Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
Sentimen politik masih mempengaruhi sistem politik Indonesia secara dominan. Meski dimasa kini terjadi pencairan komunikasi politik namun dalam perspektif public opinion jelas terlihat terjadinya pembagian dua kelompok besar dalam sistem politik di tanah air.
Sebagaimana sejarah politik dan budaya politik Indonesia dimasa lalu, rivalitas politik terjadi antara kelompok calon presiden terbaru, misalnya antara kubu Jokowi dan Prabowo atau antara kelompok politik besar PDIP dengan Partai Gerindra.
Namun hal ini terbantahkan di era politik saat ini dengan skenario politik yang hebat, dimana pengendali politik bisa menempatkan calon presiden yang kalah sebagai anggota kabinet presiden terpilih. Sehingga terjadi pengelompokan politik yang besar dan mendominasi parlemen Indonesia dan mempengaruhi kekuasaan menjadi kuat dan terpusat.
Apakah ini sesuatu yang terbaik bagi pencapaian kedaulatan rakyat dan tahapan pencapaian kesejahteraan rakyat?
Tentunya sistem konspirasi (koalisi) partai politik dalam politik tidak sepenuhnya memberi dampak terhadap kesejahteraan tetapi minimal sistem kontrol kekuasaan atau pemerintah akan semakin terbuka. Urgensinya adalah pemimpin politik dalam pemerintahan tidak bisa melakukan hal-hal yang miring untuk kepentingan partai politiknya.
Karena mereka harus mengeluarkan energi yang lebih besar untuk sekutu politiknya. Sementara positioning politik rakyat bisa saja menjadi second priority dalam politik bernegara karena kekuasaan politik telah teramankan (safeguard) dengan tameng politik yang idealnya berposisi sebagai oposisi.
Lalu, kelompok mana yang sesungguhnya sebagai lawan politik pemerintah sehingga harus membangun koalisi atau konspirasi politik besar yang mengurangi sebahagian dari hak atas kekuasaannya tersebut?
Tentu dengan kacamata yang terbuka dapat diastikan ada kelompok besar lainnya yang dianggap sebagai lawan politik yang harus diperhitungkan. Semoga ini hanya menjadi analisa politik dalam logika kekuasaan yang ekstreem.
Dengan keberadaan kelompok politik yang besar tersebut, belum tentu mampu menjadi alat seleksi obyektif terhadap kualitas stakeholder yang berorientasi pada sumber daya manusia dari semua elemen masyarakat, hal itu sangat tergantung pada cara pandang mereka dalam wawasan kebangsaannya. Maka wajarlah masih banyak pejabat bahkan menteri ditangkap KPK. Tetapi jika dengan indikator kebangsaan tentu kondisi pasti berbeda.
Dalam pelaksanaa pemerintahan berbagi kekuasaan ini, apakah mereka masih mengedepankan sentimen dalam politik atau berorientasi pada realita dan fokus pada membangun rakyat dan merekrut semua potensi demi membangun bangsa dan negaranya yang lebih baik.
Konsep Rencana politik sesungguhnya mudah dipahami karena kompas akan menentukan arah, sebagai berikut :
Pertama, Mengarah pada pembangunan rakyat, bangsa dan negara.
Kedua, Mengarah pada tujuan pembangunan kekuasan politik.
Yang perlu diingat, semakin besar kekuasaan politik maka kekuasaan  terhadap negara semakin besar oleh kekuasaan politik, kemudian kekuasaan mengatasnamakan negara juga semakin besar terhadap rakyat, kedaulatan rakyat semakin sempit, demokrasi semakin tersandera dan menjadi pembalut semata atau lips service.
Sebaliknya kekuasaan dalam politik yang normatif, kekuasaan terhadap negara oleh kelompok politik tentunya seimbang. Negara dapat diposisikan pada posisinya sebagai yang tertinggi dalam segala keputusan dan kebijakan politik. Kedaulatan rakyat dominan sebagai tujuan prioritas negara dan kekuasan politik. Demokrasi dapat diterapkan secara berkualitas dalam kehidupan bernegara dan dalam sistem kehidupan rakyat sehari-hari.
Melihat gejala politik Indonesia era sekarang ini mengarah pada sistem politik yang dianut oleh negara yang hidup dengan ideology Komunis dan Liberalis, Perbedaan kedua sistem politik ini dapat kita ilustrasikan sebagai berikut :
Pertama, Dalam sistem politik yang menganut single party (partai tunggal) sebagaimana dinegara-negara komunis. Masyarakat di negara ini berkarir dalam partai politik, pimpinan partai politik atau Sekretaris Jenderal Partai akan menjadi perdana menteri atau terminology lain sebagai pimpinan  pemerintahan.
Organisasi politik ini dimanage dengan sistem militer yang mengutamakan garis komando. Namun hal ini belum bisa berubah karena negara ini masih dalam wujud sistem multy party.
Kedua, Sistem politik Multy party yang biasa menjadi pilihan politik dalam ideology negara-negara liberal. Bahkan mereka memberi keleluasaan keberadaan partai lokal ditengah masyarakatnya. Sistem politik ini mengarah pada penguatan sistem demokrasi, karena masyarakat akan terarah pada kemandirian dan kebebasan individu, penguatan sistem politik rakyat berorientasi pada kekuatan Hukum.
Jika pembangunan kekuasaan politik dan bernegara mengarah pada kedua sistem politik tersebut maka dapat dipastikan bahwa negara Indonesia dalam posisi tarik ukur antara kedua sistem tersebut dan senantiasa menghadapi masalah yang sama dalam setiap rezim. Maknanya negara ini tidak pernah final dalam ideology politiknya.
Misalnya pada masa pemerintahan sekarang dipengaruhi karena fasilitas pinjaman kredit atau utang yang tanpa limit oleh RRC, pada pemerintahan berikutnya dipengaruhi fasilitas yang menjanjikan lainnya oleh USA, kemudian negara ini akan condong dan tunduk ke negara yang membantunya, meski secara jangka panjang dapat menjeratnya.
Akibat kebijakan pemerintah yang dibatasi kepentingan mitra atau tuannya dan dirasa oleh kelompok politik lain dan rakyat maka terjadi perlawanan dan partai politik lain juga mendapat celah politik untuk bersikap berbeda, ditambah ormas yang bertentangan juga mengambil kesempatan untuk menentang pemerintah.
Dalam beberapa elemen politik tersebut, yang dianggap lawan berat sehingga diperlukan koloborasi politik besar, tentu ada empat macam :
Pertama, Partai politik lain dengan ideology yang berbeda
Kedua, Ormas dan masyarakat pengikut emosionalnya
Ketiga, Partai politik lain yang berkoloborasi dengan ormas dan berposisi sebagai pengguna daya ungkit politik yang kuat.
Keempat, Pimpinan partai politik atau pimpinan politik yang berpotensi membawa partai politik sebagai partai dominan dukungan, yang memungkinkan menjadi ancaman kekuasaannya.
Tentunya pilihan lawan bersama kekuasaan yang menguasai pemerintah sekarang ini mengarah pada politik yang berpotensi mengerus kekuasaannya atau berpotensi memenangkan pemilu dimasa selanjutnya.
Dalam dua arah lawan politik ini jika penguasa pemerintah ingin kita lihat dalam kualitas politik tentu mereka berada dalam pilihan ideology antara komunis dan liberalis, maksudnya pemerintah memahami pembangunan rakyat secara luas. Konyolnya bila terjebak dalam pengambilan keputusan politik sebatas rebutan kekuasaan negara, maknanya politik hanya ada untuk mengawal kekuasaan secara praktis dan bahkan pemerintah tidak pada tahapan politik membangun masa depan rakyatnya tapi sebatas merebut dan mempertahankan kekuasaan sebagaimana kelompok genk mengawal zona kekuasaannya.
Terimakasih
