lahirnya partai lokal di Aceh diawali dengan peristiwa konflik senjata di Aceh yang kemudian melahirkan UUPA dalam konteks penyelesaian permasalahan politik rakyat di Aceh dengan pemerintah Rapublik Indonesia.
Catatan utamanya adalah : Pertama, adanya konflik di daerah dengan pemerintah.Â
Kedua, adanya pemerintah yang demokratis paska reformasi.
Maknanya apa? Adanya damai karena adanya demokrasi dalam diri pemimpin pemerintah. Maka seharusnya partai politik lokal itu perlu lebih demokratis daripada partai lokal dan pemerintah sendiri. Karena hak yang mereka tuntut adalah hak politik, hak rakyat, hak merdeka bagi kehidupan anak bangsa, itulah rahim partai politik lokal.
Lalu jika kemudian mereka melupakan demokrasi maka mereka sama dengan telah melukai dan bahkan durhaka pada ibu kandungnya. Begitu seharusnya filosophi yang selalu ditanamkan pada diri kader dan pimpinannya dalam kekuasaan. Lihatlah bagaimana kisah presiden di negara Uruguay dalam beberapa periode belakangan.
Jika hanya ada konflik kemudian pemerintah negara induk dalam sistem kepemimpinan otoritarian maka kebijakannya adalah sebagaimana Daerah Operasi Militer (DOM) dimasa lalu.
Oleh karena itu bagi negara induk melahirkan perjanjian damai adalah sebagai bahagian dari kebijakan publiknya. Bukan mempertaruhkan keberadaan negaranya, apalagi ketika mampu diseret dalam peraturan negaranya yakni semisal UUPA. Meskipun daerah bekas konflik Undang-Undang khusus itu berpotensi dijadikan konstitusi kedua dalam bernegara jika kecerdasan mereka melebihi pejabat negara dipusat. Tetapi jika kecerdasan mereka lemah akibat hambatan dan rintangan akan selalu menemani politik lokal secara beriringan hingga rakyat daerah menjadi lemas, loyo dan yang tersisa adalah ancaman-ancaman perang yang sulit dibuktikan. Perhatikanlah secara seksama, hal ini tidak bisa penulis ceritakan secara terbuka, biarlah menjadi rahasia hidup kita di daerah bekas konflik.
UUPA adalah sebagai suatu kepastian komitmen pemerintah yang memberi ruang terhadap apresiasi politik lokal yang dimanivestasikan dalam keabsahan partai politik lokal untuk wadah penyampaian aspirasi politik masyarakat Aceh dalam sistem pemerintah Republik Indonesia yang menganut bentuk negara kesatuan.
Lalu, timbul pertanyaan kenapa harus partai politik lokal?
