Untuk mempermudah, berikut ini kita akan mengurai secara ringkas tentang partai politik yang seharusnya menjadi perhatian rakyat ketika ingin membuat perubahan nasib disamping berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama masing-masing sebagaimana yang biasa dilakukan.
Partai politik Otoriter
Ilustrasinya begini, partai politik itu suatu lembaga yang didirikan dan diurus oleh banyak orang dan jangan lupa bahwa partai politik itu sendiri merupakan milik rakyat  karena berdasarkan pendirian dan keberadaannya atas nama rakyat. Maka ketika didirikan disyaratkan oleh UU Partai Politik minimal diwakili oleh puluhan atau ratusan orang warga negara, meski pada akhirnya dimiliki oleh kelompok dan keluarga akibat sistem otoritarian tersebut.
Kemudian semakin lama partai itu akan mengkerucutkan kekuasaan pada hegemony seseorang dan kelompok berserta keluarganya. Mengapa demikian?
Karena keputusan partai itu didominasi oleh personal pemimpin tersebut. Maka secara total pengurus lain akan tunduk dan patuh kepadanya. Karena kemutlakan kekuasaan maka pemimpin bisa menebar ketakutan pada pengurus dan anggotanya misalnya yang terpilih dan sedang duduk sebagai anggota DPR atau sedang menjabat Kepala Daerah mereka kuatir dan waswas bila dikeluarkan sebagai pengurus partai yang membuka peluang pergantiannya dengan kader lain, meskipun mereka dipilih oleh rakyat.
Pada sistem kepemimpinan politik yang otoriter terjadi keputusan sepihak oleh pemimpin tanpa pertimbangan dan kajian orang banyak tetapi lebih mengedepankan ego pribadi atau selera sipemimpin yang mengatasnamakan kepentingan partai politik itu. Hal ini kemudian dianggap sebagai suatu sikap tegas dalam kepemimpinan.
Partai Politik Demokratis
Mengingat kelahiran dan keberadaan partai politik yang merupakan milik rakyat dan melibatkan jaringan orang banyak baik dasar pendirian dan keberadaanya maka sistem pengambilan keputusannya juga harus mempertimbangkan kepentingan orang banyak.Â
Karena keputusan partai politik akan memberi dampak terhadap nasib orang lain diseluruh negeri. Maka pengambilan keputusan perlu diatur dalam mekanisme pengambilan keputusan yang biasanya dibuat dan diatur dalam sebuah Peraturan Partai (PO) yang mengikat seluruh pengurus dan anggota partai termasuk pemimpin utamanya.
Petunjuk pengambilan keputusan partai ini dibuat disetiap tingkatan keemimpinan partai politik dan dilahirkan dalam musyawarah atau forum pengambilan kepitusan tertinggi. Dalam implementasi keseharian maka juga diatur mekanisme pengambilan keputusan dalam kondisi normal, mendesak bahkan  darurat.
Dengan begitu partai politik akan jauh dari kekuasaan mutlak pada seseorang. Karena setiap keputusan tidak bisa dilahirkan oleh daya pikir dan kepentingan seseorang. Sistem demokrasi ini tentunya akan melahirkan suatu keputusan yang demokratis yang mempertimbangkan hak-hak politik orang lain dalam partai politik.
