Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
Joko Widodo adalah presiden pertama yang dipilih oleh rakyat dari kalangan rakyat sipil dan masyarakat biasa bukan dari kalangan bangsawan politik Indonesia. Sepantasnya masyarakat perlu mengawal secara baik agar budaya ini dapat dipelihara sehingga dimasa yang akan datang kepercayaan politik terhadap rakyat sipil ini dapat diteruskan oleh warga masyarakat lain untuk menjadi presiden Indonesia.
Budaya baru bagi masyarakat Indonesia ini adalah suatu kemajuan demokrasi dalam tataran cara pandang masyarakat terhadap pemimpinnya dari rakyat biasa.
Pada dasarnya sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, dimana bangsa dan negara ini dalam kepemimpinan rakyat sipil dengan menempatkan Soekarno sebagai presiden pertamanya. Demikian pula demokrasi sudah seharusnya menjadi makanan utama rakyat sebagaimana konstitusi negara yang dirancang oleh funding fathernya.
Keberadaan presiden dari kalanngan rakyat sipil ini tentunya dapat menjadi preseden buruk apabila prilaku dan kebijakan presiden yang dipercayakan rakyat dimaksud tidak cukup paham memperlakukan rakyat, apalagi sikapnya menunjukkan gejala positif dalam sistem kepemimpinan militeristik.
Faktor pertimbangan pemilih dalam persepsi sipil militer besar pengaruhnya, bisa jadi sebagai proses uji dari ketahanan kepemimpinan sipil, karena diperiode reformasipun yang sebelumnya masyarakat masih saja memilih pemimpin dari kalangan militer yakni Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Padahal 32 tahun Indonesia dipimpin Jenderal Soeharto dengan sistem kepemimpinan yang otoritarian.
Dalam perspektif kader militer hanya Prabowo Subianto yang diproyeksi sejak awal namun masih mangalami kegagalan dalam mencapai kursi presiden dan berhasil dipotong kalangan rakyat sipil yang bernama Joko widodo.
Karir politik Jokowi boleh disebut hampir sempurna, yaitu dari mulai Walikota Solo, Gubernur DKI dan Presiden dalam waktu yang cukup singkat karena perjalanannya tidak melalui petinggi negara atau belum dikenal dalam perpolitikan nasional sebelumnya.
Merawat budaya kepemimpinan sipil tersebut maka setidaknya Jokowi dan rakyat perlu bekerjasama secara baik agar kepemimpinannya tidak terdegradasi dalam sistem yang justru berlawanan dengan masyarakat sipil itu sendiri.
Jangan sampai kepemimpinan sipil justru militeristik, sementara kepemimpinan dari kalangan militer justru civilian dan karena itu akhirnya sipil tidak bisa diharap dan rakyat kembali kemasa lalu untuk lebih percaya kepada kalangan militer untuk memimpin negaranya.
Salah satu alat terbesar dalam membangun rakyat sipil yang dimiliki presiden Jokowi adalah yang penulis sampaikan diatas, dan hal ini akan menjadi sejarah dalam kepemimpinan pembangunan rakyat. Karena dalam sejarah pembangunan bangsa di dunia orang atau pemimpin jahat dan pemimpin baik sama populernya dan diingat oleh rakyat dimasa depan menjadi pelajaran sejarahnya.
Maka seorang pemimpin adalah pembuat sejarah, jika mereka memilih sejarah yang baik maka tujuan politiknya harus baik dengan berbagai karyanya, tapi jika ingin dikenang sebagai jahat atau berperan antagonis juga sama  polpulernya namun dalam sejarah akan ditempatkan sebagaimana perannya tersebut sebagaimana sebuah film yang diangkat dari kisah nyata.
Oleh karena itulah maka penulis mengajak semua pihak yang mencoba menggiring presiden Jokowi untuk maju kembali sebagai presiden untuk jabatan tiga periode sebenarnya mereka sedang menjalankan ajaran sesat atau ilmu hitam bagi bangsa Indonesia. Kemudian jika Jokowi terjebak dengan birahi politiknya tentu akan menjadi sejarah baginya yang semula ditulis dengan tinta putih tapi kemudian justru menjadi tinta hitam.
Hal itu akan bergantung pada Jokowi sendiri apakah ingin dikenang sebagai salah satu presiden negara didunia dengan kelebihan dan kekurangannya pada daftar pelaku sejarah atau ingin mengubahnya dengan daftar diktator dunia yang baru untuk tambahan dari yang sudah ada sebelumnya.
Misalnya ada deretan nama-nama diktator dan jika Jokowi ikut dalam mainan penjilat maka akan muncul namanya dalam diktator Asia mungkin saja masuk sepuluh besar setelah nama Ferdinand Marcos atau nama lainnya yang di posisikan sebagai diktator.
Setidaknya diperlukan beberapa syarat untuk memelihara kepercayaan kepada pemimpin dari kalangan rakyat sipil itu sendiri yang menjadi kewajiban moral bagi presiden yang telah dipilih maupun tokoh masyarakatnya demi penguatan politik rakyat. Adapun syarat yang perlu dipenuhi untuk mengawal dan memelihara kondisi ini sebagai berikut :
Pertama, lembaga presiden perlu meminimalisir bahkan menghilangkan seluruh kebijakannya yang bertentangan dengan aspirasi rakyat, apalagi terhadap masalah kebijakan yang mengundang unjuk rasa terhadap kepemimpinan negara.
Kedua, kebijakan pemerintah yang berbau mengkebirikan partai politik manapun yang seharusnya sebagai asset rakyat justru menjadi alat politik yang tidak dipercaya rakyat, karena sesungguhnya pembangunan politik dan demokrasi adalah tugas utamanya pemerintah.
Ketiga, pemimpin rakyat dalam hal ini presiden seharusnya menata kembali partai-partai politik dengan standar pemerintah yang bermuara pada penguatan sistem demokrasi, sehingga partai politik dapat mengilustrasikan politik Indonesia yang baik dan memberi kesan bahwa pemerintah negara ini membangun politik yang normal bukan sekedar merebut partai politik.
Keempat, pemimpin negara harus berusaha mendidik politik rakyat sehingga rakyat Indonesia terbuka dan melek politik dan mereka solid dalam menghadapi tantangan dan ancaman politik pihak luar.
Kelima, presiden seharusnya memahami kehidupan rakyat dengan budayanya, agamanya, dan nilai lain yang berlaku dalam kehidupan rakyatnya apabila ingin merubah dalam kebiasaannya maka harus dilakukan dengan pendekatan yang baik sehingga perubahan itu tidak menyinggung bahkan menjadi bahagian dari misinya.
Dengan saling memahami antara orang yang dipilih dengan yang memilih maka budaya demokrasi dalam hidup rakyat dapat dibangun sebagaimana harapannya. Etika dalam memimpin rakyat juga terjadi secara baik. Jangan sampai pemimpin merampas ego rakyat, yang menyebabkan mereka salah paham meskipun tujuan pemimpin untuk perubahan namun dimata rakyat pemimpin justru dianggap mengadu domba dan tidak menghargai rakyat yang telah memilihnya.
Jika hal ini terjadi maka pasti menjadi preseden buruk ditengah hidup rakyat dan akan dikenang sebagai sejarah yang kurang baik bagi rakyat sebagaimana terjadi pada penerapan bentuk negara serikat (Republik Indonesia Serikat) dimasa lalu yang sebenarnya lebih cocok dengan sistem hidup rakyat sipil yang berbeda-beda atau fluralistik.
Tetapi karena terdapat misi lain tersembunyi justru bentuk negara serikat itu dianggap bahagian dari sejarah kelam dan tidak cocok bagi bangsa Indonesia. Menurut penulis pandangan rakyat Indonesia terhadap bentuk negara serikat negatif akibat dari sejarah masa lalu karena pelakunya dimasa itu penjajah. Padahal kalau saja yang melakukan tokoh dan pemimpin Indonesia dengan kesadarannya maka secara manajemen sosial justru bentuk negara serikat jauh lebih baik dari bentuk negara kesatuan yang kaku dan berkecenderungan memperkuat sentralisme yang sulit berubah karena mesin produksinya sebagai mesin lawas dan teknologinya sudah ketinggalan jaman.
Salam
