Mohon tunggu...
Tarmidinsyah Abubakar
Tarmidinsyah Abubakar Mohon Tunggu... Politisi - Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pemerintah Republik Indonesia, Kenapa dengan Bendera Pemerintahan Aceh?

6 Desember 2020   16:39 Diperbarui: 6 Desember 2020   17:11 335
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sesungguhnya inti penerapan demokrasi pada suatu negara adalah mempertegas kedudukan rakyat terhadap negara. Keberadaan suatu bangsa dan negara untuk kepentingan rakyatnya. Jadi sikap inilah yang perlu menjadi pemahaman bagi pemimpin pemerintah sehingga mereka mudah mengatur kehidupan rakyatnya. Karena keberadaan mereka juga dilahirkan oleh rakyat dan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ruh utama negara dalam sistem demokrasi itu adalah kepentingan untuk kesejahteraan rakyatnya, maka pemerintah yang mengurus negara perlu menyesuaikan dan menyeimbangkan antara kepentingan rakyat dan konstitusi negara itu sendiri. Jika negara masih dipergunakan sebagai alat atau tameng kepentingan politik kekuasaan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat maka kekeliruan dalam bernegara letaknya pada pemimpin pemerintahan itu sendiri.

Maknanya negara sudah dalam konstitusi yang seharusnya diurus dengan sistem kepemimpinan yang demokratis, sedangkan pemerintah masih menarik ke belakang untuk bersikap otoritarian dalam sistem kepemimpinannya. Hal ini tentu saja melanggar dengan konstitusi negara yang telah diubah dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia pada masa reformasi di Indonesia.

Penanganan Daerah Konflik

Dengan sistem negara yang sudah berubah lebih maju dalam politik, maka sudah seharusnya pemerintah mengutamakan pendekatan pada nilai-nilai kebangsaan yang fundamental dalam urusan mengurus negara dan rakyatnya. Terutama pendistribusian kewenangan kekuasaan negara kepada pemerintah daerah secara kualitatif.

Dengan pendekatan yang demokratis terhadap hak-hak masyarakat daerah maka negara ini juga semakin berkualitas dalam menerapkan kebhinekaan yang merupakan rujukan setiap pembuatan kebijakan negara oleh pemerintah. Terjadinya pemberontakan dalam negara oleh masyarakat beberapa daerah tentu disebabkan oleh faktor lemahnya pendekatan pemerintah terhadap nilai-nilai kebangsaan. Terutama pemahaman dan wawasan kepemimpinan nasional dalam modal kebangsaan.

Bukti lemah pemerintah dapat dilihat dengan mentalitas para petinggi negara yang masih banyak melakukan penyelewengan dalam menggunakan kekuasaannya. Misalnya menteri yang ditangkap karena korup. Pimpinan DPR yang ditangkap karena korup. Ketua Partai politik yang ditangkap atau dijadikan tumbal untuk melemahkan politik rakyat, sehingga partai politik itu hanya dipelihara untuk sekedar hidup dan tidak bisa berkembang dukungannya akibat pemerintah memegang kendali dan rahasia bobroknya pimpinan partai tersebut.

Justru karena itu rakyat daerah menjadi lemah dan hanya menjadi objek untuk kepentingan para pelaku utama negara yang membawa rakyat dalam kehidupan melarat. Sementara yang hidup lebih nyaman adalah mereka yang masuk dalam lingkaran konspirasi dan berfungsi sebagai pembuat kebijakan publik.

Lalu, bagaimana sikap masyarakat daerah apalagi daerah konflik dengan kepercayaannya kepada negara dalam labirin pemerintahan yang para petingginya bermental tidak sesuai  kapasitas dan kualitasnya sebagai petinggi bangsa? Logiskah jika mereka berontak? Silakan jawab dengan pikiran masing-masing.

Bendera Aceh

Lalu, bagaimana dengan sikap pemerintah dalam menyerap aspirasi rakyat Aceh dalam konteks tuntutannya terhadap bendera Aceh?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun