Maka seorang pemimpin adalah pembuat sejarah, jika mereka memilih sejarah yang baik maka tujuan politiknya harus baik dengan berbagai karyanya, tapi jika ingin dikenang sebagai jahat atau berperan antagonis juga sama  polpulernya namun dalam sejarah akan ditempatkan sebagaimana perannya tersebut sebagaimana sebuah film yang diangkat dari kisah nyata.
Oleh karena itulah maka penulis mengajak semua pihak yang mencoba menggiring presiden Jokowi untuk maju kembali sebagai presiden untuk jabatan tiga periode sebenarnya mereka sedang menjalankan ajaran sesat atau ilmu hitam bagi bangsa Indonesia. Kemudian jika Jokowi terjebak dengan birahi politiknya tentu akan menjadi sejarah baginya yang semula ditulis dengan tinta putih tapi kemudian justru menjadi tinta hitam.
Hal itu akan bergantung pada Jokowi sendiri apakah ingin dikenang sebagai salah satu presiden negara didunia dengan kelebihan dan kekurangannya pada daftar pelaku sejarah atau ingin mengubahnya dengan daftar diktator dunia yang baru untuk tambahan dari yang sudah ada sebelumnya.
Misalnya ada deretan nama-nama diktator dan jika Jokowi ikut dalam mainan penjilat maka akan muncul namanya dalam diktator Asia mungkin saja masuk sepuluh besar setelah nama Ferdinand Marcos atau nama lainnya yang di posisikan sebagai diktator.
Setidaknya diperlukan beberapa syarat untuk memelihara kepercayaan kepada pemimpin dari kalangan rakyat sipil itu sendiri yang menjadi kewajiban moral bagi presiden yang telah dipilih maupun tokoh masyarakatnya demi penguatan politik rakyat. Adapun syarat yang perlu dipenuhi untuk mengawal dan memelihara kondisi ini sebagai berikut :
Pertama, lembaga presiden perlu meminimalisir bahkan menghilangkan seluruh kebijakannya yang bertentangan dengan aspirasi rakyat, apalagi terhadap masalah kebijakan yang mengundang unjuk rasa terhadap kepemimpinan negara.
Kedua, kebijakan pemerintah yang berbau mengkebirikan partai politik manapun yang seharusnya sebagai asset rakyat justru menjadi alat politik yang tidak dipercaya rakyat, karena sesungguhnya pembangunan politik dan demokrasi adalah tugas utamanya pemerintah.
Ketiga, pemimpin rakyat dalam hal ini presiden seharusnya menata kembali partai-partai politik dengan standar pemerintah yang bermuara pada penguatan sistem demokrasi, sehingga partai politik dapat mengilustrasikan politik Indonesia yang baik dan memberi kesan bahwa pemerintah negara ini membangun politik yang normal bukan sekedar merebut partai politik.
Keempat, pemimpin negara harus berusaha mendidik politik rakyat sehingga rakyat Indonesia terbuka dan melek politik dan mereka solid dalam menghadapi tantangan dan ancaman politik pihak luar.
Kelima, presiden seharusnya memahami kehidupan rakyat dengan budayanya, agamanya, dan nilai lain yang berlaku dalam kehidupan rakyatnya apabila ingin merubah dalam kebiasaannya maka harus dilakukan dengan pendekatan yang baik sehingga perubahan itu tidak menyinggung bahkan menjadi bahagian dari misinya.
Dengan saling memahami antara orang yang dipilih dengan yang memilih maka budaya demokrasi dalam hidup rakyat dapat dibangun sebagaimana harapannya. Etika dalam memimpin rakyat juga terjadi secara baik. Jangan sampai pemimpin merampas ego rakyat, yang menyebabkan mereka salah paham meskipun tujuan pemimpin untuk perubahan namun dimata rakyat pemimpin justru dianggap mengadu domba dan tidak menghargai rakyat yang telah memilihnya.
