Ingin Perubahan Hidup Rakyat? Perlu Standar Seleksi Calon Pimpinan Daerah dan Wakil Rakyat

Ketiga, Pimpinan negara dan daerah juga wakil rakyat tidak kita lihat bertanggung jawab dan berupaya membuka lapangan kerja baru bagi rakyatnya, sebagaimana idealnya target kerja pimpinan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Keempat, Pemerintah daerah juga parlemen daerah, hanya melakukan aktivitas mengelola distribusi anggaran negara kepada daerah, terutama membangun fasilitas publik milik pemerintah, sehingga semua aktivitas masyarakat daerah hanya bertumpu pada pada anggaran negara.

Kelima, Pemerintah daerah tidak kreatif (tidak cerdas) dalam menggunakan anggaran pembangunan rakyat, dimana uang negara tidak diprioritaskan untuk mendorong terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Uang negara hanya untuk membangun fasilitas tidur (sleeping facilities), bahkan seringkali terbengkalai setelah bangunan publik tersebut menghabiskan uang negara yang besar.

Keenam. Kelemahan dalam memahami ilmu politik bernegara, pada masyarakat hanya terdidik dalam propaganda untuk mendapat kursi dan jabatan dengan menyogok masyarakat dan penyelenggara pemilu, akhirnya politik terdegradasi ke ranah industri yang menjadi media usaha untuk fungsi sebagaimana pabrik yang menghasilkan uang, sehingga fungsinya sebagai media membangun rakyat justru kamuplase.

Begitu fenomena kondisi pengelolaan negara di daerah, sehingga setiap tahun hanya kita lihat bahwa pemerintah dan masyarakat terjadi rebutan dalam menguasai uang negara oleh rakyat daerah dalam berbagai bidang kehidupannya.

Berikutnya kepala daerah sendiri yang seharusnya menjadi pemimpin rakyat justru berperang dengan rakyat dalam rebutan uang negara. Karena itulah akhirnya sistem pemerintah di daerah menjadi sistem kekuasaan dalam menguasai uang dan fasilitas negara. 

Peran kepala daerah sebagai pimpinan rakyat dengan sendirinya terkikis akibat kualitas seorang kepala daerah diukur dengan kekuatan modal sebagai kekuatan rencana membangun pabrik atau usaha bersama.

Jika demikian kondisi rakyat dan pemerintahan, dan politik rakyat juga secara kualitas tidak menunjukkan fungsi dan perannya dalam pembangunan rakyat, sementara nyaris semua masyarakat termasuk pemerintah berkompetisi dalam perbutan uang negara, maka wajarlah mentalitas rakyat dan pemerintah daerah korup, akibat ketergantungan hidup yang tidak punya pilihan selain orientasi pada uang pemerintah. 

Oleh karena itu jangan heran, politisi korup, kepala daerah ditangkap KPK, dan bahkan tokoh masyarakat yang pemuka agama juga mentalitasnya justru lebih korup dan terselubung. 

Lalu, masyarakat daerah diajak berpolitik secara benar, apa mungkin?

Jawabnya jangankan pimpinan politik daerah, pimpinan pusatpun curang, culas dan jauh dari kepemimpinan rakyat yang sesbenar-benarnya. Mereka yang kelihatan baik juga standarnya dalam perspektif propaganda politik, atau ibarat bungkusan yang indah untuk membalut bangkai yang busuknya sama dengan yang terbuka.