Kebijakan-kebijakan politik yang tidak pernah menemukan titik temu ini berandil besar untuk pemborosan biaya politik, dan kompensasi politik ini yang harus dibayar mahal untuk mengalokasikan keuangan daerah untuk pengamanan kepentingan politik lokal. Pimpinan dan masyarakat pun tidak terorientasi pada pembangunan ekonomi yang menjadi daya dukung kenyamanan hidup warga masyarakat Aceh.
Kebijakan anggaran daerah yang boros dengan sistem pembangunan unit-unit usaha ekonomi rakyat yang dialokasikan sebagai usaha massa kala itu telah menyebabkan runtuhnya bangunan ekonomi rakyat Aceh.
Jikapun keihatannya banyak anggaran daerah yang terdistribusi kepada rakyat sama sekali tidak tepat untuk alat pembangunan ekonomi. Semua program yang bergulir lebih dapat digolongkan sebagai penanganan darurat dalam bentuk bantuan sporadis agar pimpinan daerah dapat mengamankan posisinya.
Berikutnya politik partai lokal, meski mendominasi parlemen di Aceh dalam proses dan tujuannya tidak mampu menjadi fondasi yang kuat sebagai dasar penguatan otonomi khusus apalagi dalam konteks kepercayaan rakyat dan nasional terhadap self government.
Meskipun yang terbaca adalah ketidakseriusan para pimpinan lokal, namun realitanya adalah kemampuan sumber daya manusianya yang lemah dan kebijakan politik nasional serta politik lokal itu sendiri.
Sehingga, menimbulkan keraguan semua pihak dan membuka celah politik yang lebar bagi kepentingan politik pihak lain untuk memanfaatkan politik lokal untuk kepentingan politik nasional.
Keraguan politik dalam otonomi dan self goverment ini kemudian berdampak pada disorientasi politik lokal dan membuat masyarakat lemah dalam pembangunan ekonomi masyarakat meskipun jumlah uang yang besar namun rakyat tidak berdaya.
Kemiskinan itu juga dipengaruhi secara signifikan oleh faktor politik konspiratif antara eksekutif dan legislatif sehingga rakyat menjadi pihak ketiga.
Politik anggaran daerah yang senantiasa sebagai bentuk equilibrium kekuasaan eksekutif dan legislatif dan terjadi saban tahun dalam masa status Aceh dalam otonomi khusus.
Apalagi saat ini hal ini masih berlaku efektif dan oknum pemain dilingkaran pemerintah pusat juga bisa memanfaatkan mentalitas pemimpin daerah yang sudah dapat dibaca secara sempurna.
Dengan ikustrasi kebijakan dan sistem politik yang belum lagi kita bahas proses tingginya biaya politik anggota parlemen sehingga menyebabkan anggota parlemen tersebut harus larut dalam perhitungan rugi laba dalam jabatan di parlemen dan juga jabatan kepala daerah karena politik daerah yang terdegradasi dalam ranah bisnis dan industri.
