Vital! Rakyat Memilih Partai Politik
Partai politik adalah wadah komunikasi, apresiasi, ekspresi para politisi yang menyamakan persepsi dan bersikap dengan suatu ideology untuk memenuhi tuntutan dan harapan politik rakyat.
Dalam logika bernegara tentu partai politik dapat menjadi jembatan untuk alat komunikasi unsur-unsur utama negara yakni antara rakyat dengan pemerintahan.
Apalagi dalam konsep demokrasi yang mendefinisikan bahwa pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Oleh karena itu seharusnya tidak ada pemerintah jika tidak bertujuan melayani kepentingan rakyat. Jika pemerintahan dan rakyat berkontra maka logikanya, ada yang salah (error) dalam penyelenggaraannya. Bahkan dapat disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemerintah (abuse of power).
Sedangkan dalam konsep pemerintahan otoriter, kekuasaan pemerintah adanya untuk pemerintahan itu sendiri. Konsep pemerintahan ini menempatkan posisi rakyat sebagai obyek yang sebatas dimanfaatkan untuk kepentingan negara menurut pemerintahannya.
Idealnya partai politik yang kehadirannya dari rakyat sipil maka sewajarnya hanya menjadi alat politik rakyat. Jika kebijakan partai politik tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip sipil maka dapat diduga kebijakan partai politik itu tergolong korup.
Menjadi aneh ketika kita melihat suatu partai politik diurus dengan sistem militeristik. Meski pada masyarakat Indonesia budaya ini belum mampu diterjemahkan oleh seluruh rakyat, namun sebahagian rakyat Indonesia sudah lebih melek dalam politik dan mampu melihat secara vulgar bentuk-bentuk kekeliruan dalam membangun partai politik oleh pemimpinnya.
Memang lumayan mendapat kesulitan ketika kita menjelaskan terminology "ketegasan" dalam budaya masyarakat Indonesia yang merdeka belum sampai seabad dan lebih lagi akibat nihilnya perencanaan jangka panjang dalam sistem pembangunan kepemimpinan itu sendiri. Karena itu kita seringkali mendapatkan kecenderungan pemahaman ketegasan itu sebagai sikap kukuh seseorang terhadap pemikirannya yang menjadi suatu sikap kelembagaan partai politik meski mendapat penentangan dari berbagai pihak.Â
Padahal dalam prinsip demokrasi hal ini juga bisa diartikan sebagai kepala batu atau keras kepala. Kemudian seseorang inilah yang mendominasi berbagai keputusan partai politik tersebut, sementara para pengurus dan kader partai lain hanya menjadi pengekor penuh pimpinannya. Inilah yang dikatagorikan otoriter dan sayangnya sebahagian besar masyarakat kita menganggap hal ini sebagai suatu ketegasan. Padahal sikap itu adalah antitesis dari ketegasan itu sendiri.
Tujuan pembangunan rakyat dalam politik negara demokratis muaranya adalah pencapaian kualitas kedaulatan rakyat.Â
Lalu, untuk tahapan itu seharusnya rakyat bisa membedakan partai politik yang berorientasi pada penguatan civil society. Sederhananya tentu masyarakat akan selalu dihadapkan pada dua macam model kepemimpinan partai politik yakni partai politik otoriter dan partai politik yang demokratis. Berikutnya turunan penjabaran itulah sebagai keputusan rakyat memilih.
